DEMOCRAZY.ID — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, melontarkan kritik keras terkait kondisi keuangan negara saat ini. Ia berpandangan bahwa tekanan berat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan disebabkan oleh kesalahan pengelolaan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melainkan akibat warisan utang yang ditinggalkan oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Warisan Utang Tembus Rp800 Triliun […]
DEMOCRAZY.ID — Akademisi lintas budaya, Ali Syarief, melontarkan pandangan kontroversial terkait polemik dokumen akademik mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurut Ali, perdebatan panjang mengenai dugaan ijazah palsu sarjana strata satu (S-1) Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) kini bermuara pada satu kesimpulan bahwa dokumen tersebut praktis tidak pernah ditunjukkan ke ruang publik. Melalui […]
DEMOCRAZY.ID — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, akhirnya angkat bicara dan merespons polemik berkepanjangan terkait dugaan ijazah palsu yang menyeret nama mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Megawati secara tegas menolak dan membantah keras berbagai tudingan yang menyebut PDI Perjuangan paling bertanggung jawab atas polemik tersebut hanya karena pernah mengusung Jokowi dalam berbagai […]
DEMOCRAZY.ID – Polemik mengenai keabsahan dan prosedur legalisasi dokumen pendidikan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat. Peneliti dan pengamat hukum, Dr. Bonatua Silalahi, membeberkan sejumlah temuan kejanggalan administratif terkait proses legalisir ijazah Jokowi di Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam tayangan yang diunggah oleh saluran YouTube BITV, Kamis (13/8/2026), Bonatua menyoroti ketiadaan catatan resmi […]
DEMOCRAZY.ID — Hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan tajam di tengah publik. Eskalasi politik di antara kedua lingkaran elite tersebut dikabarkan mulai memanas seiring dengan kalkulasi dan persiapan dini menghadapi pertarungan kekuasaan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Analisis Muhammad Said Didu: Dinamika “To Kill or to […]
DEMOCRAZY.ID — Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk hadir di persidangan apabila kembali dipanggil sehubungan dengan perkara hukum yang berkaitan dengan tudingan ijazah palsu. Tidak hanya sekadar hadir, Jokowi bahkan memastikan akan membawa serta seluruh dokumen pendidikan lengkap miliknya sebagai bentuk pembuktian langsung di hadapan hukum. “Hadir, saya sudah […]
DEMOCRAZY.ID — Menjelang dua tahun masa kepemimpinan nasional, pengamat militer dan pertahanan, Prof. Connie Rahakundini Bakrie, melontarkan kritik pedas terhadap gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti dinamika di lingkaran dalam Istana yang dinilai berisiko menutup akses presiden terhadap informasi objektif mengenai realitas yang dihadapi masyarakat. Peringatan “Raja Tanpa Pakaian” dan Lingkungan Istana Kritik tersebut […]
DEMOCRAZY.ID — Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, menyoroti kontras tajam antara gaya komunikasi dan sikap Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam merespons insan pers dan media massa. Perbedaan tersebut terlihat jelas dari bagaimana Prabowo melontarkan kritik keras terhadap sebagian jurnalis, sementara di sisi lain Jokowi justru membuka ruang dialog […]
DEMOCRAZY.ID – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai pembentukan Kabinet Bayangan oleh Koalisi Masyarakat Sipil tidak perlu dipersoalkan. Menurut dia, keberadaan kabinet alternatif tersebut justru dapat menjadi bentuk improvisasi politik untuk mengawasi sekaligus mengkritik kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mahfud menilai gagasan Kabinet Bayangan muncul karena fungsi komunikasi dan […]
DEMOCRAZY.ID — Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini mengeluarkan putusan monumental yang mengubah lanskap penegakan hukum terkait kritik dan kebebasan berekspresi di ruang publik. Melalui Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 12 Agustus 2026, MK menegaskan bahwa tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden kini berstatus sebagai delik aduan absolut. Artinya, proses hukum hanya […]