DEMOCRAZY.ID – Jakarta siang itu terasa seperti ditarik ke masa beberapa pekan lalu, saat sebuah ruangan di Istana Negara mendadak memadat oleh keheningan tebal.
Mahfud Md, anggota Tim Komisi Reformasi Polri yang dikenal lugas, membuka kembali adegan itu dalam sebuah podcast — sebuah cerita yang meluruhkan batas antara ruang tertutup Istana dan kuping publik yang tak pernah benar-benar tidur.
Dalam pengakuannya, Mahfud menyebut Presiden Prabowo Subianto memarahi dua figur paling kuat di matra keamanan: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Bukan teguran biasa, melainkan hantaman langsung pada simbol kekuasaan mereka.
“Enggak ada gunanya kamu bintang empat ini,” kata Prabowo, seperti dikisahkan ulang Mahfud. Kalimat itu menggema kuat, menabrak hirarki yang selama ini dijaga rapat oleh protokol dan rasa segan.
Ruang itu awalnya dipenuhi wartawan. Setelah konferensi pers, Presiden meminta seluruh awak media keluar.
Pintu ditutup, rapat dimulai: terbatas, padat, dan panas. Di meja oval itu, hadir semua unsur penting Tim Reformasi Polri.
Sorotan publik terhadap Polri, kata Prabowo, sudah melewati ambang toleransi. Citra yang merosot, integritas yang dipertanyakan, dan tindakan tegas yang dinilai tak kunjung datang.
Mahfud kemudian menyingkap bagian yang lebih kelam: persoalan pencurian kekayaan negara oleh pebisnis yang selama puluhan tahun bermain di wilayah abu-abu.
Presiden, kata Mahfud, datang membawa data. Salah satunya soal disparitas ekspor-impor nikel — Indonesia melaporkan ekspor 10 juta ton, sementara negara tujuan mencatat impor 100 juta ton.
“Saya beli dari luar, bukan data dari dalam,” ujar Prabowo yang dikutip Mahfud. Kalimat itu terdengar seperti tamparan bagi lembaga yang seharusnya menjaga kejelasan arus kekayaan negara.
Prabowo menyebut sejumlah perusahaan telah merugikan negara selama 25, 34, hingga 40 tahun.
“Masa enggak mau nyumbang ke negara?” katanya, dengan nada nasionalisme yang lebih mirip ultimatum.
Dan dari titik inilah kemarahan itu mengarah langsung kepada Agus dan Listyo.
Negara, menurut Presiden, harus dibersihkan dari permainan kotor. Dan jika bintang empat—simbol puncak karier—tak bisa membantu rakyat, maka pangkat itu kehilangan maknanya.
Cerita Mahfud itu kemudian diunggah ulang oleh akun Threads @astaanayanusantara, memantik diskusi baru tentang dinamika kekuasaan antara Presiden, TNI, dan Polri.
Ruang publik bergerak cepat, membayangkan ketegangan di balik pintu tertutup.
Komisi Reformasi Polri yang kini bekerja adalah respons atas demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025.
Lewat Keppres Nomor 122/P Tahun 2025, komisi itu diisi nama-nama besar: Jimly Asshiddiqie sebagai ketua, Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, Tito Karnavian, Supratman, Mahfud sendiri, Ahmad Dofiri, hingga para eks Kapolri.
Berat, kompleks, dan politis — tiga kata yang menggambarkan medan kerja mereka.
Di luar Istana, publik terbiasa membaca kabar marah presiden sebagai headline.
Namun kali ini berbeda. Ada nuansa lebih dalam ketika pangkat tertinggi aparat keamanan ditegur habis-habisan.
Ada bau logam dingin di udara — semacam tanda bahwa era reformasi Polri yang baru belum tentu berjalan lembut.
Sumber: Herald