maki

MAKI Semprot Hotman Paris: Mana Aturan Yang Wajibkan Izin Presiden Untuk Tersangkakan Febrie?

DEMOCRAZY.ID – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengkritik pernyataan kuasa hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, yang menyebut penetapan tersangka kliennya tanpa pamit ke Presiden. Boyamin menilai Hotman tak paham hukum. “Itu artinya menunjukkan Hotman Paris tidak paham hukum. Mana ada penetapan tersangka Febrie dapat izin presiden? Gitu kan,” kata […]

. 1 minggu yang lalu

Ada Apa? Ahli Hukum Bongkar ‘Kejanggalan’ Fatal di Balik Penetapan Tersangka Febrie Adriansyah!

DEMOCRAZY.ID – Gerak cepat Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri dalam menetapkan mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, sebagai tersangka kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), kini berbalik menjadi sorotan tajam. Meski publik mengapresiasi keberanian aparat, para pengamat hukum justru mencium aroma risiko yang dapat membahayakan konstruksi hukum kasus tersebut. Koordinator […]

. 2 minggu yang lalu

Kok Bisa? Pejabat Eselon II BGN Pegang Lebih dari 100 Dapur MBG, Kejagung Diminta Jangan Pura-Pura Buta!

DEMOCRAZY.ID – Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengungkap adanya pejabat eselon II Badan Gizi Nasional (BGN) yang memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih dari 100. “Saya dapat temuan kasus BGN ini diduga ada pejabat di setara eselon II yang punya dapur umum sekitar di atas 100 […]

. 1 bulan yang lalu

Skandal Proyek Dapur MBG Terbongkar: Elite Parpol dan Lingkaran Istana Diduga Ikut Bermain!

DEMOCRAZY.ID – Elite partai politik hingga lingkaran Istana diduga ikut-ikutan bermain proyek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk itu, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak agar dilakukan audit total dan penghentian sementara bagi dapur umum yang terafiliasi dengan pejabat publik. Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menegaskan […]

. 2 bulan yang lalu

Bom Waktu Kasus MBG: MAKI Bocorkan Ada Tersangka Baru, Pejabat BGN dengan 20 SPPG!

DEMOCRAZY.ID – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak agar Kejaksaan Agung melakukan pengembangan penyidikan dalam kasus tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, setidaknya ada satu orang lagi yang seharusnya menjadi tersangka dalam perkara ini. “Kejaksaan Agung elah menetapkan tiga tersangka, setidaknya minimal satu lagi tersangka,” […]

. 2 bulan yang lalu

MAKI Sindir KPK Soal Penahanan Rumah Yaqut Secara Diam-Diam: Layak Masuk Rekor MURI!

DEMOCRAZY.ID – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI), Boyamin Saiman, secara terbuka mengingatkan lembaga antirasuah tersebut untuk segera melakukan introspeksi mendalam. Pengalihan penahanan yang dilakukan secara senyap ini dinilai telah mencederai semangat pemberantasan […]

. 4 bulan yang lalu

Setya Novanto Pernah Kabur Tahun 2019, Pembebasan Bersyarat Eks Ketum Golkar Dianggap Tidak Sah!

DEMOCRAZY.ID – Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARRUKI) dan Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) menyatakan bahwa pembebasan bersyarat terhadap mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, tidak sah. Setya Novanto sempat dijebloskan ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, setelah divonis 15 tahun penjara terkait kasus korupsi e-KTP. Namun, vonis tersebut disunat […]

. 5 bulan yang lalu

Jokowi Dukung UU KPK Kembali ke Versi Lama Tuai Kritik Tajam, Dianggap Cari Muka hingga Cuci Tangan

DEMOCRAZY.ID – Pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi yang mendukung opsi kembalinya Undang Undang KPK ke versi lama memantik kegaduhan baru di ruang publik. Wacana itu menuai polemik karena revisi UU KPK justru disahkan pada masa pemerintahannya. Sebelumnya, saat ditemui awak media di depan lobi Stadion Manahan Solo pada Jumat (13/2/2026), Jokowi menyebut […]

. 5 bulan yang lalu

Jokowi Mau UU KPK Dikembalikan ke Versi Lama, Boyamin MAKI: Jangan Cari Muka!

DEMOCRAZY.ID – Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menanggapi pernyataan Presiden Ketujuh Joko Widodo yang mengaku setuju untuk mengembalikan UU KPK lama. Dia mengkritisi pernyataan Jokowi tersebut lantaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 baru diterbitkan pada saat Jokowi masih aktif menjabat sebagai presiden. “Kepada yang terhormat Pak Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, mohon tidak […]

. 5 bulan yang lalu

MAKI Kritik Jokowi ‘Cari Muka’ Usai Setuju UU KPK Kembali ke Versi Lama: La Ngapain Dulu Diubah?

DEMOCRAZY.ID – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengkritik Joko Widodo (Jokowi) karena menyetujui Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke versi yang lama. Dukungan tersebut, Jokowi sampaikan setelah mantan Ketua KPK, Abraham Samad yang meminta agar tugas dan fungsi KPK dikembalikan seperti sebelum direvisi oleh DPR RI. Permintaan Abraham Samad untuk […]

. 5 bulan yang lalu
Lihat Postingan Lainnya