Bursa Reshuffle Memanas, Citra Institute Sebut Bahlil Terjepit ‘Dua Loyalitas’, Ragukan Nyali Prabowo
DEMOCRAZY News
18 April 2026 4:00 am
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Peneliti Senior Citra Institute, Efriza, membeberkan analisis tajam terkait deretan menteri yang berpotensi masuk radar perombakan kabinet atau reshuffle.
Meski isu ini makin kencang, Efriza justru meragukan keberanian Presiden Prabowo Subianto untuk menyentuh nama-nama besar di lingkaran kekuasaannya.
Efriza menilai, menggeser menteri bukan sekadar soal kinerja, melainkan pertaruhan kebijaksanaan dan kehati-hatian politik.
“Bahkan, rasanya ragu Presiden Prabowo punya nyali melakukan reshuffle terhadap menteri-menteri tersebut. Sekadar menggeser posisinya saja perlu kehati-hatian ekstra,” kata Efriza kepada JPNN, Jumat (17/4).
Baca Juga
Lantas, siapa saja menteri yang posisinya dinilai sedang tidak baik-baik saja?
Efriza menyoroti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjadi nama pertama yang disorot.
Dia menyebut Bahlil terjepit dalam dilema loyalitas antara Prabowo dan mantan Presiden Jokowi. Belum lagi beban sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
“Bahlil acap dinilai kurang berkompeten mengelola kebijakan energi karena kegaduhan komunikasi politiknya. Ada kekhawatiran dia tidak fokus. Tapi apa berani Prabowo mereshuffle Bahlil? Dia politisi dengan pengaruh kuat,” cetus Efriza.
Efriza juga menyoroti kementerian baru hasil pemecahan yakni Kementerian Pariwisata dan Kementerian HAM.
Menariknya, ia memprediksi nasib berbeda bagi Natalius Pigai dan Widiyanti Putri Wardhana.
Meski Menteri HAM Natalius Pigai kerap mendapat sentimen negatif, posisinya dinilai paling aman.
“Mengganti Menteri HAM rasanya tidak pernah dipikirkan Prabowo. Pigai sudah ‘berkeringat’ lama bersama Prabowo. Walaupun kinerjanya dianggap kurang optimal, loyalitas Pigai sulit digeser,” tegasnya.
Kondisi sebaliknya menimpa Menteri Pariwisata.
“Widiyanti memungkinkan digeser karena kinerjanya tidak optimal dan ketidakmampuannya menjelaskan pengelolaan anggaran saat rapat bersama DPR,” tambah Efriza.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dipimpin Meutya Hafid juga disebut masuk pantauan.
Efriza menilai transformasi digital yang belum optimal menjadi titik lemah.
Baca Juga
Secara umum, kementerian ekonomi dan pelayanan publik akan selalu menjadi sasaran empuk evaluasi karena bersentuhan langsung dengan rakyat.
Efriza menyimpulkan bahwa di era Prabowo, rapor merah kinerja bisa kalah sakti oleh “piagam” loyalitas.
“Reshuffle bukan semata soal siapa yang bermasalah, tapi siapa yang dianggap belum cukup mendukung agenda besar Presiden. Namun, bagi yang sudah ‘berkeringat’ sejak awal bersama Prabowo, posisinya kemungkinan tetap aman,” pungkasnya.
Sumber: JPNN
Artikel terkait lainnya
