Said Iqbal Makin ‘Berani’ Senggol Luhut: Urus Saja Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Bikin Utang Besar?
DEMOCRAZY News
1 November 2025 3:48 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengkritik pedas Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.
Bukan tanpa alasan, Luhut sempat menyinggung soal sikap pemerintah terhadap tekanan organisasi buruh dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Dalam konsolidasi nasional KSPI dan Partai Buruh yang dihadiri ribuan pekerja di Jakarta, Kamis (30/10/2025) kemarin, Said Iqbal tak kuasa menahan kekesalannya.
Ia menilai pejabat negara seharusnya fokus mengurus persoalan besar negara, bukan malah ikut campur dalam perjuangan buruh menuntut upah yang layak.
“Urus saja kereta cepat Whoosh itu, siapa yang bikin utang besar? Jangan malah urus buruh yang hanya menuntut upah layak,” ujar Said Iqbal dikutip pada Sabtu (1/11/2025).
Pernyataan itu pun sontak disambut riuh tepuk tangan para peserta.
Dikatakan Said, pandangan seperti itu keliru dan tidak berpihak pada rakyat kecil.
“Pernyataan pejabat yang nyinyir terhadap perjuangan buruh itu sangat tidak berdasar,” Said menuturkan.
“Justru menambah tekanan bagi para pekerja yang sudah berjuang keras di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok,” tambahnya.
Ia menegaskan, buruh hanya menuntut keadilan dan kenaikan upah yang sepadan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.
“Buruh bukan beban negara. Justru buruhlah yang menggerakkan roda ekonomi. Kalau bicara utang, lihat proyek besar negara yang menelan triliunan rupiah, bukan gaji buruh!,” tegasnya lagi.
Said menegaskan bahwa KSPI dan Partai Buruh akan tetap berada di garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak kaum pekerja di seluruh Indonesia.
Untuk diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan, pemerintah tidak perlu terlalu tunduk terhadap tekanan organisasi buruh dalam penetapan UMP.
Ia bahkan mengaku sudah menyampaikan pandangan itu langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Upah minimum kerja ya, itu kita rumuskan basisnya apa, berapa hak hidup layak,” ucap Luhut.
“Dari situ saja kita berangkatnya. Jangan pula ada yang ngatur kita,” lanjut dia.
Baca Juga
“Masa sampai bilang ke presiden, pak gimana kita diatur organisasi buruh? Kita kan pikirkan pada dia, kalau hanya memikirkan dia, tidak mikirkan investor, ya susah,” sambungnya.
Luhut bilang, penentuan kebijakan upah perlu dilakukan dengan keseimbangan yang matang.
“Jadi harus ada equilibrium-nya. Dan itu harus ada ketegasan kita semua, bahwa ini penting dan perlu kita jelaskan dengan angka-angka yang tepat,” tegasnya.
Sumber: Fajar
Artikel terkait lainnya
