DEEP Indonesia: Pengaruh Jokowi Dalam Pemerintahan Prabowo ‘Ancaman Serius’ Demokrasi!
DEMOCRAZY News
27 Oktober 2025 3:37 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pengaruh mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, apabila terus menguat akan memperburuk sistem demokrasi Indonesia ke depannya.
Hal itu terekam dalam analisis data berbasis Artificial Intelligence Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia yang bekerjasama dengan lembaga konsultan Binokular Media Monitoring.
Direktur Eksekutif DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menjelaskan, dalam analisis kolaboratif itu diperoleh sentimen publik terhadap pemberitaan di media siber, cetak, elektronik serta percakapan di media sosial X, Facebook, Instagram, Youtube dan Tiktok.
“Terdapat 10 tokoh yang selalu menjadi pemberitaan di media mainstream,” ujar Neni, Senin 27 Oktober 2025.
Neni menyebutkan, dari 10 tokoh yang selalu disorot dalam berita, sosok Jokowi menempati urutan ketiga, setelah Presiden Prabowo di urutan pertama dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di urutan kedua.
Di urutan selanjutnya ada Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Mensesneg Prasetyo Hadi, mantan Menko Polkam Budi Gunawan, Seskab Teddy Indra Wijaya, dan Menpora Erick Tohir.
Akan tetapi, dari 10 tokoh yang paling banyak diperbincangkan publik karena pemberitaan dan informasi yang massif di berbagai platform digital, sosok Jokowi yang menempati urutan ketiga berpotensi memberikan dampak tidak baik pada Presiden Prabowo.
“Tingginya perbincangan publik terkait dengan Joko Widodo yang menempati posisi ketiga dalam isu politik demokrasi, memperlihatkan masih kuatnya pengaruh dan pandangan Joko Widodo terhadap pemerintahan baru menjadi ancaman serius bagi demokrasi,” demikian Neni.
Baca Juga
Akademisi UI Semprot Jokowi: Anda Bukan Lagi Presiden, Jangan Ikut Campur Pemerintahan Prabowo!
Pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Jokowi di Kertanegara terus menjadi perbincangan publik belakangan ini.
Akademisi Universitas Indonesia (UI), Ronnie H. Rusli, misalnya, ia menilai seharusnya Presiden Prabowo tidak perlu mengikuti saran atau arahan apa pun dari mantan kepala negara tersebut.
Dikatakan Ronnie, masa jabatan Jokowi telah berakhir dan secara etika politik, tidak semestinya ia masih terlibat dalam pengambilan keputusan di pemerintahan yang baru.
“Sewajarnya Presiden Prabowo tidak melaksanakan apa yang dikatakan mantan Presiden,” ujar Ronnie di X @Ronnie_Rusli (6/10/2025).
Baca Juga
Ronnie juga menyinggung bahwa kredibilitas Jokowi kini tengah diragukan publik, terutama setelah muncul kembali perdebatan soal keaslian ijazahnya.
“Terlebih-lebih ijazahnya saja diragukan,” katanya menegaskan.
Ia menambahkan, posisi mantan Presiden seharusnya cukup menjadi simbol kenegaraan, bukan penasihat yang terus mencampuri kebijakan pemerintahan baru.
“Dia sudah selesai sebagai Presiden, bukan lanjut menjabat sebagai penasehat Presiden,” tandasnya.
Sebelumnya, Muhammad Said Didu menyoroti pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Jokowi yang berlangsung di Kertanegara, Sabtu (4/10/2025), kemarin.
Pertemuan yang disebut berlangsung tertutup selama dua jam itu memunculkan beragam spekulasi publik.
Said Didu pun ikut memberikan analisanya terkait isi pembicaraan antara keduanya.
“Karena tertutup dan empat mata selama dua jam maka diperkirakan yang dibahas adalah meminta pengamanan geng SOP (Solo-Oligarki-Parcok),” ujar Said Didu di X @msaid_didu (5/10/2025).
Dikatakan pria kelahiran Kabupaten Pinrang ini, sejumlah isu penting kemungkinan turut menjadi bahasan.
Mulai dari kasus ijazah Jokowi dan Gibran hingga pemberantasan korupsi.
“Pengamanan terhadap kasus ijazah Jokowi dan Gibran. (Kemudian) pemberantasan korupsi, penertiban aset negara di tambang dan kebun sawit, dan evaluasi peran oligarki,” jelasnya.
Said Didu menambahkan, topik reformasi lembaga negara juga bisa saja ikut dibahas dalam pertemuan tersebut.
“(Juga) pembersihan BUMN dan reformasi kepolisian,” imbuhnya.
Ia menilai bahwa kelompok yang disebutnya sebagai Geng SOP mulai merasa terdesak oleh langkah-langkah tegas pemerintahan Prabowo.
“Sepertinya Geng SOP sudah merasa terancam dengan gebrakan Presiden Prabowo sehingga mengutus komandannya menekan Presiden,” terangnya.
Sumber: RMOL
Artikel terkait lainnya
