Dinilai Satu Paket Cacat Hukum dengan Gibran, Prabowo Ikut Didesak Mundur dan Gelar Pilpres Ulang!

DEMOCRAZY.ID — Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI tidak serta-merta meredakan turbulensi politik nasional.

Gelombang kritik kini meluas hingga mempertanyakan legitimasi kepemimpinan secara keseluruhan.

Kolumnis senior Tarmidzi Yusuf melontarkan pandangan radikal: demi keadilan konstitusional, Presiden Prabowo Subianto juga harus mundur dan Indonesia harus menggelar pemilihan presiden ulang.

Berikut pokok-pokok pemikiran dan catatan kritis Tarmidzi Yusuf dalam artikel bertajuk “Bukan Hanya Gibran, Agar Adil Prabowo Juga Harus Mundur! Gelar Pilpres Ulang!”:

1. Akumulasi Cacat Hukum: Dari Putusan MA hingga Skandal Penyadapan

Tarmidzi membedah runtuhnya legitimasi pencalonan Gibran yang berakar dari rangkaian fakta hukum tak terbantahkan sepanjang Oktober hingga November 2026:

Baca Juga

Eks Anggota BIN Sri Radjasa Endus Skenario Geng Solo: Gibran Berpotensi Dijadikan ‘Martir Politik’ Menuju 2029!

• Putusan MK No. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026): Menegaskan tidak ditemukannya bukti fisik ijazah SMA Gibran.
• Putusan Kasasi MA No. 742 K/TUN/2026 (30 Oktober 2026): Mengabulkan kasasi dan membatalkan demi hukum Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan luar negeri Gibran.

• Pencabutan Resmi Kemendikdasmen (12 November 2026): Menerbitkan keputusan pencabutan suket bertepatan dengan detik-detik pengunduran diri Gibran di hadapan MPR, serta batalnya agenda Rapat Paripurna DPR terkait 120 usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan.

Di tengah kemelut hukum tersebut, eskalasi politik kian membara akibat terbongkarnya skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang mengonfirmasi kecurigaan publik atas isu “kudeta merangkak” di lingkaran kekuasaan sebelumnya.

2. Argumen Konstitusional: Prabowo-Gibran Adalah Satu Paket Utuh

Teras utama argumentasi Tarmidzi bertumpu pada sifat pasangan calon dalam rezim Undang-Undang Pemilu.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 serta UU No. 7 Tahun 2017, pasangan calon presiden dan wakil presiden didaftarkan dan berkompetisi sebagai satu kesatuan paket tunggal.

Baca Juga

Duga Prabowo Disadap Pakai Spyware Pegasus, Pakar Siber Soroti Potensi Keterlibatan Pihak Asing!

Jika salah satu komponen pasangan terbukti cacat syarat sejak awal pendaftaran—karena tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat—maka secara substantif seluruh tiket pencalonan pasangan tersebut kehilangan keabsahannya.

Tarmidzi melontarkan kritik keras kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai lalai dan meloloskan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 tanpa melakukan verifikasi ketat keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan luar negeri ke instansi berwenang.

3. Tuntutan Pemilu Dipercepat dan Pilpres Ulang

Mengingat kemenangan Prabowo-Gibran pada 2024 tidak lepas dari intervensi masif sumber daya negara dan penyalahgunaan kekuasaan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo—sebagaimana pernah disuarakan dalam dissenting opinion tiga hakim Mahkamah Konstitusi pada sengketa Pilpres lalu—Tarmidzi menilai mundurnya Gibran saja belum cukup.

Bagi sang kolumnis, keabsahan pemerintahan Prabowo ikut tercederai karena tanpa kehadiran Gibran sebagai “kendaraan politik dinasti”, kemenangan tersebut tidak akan terwujud.

Baca Juga

Golkar Ungkap Delapan Elite Parpol Potensial Pengganti Gibran, Tiga di Antaranya Kader Gerindra!

Oleh karena itu, solusi paling adil dan konstitusional untuk menyelamatkan masa depan bangsa adalah Presiden Prabowo turut mundur dan negara segera menyelenggarakan Pilpres ulang sebelum tahun 2029.