Rekam Jejak Digital Menolak Lupa! Twit Lama Prabowo Viral: Jabatan Tak Boleh Dibagi-Bagi, Kini Komisaris BUMN Ramai Timses
DEMOCRAZY News
1 Juli 2026 12:30 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Komitmen Pemerintah dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini tengah diuji oleh kritik tajam publik.
Sorotan publik memuncak setelah jejak digital berupa cuitan lama Presiden Prabowo Subianto di media sosial kembali mencuat, di tengah maraknya polemik pengangkatan tim sukses dan relawan politik ke kursi basah komisaris anak usaha BUMN.
Mantan dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Ardianto Satriawan, menjadi salah satu tokoh yang secara terbuka menguliti kontradiksi ini.
Melalui akun X pribadinya, ia membagikan ulang tangkapan layar unggahan Prabowo Subianto yang ditulis pada 10 Maret 2014 silam.
Kala itu, melalui akun @prabowo, ia membalas sebuah pesan dari pengguna bernama @Jeffrey_Djoko dengan menegaskan bahwa pengisian pos jabatan strategis harus mengedepankan asas meritokrasi, bukan akomodasi politik.
“Tidak bisa lagi jabatan dibagi-bagi berdasarkan partai apalagi jadi “tanda terima kasih”. Appointment must be based on merit. @Jeffrey_Djoko,” tulis Prabowo dalam cuitan lawasnya tersebut.
Ardianto menilai ada ironi yang sangat besar antara visi idealis yang pernah digaungkan sang jenderal di masa lalu dengan realita politik yang dipertontonkan hari ini.
“Terus itu komisaris-komisaris BUMN apaan?,” sentil Ardianto secara menohok dalam unggahannya, dikutip Selasa (30/6/2026).
Terus itu komisaris-komisaris BUMN apaan? pic.twitter.com/M1eeTmR8ts
— Ardianto Satriawan (@ardisatriawan) June 30, 2026
Kasus Ginka Ginting Jadi Katalis Kritik Publik
Gelombang skeptis di ruang siber ini bukan tanpa alasan.
Isu “balas budi politik” ini menggelinding bak bola liar menyusul penunjukan Ginka Febriyanti Br Ginting sebagai Komisaris di PT Pertamina Retail, yang merupakan anak usaha dari raksasa energi pelat merah, PT Pertamina (Persero).
Latar belakang Ginka langsung menjadi sasaran empuk kritik lantaran perempuan berusia 28 tahun tersebut merupakan mantan Koordinator Nasional BISON Indonesia—sebuah organisasi relawan kepemudaan yang bergerak masif di garda terdepan untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres lalu.
Secara latar belakang akademis, perempuan asal Kabanjahe, Sumatera Utara ini memang tercatat telah merampungkan pendidikan formalnya dengan cukup baik:
- Pendidikan S1: Meraih gelar Sarjana Akuntansi.
- Pendidikan S2: Menyelesaikan program Magister Manajemen (MM) di Universitas Esa Unggul pada tahun 2023.
Kompetensi di Industri Energi Dipertanyakan
Meski mengantongi gelar akademis pascasarjana, penunjukan Ginka tetap memanen rapor merah dari netizen dan pengamat kebijakan publik.
Di usianya yang tergolong sangat muda, Ginka dinilai belum memiliki rekam jejak (track record) profesional yang matang, apalagi pengalaman manajerial tingkat tinggi di industri minyak dan gas yang dikenal padat modal serta berisiko tinggi.
Baca Juga
Fungsi pengawasan (oversight) yang melekat pada jabatan dewan komisaris diragukan dapat berjalan optimal jika figur yang ditunjuk belum teruji dalam menghadapi kompleksitas tata kelola korporasi berskala nasional.
Hingga saat ini, Kementerian BUMN maupun pihak Pertamina belum memberikan keterangan resmi terkait polemik penunjukan tersebut.
Namun, viralnya kembali komitmen tertulis Prabowo dari masa lalu seolah menjadi pengingat keras dari publik agar jalannya pemerintahan tetap setia pada janji reformasi birokrasi dan tidak terjebak dalam pragmatisme “bagi-bagi kue” kekuasaan.
Artikel terkait lainnya
