DEMOCRAZY.ID – Akademisi dan pengamat politik, Rocky Gerung, menilai Mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi kini berada di posisi yang kian terjepit.
Hal itu setelah rentetan kontroversi yang menyelimuti masa jabatannya selama dua periode (2014-2024).
Kini diperparah dengan sengkarut utang ratusan triliun rupiah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Bahkan, menurut Rocky, Jokowi telah mengalami apa yang disebut dalam filsafat Jawa sebagai ‘kelangan pulung’.
Kehilangan wahyu atau kekuatan untuk membaca “tanda-tanda alam” bahwa masa kekuasaannya telah berakhir dan dia tak lagi memiliki imunitas politik.
“Di dalam filsafat Jawa kita sebut ada seseorang yang kehilangan pulung, tidak lagi punya kemampuan untuk membaca tanda-tanda zaman atau tanda-tanda alam. Dan itu yang sedang terjadi pada Pak Jokowi sebagai mantan presiden,” papar Rocky dalam tayangan video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (18/10/2025).
Mantan pengajar filsafat di Universitas Indonesia (UI) itu memprediksi, Jokowi tak akan bisa menikmati masa pensiun dengan tenang.
Sebab, publik kini semakin gencar menguliti satu per satu “dosa” atau skandal yang terjadi selama 10 tahun pemerintahannya.
“Pada akhirnya dia tidak bisa tidur nyenyak, karena setiap hari emak-emak, BEM, netizen membongkar kembali skandal-skandal yang pernah terjadi selama 10 tahun kepresidenan beliau,” tegas Rocky.
Skandal yang dimaksud Rocky tak hanya meliputi polemik keabsahan ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Jokowi.
Tapi juga kontroversi pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Calon Wakil Presiden RI di Pilpres 2024, yang dianggapnya sebagai ‘penyelundupan hukum.’
Namun, sengkarut utang proyek kereta cepat Whoosh-lah yang dinilai Rocky menjadi “titik sorot” terbaru yang membuat Jokowi semakin sulit untuk berkelit dari sorotan dan tudingan publik.
Rocky Gerung menyoroti keputusan kontroversial Jokowi pada 2015 yang tiba-tiba berpaling dari mitra utama Jepang (JICA) ke China (KCIC) untuk proyek ini.
Padahal, Jepang menawarkan skema pinjaman dengan bunga sangat rendah (0,1 persen) dan tenor 40 tahun, dengan estimasi biaya proyek lebih masuk akal ($5-6,2 miliar).
Sebaliknya, China menawarkan skema $5 miliar dengan bunga lebih tinggi (2-3,4 persen), namun kini proyek Whoosh membengkak hingga $7,27 miliar (sekitar Rp120,38 triliun).
Peralihan mitra ini juga menyebabkan Ignasius Jonan, yang saat itu menjabat Menteri Perhubungan, dipecat setelah menolak.
“Tetapi, ada hal yang hari-hari ini menjadi titik sorot pembicaraan, yaitu soal kereta api cepat, dan terlihat bahwa agak sulit Pak Jokowi untuk menghindar dari sebut saja tuduhan publik bahwa beliau melakukan mark-up,” ujar pendiri Tumbuh Institute ini.
Dugaan mark-up ini semakin menguat setelah Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM RI (Menkopolhukam), Mahfud MD, blak-blakan mengungkap kejanggalan biaya proyek Whoosh.
Mahfud menyebut, berdasarkan informasi terpercaya yang didapatnya, perhitungan biaya Whoosh per 1 kilometer oleh pihak Indonesia mencapai $52 juta AS, jauh lebih tinggi, hampir tiga kali lipat—dari hitungan China yang hanya $17-18 juta AS.
“Ini yang menaikkan siapa, uangnya ke mana,” tanya Mahfud, mendesak agar kasus Whoosh segera diselidiki.
Beban utang Whoosh, yang bunga tahunannya saja diperkirakan Rp2 triliun, kini menjadi warisan pahit yang harus ditanggung negara, sekaligus memperparah citra Jokowi di mata publik.
Rocky Gerung juga menyebut, dari polemik Whoosh ini, Jokowi terlalu memaksakan proyek tanpa izin pada masyarakat Indonesia.
Hal ini dilihat dari urgensi Whoosh yang sebenarnya tidak terlalu mendesak, hingga akhirnya ketika terus berjalan, proyek tersebut justru membawa beban utang yang tidak kecil.
“Sudah bertahun-tahun dibahas, apa pentingnya kereta cepat itu untuk mempercepat pergerakan masyarakat dari Bandung ke Jakarta, atau sebaliknya, dalam skala yang cuma beda setengah jam,” tutur Rocky.
“Bahkan, mereka yang berbisnis merasa lebih mending naik mobil saja. Jadi, ada kalkulasi yang salah, yang menyebabkan kereta itu jadi beban utang, kita mesti bayar utang ke China.”
“Sekali lagi, sebetulnya kereta cepat ini akhirnya skandal, karena tidak dilakukan dengan kehati-hatian, hingga sekarang dia [Whoosh] rugi.”
“Jadi, kerugian itu harusnya dianggap sebagai ketidakcermatan pembuatan kebijakan, yang juga bisa kesengajaan.”
“Mark-up tanpa konsultasi dengan DPR misalnya, yang sifatnya Business to Business akhirnya negara terlibat kalau dia bangkrut.”
“Jadi, sekarang Jokowi memang dalam sorotan publik bukan karena sekadar perilaku politiknya, tetapi juga kecenderungan untuk memaksakan tanpa minta izin pada rakyat.”
Sumber: Tribun