DEMOCRAZY.ID – Analis Sosial dan Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, melontarkan kritik menohok terhadap kondisi perpolitikan Indonesia saat ini.
Dia secara terang-terangan mengibaratkan kondisi negara sedang “sakit keras” layaknya penderita kanker stadium empat.
Menurut Ubedilah, salah satu pemicu utamanya adalah polemik keaslian ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang hingga kini terus menggelinding menjadi bola liar di ruang publik.
Ia menilai, persoalan tersebut bukan sekadar urusan administratif biasa, melainkan telah bermutasi menjadi skandal politik besar dalam peradaban modern Indonesia.
“Mengutip riset CELIOS, 93 persen responden tidak percaya pemerintah bisa mengatasi pembakaran hutan. Kasus ijazah SMA Gibran ini masuk kategori skandal politik terbesar di tengah problem negara yang sangat besar,” tegas Ubedilah dalam acara Rakyat Bersuara, Minggu (18/10/2026).
Kritik Ubedilah kian tajam saat membandingkan isu ijazah Gibran dengan nasib Generasi Z (Gen Z) di Tanah Air.
Saat ini, mayoritas pengangguran di Indonesia didominasi oleh kelompok Gen Z dengan angka mencapai 60 persen.
Ia menilai ada ketimpangan etika dan keadilan yang sangat mencolok di tengah masyarakat.
“Mereka (Gen Z) punya ijazah yang jelas, tapi di sisi lain menganggur. Sementara ada orang yang ijazahnya diragukan, malah jadi wapres,” sentilnya.
Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai memicu interpretasi liar dan ketidakpastian publik, Ubedilah menyebut langkah politik melalui DPR merupakan solusi paling logis.
Ia mengklaim sekitar 80 persen publik sejatinya telah sepakat agar persoalan ini didorong hingga penggunaan Hak Angket oleh DPR.
“Ruang untuk menguji kebenaran ijazah SMA itu ada di MK. Kalau dirasa belum cukup, sangat rasional jika dibawa ke DPR. Ini di atas hukum, ada persoalan etik yang sangat rusak dalam praktik politik kita,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut Hak Angket DPR sebenarnya dapat menjadi panggung pembuktian bagi Gibran.
Jika Gibran mampu membuktikan keaslian dokumennya secara transparan, maka spekulasi dan keraguan publik akan sirna dengan sendirinya.
Namun, ditinjau dari kacamata etika politik (virtue), ia menilai polemik ini telah meruntuhkan legitimasi kepemimpinan akibat adanya dugaan kebohongan sejak awal proses.
Di akhir keterangannya, Ubedilah memberikan tantangan terbuka kepada Gibran untuk segera menyudahi kegaduhan nasional tersebut secara jantan.
“Tolong Mas Gibran tunjukkan (ijazahnya), agar polemik ini berhenti. Pertanyaannya, kenapa tidak mau menunjukkan? Ada something!” pungkas Ubedilah.