Pukat UGM Desak ‘Jokowi’ Diperiksa: Proyek Whoosh Janggal dan Potensi Dikorupsi!
DEMOCRAZY News
30 Oktober 2025 2:00 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, menilai mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), perlu dimintai keterangan.
Hal ini berkaitan dengan dugaan korupsi atau mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang digarap pada masa pemerintahannya.
Sebagai informasi, Jokowi meresmikan operasional Whoosh pada 2 Oktober 2023, di penghujung periode keduanya menjabat.
Namun, proyek kebanggaan tersebut kini kembali menjadi sorotan publik setelah mencuat kabar bahwa utang Whoosh mencapai sekitar **Rp116 triliun** atau setara **7,2 miliar dolar AS**.
Baca Juga
Isu itu semakin ramai diperbincangkan setelah muncul dugaan adanya praktik korupsi dan pembengkakan anggaran dalam proyek tersebut, yang kini tengah diselidiki oleh **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** sejak awal 2025.
Terkait adanya dugaan korupsi Whoosh ini, Zaenur menyampaikan bahwa Jokowi harus diperiksa karena dia merupakan pengambil kebijakan pembangunan Whoosh tersebut.
Selain itu, kata Zaenur, menteri-menteri di era Jokowi hingga kepala proyeknya juga harus turut diperiksa KPK untuk dimintai keterangan.
“Jelas (Jokowi harus diperiksa). Dari mulai pengambil kebijakannya ya, mulai dari Presiden, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan sampai kepada pelaksana proyeknya, semua harus diperiksa,” kata Zaenur, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (30/10/2025).
Menurut Zaenur, semua dokumen yang berkaitan dengan pembangunan Whoosh ini juga harus diaudit untuk mengetahui ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi itu.
“Dokumennya semua harus diaudit, mulai dari dokumen negosiasi, MOU, kontrak sampai kepada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa proyek pembangunannya, itu harus diperiksa semua sehingga nanti kalau sudah diperiksa kan bisa sampai kepada kesimpulan ada atau tidak yang terjadi dalam proyek ini (dugaan korupsi),” papar Zaenur.
“Harus dilakukan audit investigatif untuk membuka ini semua. Apakah betul telah terjadi tindak pidana atau murni itu persoalan kegagalan di dalam perencanaan,” ujarnya.
Zaenur menjelaskan bahwa proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini jelas bermasalah karena mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun lebih dari 30 persen.
Selain itu, biaya operasionalnya juga sangat tinggi, bahkan kini terlilit utang yang sangat banyak hingga harus dicicil sampai 40-60 tahun ke depan.
“Bahwa proyek KCIC ini mengandung masalah jelas terjadi overrun lebih dari 30 persen, beban operasionalnya juga sangat tinggi, beban utangnya juga sangat banyak, harus dicicil dalam jangka waktu yang sangat panjang, bahkan 40 sampai 60 tahun,” ucap Zaenur.
“Ini kan artinya ada problem di dalam proyek tersebut. Pertanyaannya, problem dalam proyek tersebut itu karena perencanaan yang buruk atau mark up di dalam pembangunan?” ujarnya lagi.
Untuk mengetahui semua itu, kata Zaenur, maka perlu diadakannya audit agar sampai pada kesimpulan apakah ada korupsi dalam proyek Whoosh ini.
“Nah, untuk sampai pada jawaban itu membutuhkan audit. Kita tidak bisa ngarang menjawab gitu ya, baik mengatakan ada atau tidak ada, itu baiknya tunggu dulu, dilakukan audit terlebih dahulu.”
“Nanti kalau diaudit bisa sampai kepada kesimpulan apakah karena ada mark up atau karena memang ada berbagai perubahan terhadap desain sehingga memang otomatis ada kenaikan harga juga,” jelas Zaenur.
Jika sudah dilakukan audit semua, maka akan terlihat siapa pelaku korupsinya dan bisa langsung dijerat dengan tindak pidana korupsi.
“Kalau sudah diaudit semuanya akan terlihat siapa yang melakukan mark up, jerat dengan tindak pidana korupsi. Kalau tidak ada ya sudah, tapi kalau belum ada audit susah kita berdebat,” tegas Zaenur.
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
