Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, DPR: Sejak Awal Ini Bisnis Dikelola BUMN, Bukan Pemerintah!
DEMOCRAZY News
28 Oktober 2025 3:12 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mempertanyakan pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) adalah “investasi sosial” untuk mengatasi kerugian akibat kemacetan dan bukan sekadar proyek komersial pencari laba.
Menurutnya, kalau Whoosh disebut sebagai investasi sosial, maka siapa yang bertanggungjawab kalau KCIC dan konsorsium BUMN alami kerugian.
“Kalau investasi sosial lantas siapa yang bertanggungjawab atas kerugian KCIC dan konsosrsium BUMN?,” kata Herman saat dihubungi, Selasa (28/10/2025).
Ia menegaskan, bahwa sejak awal Whoosh dibangun untuk bisnis dan dikelola oleh BUMN.
“Sejak awal proyek KCJB ini adalah bisnis dan dikelola BUMN, bukan dikelola pemerintah,” katanya.
Saat ditanya apakah yang disampaikan Jokowi tidak tepat, Herman enggan menjawab.
Namun ketika ditanya soal apakah DPR terlebih Komisi VI akan memanggil Jokowi untuk meminta keterangan soal Whoosh, Herman menjawab jika Komisi VI akan fokus terhadap BPI Danantara.
“Komisi VI akan membicarakan solusi (masalah Whoosh) dengan Danantara,” pungkasnya.
Dalih ‘Investasi Sosial’ Jokowi soal Utang Whoosh Dikuliti DPR: Mana Akuntabilitasnya?
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara di tengah polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang kini masuk radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jokowi menegaskan bahwa proyek raksasa ini adalah “investasi sosial” jangka panjang untuk mengatasi kerugian akibat kemacetan, bukan proyek komersial untuk meraup laba. Namun, dalih ini langsung mendapat sorotan tajam dari parlemen.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, menilai meskipun ada dasar yang kuat di balik klaim Jokowi, label “investasi sosial” tidak serta-merta membebaskan proyek Whoosh dari pertanyaan serius mengenai pembiayaan, efisiensi, dan transparansi.
“Pernyataan Jokowi bahwa proyek Whoosh adalah investasi sosial dan bukan sekadar proyek mencari laba memiliki dasar yang kuat, terutama jika dilihat dari sisi mengurangi kerugian akibat kemacetan dan manfaat sosial-ekonomi yang lebih luas,” ujar Nasim saat dihubungi, Selasa (28/10/2025).
Di tengah panasnya isu dugaan korupsi, ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menekankan bahwa prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah pelayanan publik.
“Transportasi massa, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial,” kata Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah, belum lama ini.
Jokowi membeberkan, proyek Whoosh lahir dari urgensi mengatasi kemacetan parah di Jabodetabek dan Bandung yang telah menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Keuntungan yang dikejar, menurutnya, bersifat non-finansial.
“Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massa,” ujarnya.
Meski demikian, Nasim Khan dari DPR mengingatkan bahwa klaim tersebut tidak bisa menjadi tameng untuk menghindari pengawasan.
Ia menekankan bahwa akuntabilitas tetap menjadi kunci utama agar proyek strategis ini tidak menjadi beban negara.
“Di sisi lain, klaim tersebut tidak membebaskan proyek dari pertanyaan serius terkait pembiayaan, efisiensi, transparansi, dan realisasi manfaatnya,” tegas Nasim.
Ia mendorong adanya mekanisme pengukuran yang jelas untuk membuktikan klaim “investasi sosial” tersebut agar tidak hanya menjadi retorika.
“Karena meskipun sebuah proyek dianggap ‘investasi sosial’, tetap perlu mekanisme pengukuran yang jelas (social return on investment), serta akuntabilitas agar proyek tidak menjadi beban yang lebih besar daripada manfaatnya,” pungkasnya.
Respons Jokowi
Sebelumnya, Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara mengenai polemik utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh yang kini diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jokowi menegaskan bahwa proyek raksasa ini sejak awal tidak dirancang untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial jangka panjang.
Di tengah panasnya isu dugaan korupsi dalam proyek tersebut, ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menekankan bahwa prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah pelayanan publik, bukan untuk meraup laba.
“Transportasi massa, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial,” kata Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah, belum lama ini.
Jokowi membeberkan, proyek Whoosh lahir dari urgensi mengatasi masalah kemacetan parah yang telah melumpuhkan Jabodetabek dan Bandung selama puluhan tahun, yang menurutnya telah menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.
Keuntungan yang dikejar dari proyek ini, lanjutnya, bersifat non-finansial.
“Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massa,” ujarnya.
Sumber: Suara
Artikel terkait lainnya
