DEMOCRAZY.ID — Paskaputusan Mahkamah Konstitusi yang menelanjangi ketiadaan berkas pendidikan sah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sesuai syarat pendaftaran Pilpres 2024, manuver politik di tingkat parlemen makin membara.
Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, secara agresif terus menggalang komunikasi dengan pimpinan partai politik di DPR RI demi mengeksekusi pemakzulan Gibran.
Sebagai pihak pemohon utama dalam perkara tersebut di MK, Denny melancarkan konsolidasi intensif, salah satunya dengan menyambangi markas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan bertemu langsung dengan Ketua Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru di Jakarta.
Denny mengonfirmasi bahwa PKS telah menyatakan kesiapannya untuk membuka jalan dan menjadi jembatan komunikasi politik dengan seluruh fraksi legislator di DPR RI guna menindaklanjuti fakta persidangan MK terkait kecurangan administrasi Gibran.
“Mereka tentu mengatakan menjadi jembatan komunikasi dan seterusnya,” ungkap Denny Indrayana kepada awak media di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Kendati demikian, Denny enggan terburu-buru mengklaim atau menyimpulkan sejauh mana komitmen penuh PKS untuk langsung mengegolkan hak angket dan pemakzulan Gibran dari kursi wakil presiden.
Dengan nada berseloroh, ia menyerahkan penegasan sikap politik tersebut kepada internal PKS.
“Kalau pertanyaanya komitmen, lebih tepat ditanyakan ke PKS. Kalau saya yang ngomong, saya nanti jadi jubir PKS, dong,” kelakar Denny.
Terlepas dari kalkulasi dan sikap resmi parpol di Senayan kelak, Denny menegaskan dirinya tetap optimis untuk terus mengawal dan merawat desakan penuntasan skandal legalitas Wapres ini hingga tuntas secara hukum dan konstitusi.
Ia menyerukan panggil moral kepada seluruh lapisan masyarakat sipil dan publik luas agar tidak tinggal diam menyaksikan posisi pejabat publik tertinggi kedua di Indonesia diduduki oleh figur yang terbukti tidak memenuhi syarat.
“Dengan cara-cara yang damai, dengan cara-cara yang bermartabat, mari kita suarakan penolakan terhadap wapres yang tidak memenuhi syarat. Jangan diam saja punya wakil presiden tidak memenuhi syarat,” tegas Denny Indrayana dengan nada menohok.
Langkah konsolidasi Denny Indrayana bersama PKS ini mempertegas bahwa keputusan kini berada sepenuhnya di tangan DPR RI.
Rakyat kini menagih keberanian para legislator Senayan untuk tidak membiarkan pelanggaran konstitusi terus melenggang di Istana Negara!