Saiful Mujani: Kualitas Demokrasi Era Jokowi Jilid Dua Rendah, Makin Turun di Era Prabowo!
DEMOCRAZY News
22 April 2026 5:00 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani menyampaikan penerapan demokrasi di era kepemimpinan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dan Presiden Prabowo Subianto.
Dia menyebut bahwa kualitas demokrasi di era kepemimpinan Prabowo semakin buruk.
Adapun pernyataan Saiful ini mengutip dari hasil temuan dari lembaga internasional bernama Varieties of Democracy (V-Dem).
V-Dem merupakan lembaga yang melakukan proyek penelitian internasional yang berbasis di Universitas Gothenburg, Swedia.
Proyek itu dilakukan untuk mengonseptualisasikan dan mengukur kualitas demokrasi di berbagai negara dengan mencakup lima prinsip utama yakni elektoral, liberal, partisipatif, deliberatif, dan egaliter.
Bahkan, Saiful mengatakan Indonesia sudah menjurus ke sistem pemerintahan yang bersifat otokrasi.
Otokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh satu orang atau kelompok kecil tanpa adanya pengawasan konstitusional atau partisipasi rakyat yang berarti.
“Temuan atau kesimpulan secara kasarnya (dari V-Dem), demokrasi kita menjadi semakin buruk bahkan sudah masuk ke dalam yang tidak bisa disebut sebagai demokrasi lagi tapi otokrasi atau elektoral otokrasi,” kata Saiful dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Rabu (22/4/2026).
Baca Juga
Dia menilai otokrasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia mulai terjadi di era kepemimpinan Jokowi.
Menurutnya, hal tersebut sudah terlihat ketika Pemilu 2024.
Saiful mengatakan model semacam itu justru berlanjut di era kepemimpinan Prabowo.
“Jadi ada pemilu teratur tetapi tidak memiliki nilai demokratis. Itu masuk mulai dari kepemimpinan Pak Jokowi di periode kedua 2019-2024. Kemudian dilanjutkan di era Prabowo,” katanya.
Kembali mengutip temuan V-Dem, Saiful mengungkapkan kualitas demokrasi di era Jokowi jilid II adalah 0,33.
Adapun rentang penilaian dalam temuan V-Dem adalah 0-1 di mana ketika suatu negara memiliki nilai nol, maka tidak demokratis dan begitu pula sebaliknya.
“Jadi kalau nilainya dibuat 0-100, (kualitas demokrasi era Jokowi jilid II) ya 30 atau hanya 3 dari 10,” tuturnya.
Saiful mengatakan kualitas demokrasi di era kepemimpinan Prabowo berada pada nilai 0,30 atau mengalami penurunan dibanding era Jokowi.
Dia menyebut skor tersebut menjadi yang terendah sejak Reformasi 1998.
“Kita memang tidak pernah tinggi (terkait skor demokrasi) tapi di bawah lima lah seperti pada masa-masa sebelumnya,” ujarnya.
“Inilah tingkatan skor terendah dalam sejarah kita sejak Reformasi,” sambung Saiful.
Lebih lanjut, Saiful menjelaskan aspek yang wajib dipenuhi agar suatu negara disebut menganut paham demokrasi.
Menurutnya, Indonesia tidak memenuhi aspek terkait elektoral khususnya dalam hal kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat.
Selain itu, ada pula aspek soal pelaksanaan pemilu yang menurutnya tidak dijalankan secara demokratis dan hanya sebagai formalitas semata.
“Kepemiluan itu bukan pemilu itu sendiri tetapi bagaimana pemilu itu dilaksanakan, itu yang paling utama. Ketika berbicara tentang hal itu, ada beberapa komponen, di antara yang utama adalah kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul.”
“Kebetulan kita punya konstitusi untuk mengakomodir itu. Namun itu buruk di kita. Itu sejalan dengan (temuan) V-Dem,” ujarnya.
Baca Juga
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
