PANAS! Tolak Jokowi ke Makassar, Aliansi Mahasiswa Nyaris ‘Bentrok’ dengan Kader PSI
DEMOCRAZY News
30 Januari 2026 7:26 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat (Keramat) kembali menggelar aksi unjuk rasa di jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Jumat 30 Januari 2026 sore.
Mereka menolak kedatangan mantan Presiden ke-7, Joko Widodo untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berlangsung di Hotel Claro, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
Berdasarkan pantauan Herald Sulsel di lokasi, para mahasiswa menyampaikan orasi secara bergantian dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Sulsel Tidak Tunduk Pada Raja Jawa”.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa sempat ban bekas dan menutup separuh badan jalan dari arah Sultan Alauddin menuju Fly Over AP Pettarani sehingga menyebabkan antrean kendaraan dan kemacetan cukup panjang.
Sementara itu, aparat kepolisian terlihat berjaga di sekitar lokasi unjuk rasa untuk memastikan aksi tetap berjalan kondusif dan tidak meluas ke area lain.
Bahkan aksi tersebut sempat memanas dan nyaris bentrok, sejumlah kader PSI terpancing keluar dari halaman hotel hingga terjadi aksi saling dorong antar mahasiswa dan kader PSI.
Beruntung, beberapa kader partai dan kepolisian berusaha melerai hingga akhirnya situasi kembali kondusif.
Terpantau Wakil Ketua Umum PSI, Ronald Aristone Sinaga, atau yang akrab disapa Bro Ron berupaya meminta kadernya kembali ke forum Rakernas.
“Ayo ayo, masuk aja bro. Jangan ada yang di luar kadernya. Yang pake (baju kaos) PSI masuk,” pintanya.
Sehari sebelumnya, tersebut kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak kedatangan mantan Presiden RI ke-7 di Kota Makassar, Kamis 29 Januari 2026 sore.
Diketahui, mantan presiden Jokowi direncanakan menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang digelar di Hotel Claro Makassar.
Jenderal Lapangan Aksi, Rul mengatakan, aksi tersebut dilakukan bukan untuk mengganggu agenda politik tertentu, melainkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi rakyat.
“Aliansi Keramat melakukan aksi unjukrasa sebagai momentum kedatanagn menteri kehutanan dan rencana kehadiran Jokowi, bukan menggangu rakernas PSI tapi adanya pejabat publik yang kemudian hadir di Sulsel,” katanya di lokasi.
Ia menjelaskan, aksi unjuk rasa tersebut bertujuan menyuarakan berbagai persoalan nasional yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah, khususnya Menteri Kehutanan (Menhut) RI, Raja Juli Antoni.
“Aksi unjuk rasa untuk meyampaikan permasalahan yang ada di NKRI, pertama persoalan Menhut yang diduga tidak bisa menjaga hutan,” bebernya.
Kerusakan lingkungan, kata dia, dinilai berkaitan erat dengan lemahnya pengawasan dan tanggung jawab Kementerian Kehutanan terhadap kawasan hutan di Indonesia.
“Contohnya permasalahan yang terjadi di Sumatra tidak terlepas dari rusaknya hutan akibat adanya pembalakan liar yang merupakan dan itu bentuk tanggungjawab dari Menhut,” bebernya.
Menurutnya, persoalan serupa juga terjadi di Sulawesi Selatan dengan berbagai kasus pembalakan liar dan perusakan kawasan hutan lindung.
“Aliansi menilai Menhut tidak bisa menjaga hutan salah satu contohnya bencana yang terjadi di Sumatra,” tukasnya.
Keramat juga mengangkat isu dugaan korupsi yang disebut melibatkan mantan Presiden Joko Widodo dalam beberapa kasus strategis nasional.
Baca Juga
“Kami juga menyoroti berbagai kasus dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi pertama dugaan korupsi terkait kuota haji. Mantan Kemenag Yaqult pernah berstatement bahwa adanya dugaan keterlibatan Joko Widodo terkait kouta haji,” bebernya.
Selain itu, Aliansi Keramat juga menyinggung hasil sidang yang menyeret nama Ahok dalam kasus dugaan korupsi impor minyak.
“Kedua terkait hasil sidang ahok yang soal dugaan kasus korupsi impor minyak, Ahok menyatakan bahwa perlu Joko Widodo dan BUMN perlu di periksa. sehingga Aliansi Keramat menduga kuat mantan Presiden ini diduga terlibat korupsi impor minyak,” tukasnya.
Tak hanya itu, dia menyebut, berbagai kebijakan Jokowi selama sepuluh tahun menjabat yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat kecil.
“Selain itu, mereka juga menyoroti kebijakan-kebijakan saat Jokowi menjabat selama 10 tahun, seperti Omnibus Law Cipta Kerja yang tidak pro terhadap rakyat,” terannya.
Atas dasar berbagai persoalan tersebut, Jul menyatakan penolakan terhadap kehadiran Jokowi di Kota Makassar.
“Sehingga kami dengan tegas akan menolak kedatangan Jokowi karena berbagai kebijakan yang hadir hari ini yang dibuat oleh Jokowi, dosanya ditanggung oleh rakyat,” tuturnya.
Aliansi Keramat menegaskan bahwa aksi unjuk rasa tersebut tidak akan berhenti dan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat 30 Januari 2026 di lokasi yang sama.
“Aksi ini tak berhenti dan akan kembali besok untuk melakukan aksi unjuk rasa dan mempertegeas bahwa selama Mentri Kehutanan tidak menemui temanteman massa aksi maka akan terus melakukan aksi unjuk rasa sampai mentri kehutanan menemui massa aksi,” tutupnya.
Sumber: Herald
Artikel terkait lainnya
