Bos BGN Akui Beli Kaos Kaki, Laptop, Alat Makan, dan Sewa EO Senilai Miliaran, Tujuannya?
DEMOCRAZY News
14 April 2026 3:30 pm
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengakui lembaganya memang melakukan pengadaan sejumlah barang seperti motor untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kaos kaki, laptop, alat makan, dan sewa jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
Dadan meluruskan, pengadaan barang-barang tersebut memang ada sebagai bagian dari kebutuhan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun jumlahnya tidak sebesar yang ramai diberitakan.
“Pengadaan itu ada, tetapi tidak sebanyak yang disebutkan. Misalnya laptop 32.000 unit dan alat makan senilai Rp4 triliun sama sekali tidak benar,” tegas Dadan di Jakarta, dikutip pada Selasa (14/4/2026).
Dadan menyebut, sepanjang tahun 2025, pengadaan laptop di lingkungan BGN hanya dilakukan sebanyak 5.000 unit. Bukan 32.000 unit seperti yang beredar.
Selain itu, terkait pengadaan alat makan hanya dilakukan untuk 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Lihat postingan ini di Instagram
“Pengadaan alat makan hanya untuk 315 SPPG yang dibiayai APBN dengan pagu sekitar Rp215 miliar,” ungkap Dadan.
Dari sisi anggaran, Dadan merinci bahwa pagu untuk pengadaan alat makan sebesar Rp89,32 miliar, dengan realisasi mencapai sekitar Rp68,94 miliar.
“Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien dan tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Selain itu, pengadaan alat dapur juga menjadi bagian penting dalam mendukung operasional SPPG.
“Untuk pengadaan alat dapur, pagu anggaran ditetapkan sebesar Rp252,42 miliar dengan realisasi sekitar Rp245,81 miliar,” ungkap Dadan.
Sementara itu, terkait kaos kaki, Dadan menekankan bahwa BGN tidak melakukan pengadaan secara langsung.
Dia menjelaskan bahwa kaos kaki merupakan bagian dari perlengkapan yang diberikan saat pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Lihat postingan ini di Instagram
“Untuk kaos kaki, itu bukan pengadaan di BGN. Itu diberikan saat pendidikan SPPI sebagai bagian dari perlengkapan peserta yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan,” kata Dadan lagi.
Dadan mengatakan, seluruh pengadaan tersebut dilakukan secara terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing SPPG, sehingga tidak ada pemborosan anggaran dalam pelaksanaannya.
“Angka-angka tersebut jauh dari klaim yang beredar di publik yang menyebutkan nilai pengadaan mencapai triliunan rupiah,” tuturnya.
Setiap penggunaan anggaran negara di lingkungan BGN, ujar Dadan, telah melalui mekanisme perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebelumnya publik dibuat geram oleh dugaan anggaran fantastis untuk pengadaan perlengkapan makan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dinilai tidak masuk akal secara matematis.
Berdasarkan informasi yang viral di media sosial, nilai pengadaan piring dan sendok untuk 15 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di DIY disinyalir menembus angka Rp4,19 triliun.
Kejanggalan pertama terletak pada volume pengadaan jika dibandingkan dengan demografi wilayah.
Mantan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto, membedah data tersebut secara matematis.
Lihat postingan ini di Instagram
“Jika diasumsikan harga satu set alat makan berkualitas standar adalah Rp100.000, maka anggaran Rp4,19 triliun tersebut setara dengan 41 juta set alat makan,” ungkapnya.
Perbandingan ini mencolok mata mengingat total penduduk DIY hanya berkisar 3,7 juta jiwa.
Secara kasar, satu warga Yogyakarta—mulai dari bayi hingga lansia—seolah dialokasikan memiliki lebih dari 10 set alat makan baru.
Ketimpangan data ini memicu pertanyaan besar mengenai basis perencanaan riil di lapangan.
Analisis lebih dalam mengungkap ironi pada level operasional.
Jika total anggaran tersebut dibagi rata ke 15 titik SPPG di Yogyakarta, maka satu dapur akan mengelola dana alat makan sebesar Rp279 miliar.
Perbincangan tak kalah sengitnya di media sosial juga menyoroti alokasi dana BGN Rp6,9 miliar hanya untuk pengadaan kaos kaki bagi petugas program gizi di lapangan.
Berdasarkan data rencana belanja tahun 2025, BGN mengalokasikan dana sekitar Rp6,9 miliar untuk pengadaan sekitar 17.000 pasang kaos kaki bagi petugas Satuan Petugas Program Gizi (SPPG).
Jika dihitung secara rata-rata, harga satu pasang kaos kaki yang tercantum dalam sistem e-katalog pemerintah mencapai sekitar Rp100.000 per pasang.
Pengadaan ini disebut sebagai bagian dari paket belanja pakaian kerja dan perlengkapan operasional yang digunakan oleh para petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
Tak sampai disitu, penggunaan anggaran fantastis oleh BGN yang disebut mencapai ratusan miliar rupiah untuk jasa event organizer (EO), juga tak kalah kontroversi.
Tidak tanggung-tanggung, BGN diduga merealisasikan anggaran sebesar Rp113 miliar untuk pengadaan jasa EO.
Pengeluaran tersebut tersebar dalam puluhan kontrak dengan berbagai perusahaan penyedia jasa.
Terkait sewa jasa puluhan EO, Dadan menjelaskan, BGN saat ini masih berada pada tahap awal pembangunan sistem dan struktur organisasi.
“Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional,” ujar Dadan.
Dalam tahap ini, jelas Dadan, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri.
Ia menekankan, penyelenggaraan kegiatan berskala besar seperti kampanye publik dan sosialisasi nasional membutuhkan dukungan pihak profesional.
“Penggunaan jasa EO dalam konteks ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara profesional, terstandar, dan tepat waktu,” ujarnya.
Dikatakan Dadan, EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional.
“Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN di fase awal pembentukannya,” jelasnya.
Sumber: Fajar
Artikel terkait lainnya
