GAWAT! Isu Pemakzulan Gibran Berpotensi Picu ‘Konflik Terbuka’ Antara Pendukung Prabowo dan Jokowi

DEMOCRAZY.ID – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi berkembang menjadi persoalan politik yang jauh lebih besar.

Pengamat politik Tony Rosyid mengingatkan agar Presiden Prabowo Subianto tidak mengambil sikap secara gegabah dalam menghadapi isu tersebut.

Menurut Tony, polemik yang awalnya berkaitan dengan posisi Gibran dapat melebar apabila proses politik di parlemen benar-benar bergerak menuju upaya pemberhentian wakil presiden.

Ia menilai situasi tersebut berpotensi menciptakan efek domino terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Bahkan, bukan tidak mungkin isu yang semula menyasar Gibran kemudian berkembang menjadi tekanan politik terhadap Prabowo.

“Prabowo perlu menghitung dengan cermat bola liar ini. Ketika impeach kepada dia dibuka, maka bola liar bisa juga digiring untuk menyasar Prabowo,” kata Tony, dikutip Rabu, 14 Oktober 2026.

Jokowi Dinilai Masih Punya Pengaruh Politik

Tony kemudian menyoroti posisi Joko Widodo.

Meskipun tidak lagi menduduki kursi kepresidenan, ia menilai Jokowi masih mempunyai jejaring politik yang dapat menjadi modal untuk menghadapi perubahan situasi.

Dalam skenario terburuk, pemberhentian Gibran dari posisi wakil presiden disebut dapat memicu respons keras dari Jokowi.

Tony bahkan memperkirakan Jokowi berpotensi menjadi titik temu bagi kelompok-kelompok politik yang selama ini berseberangan dengan pemerintahan Prabowo.

“Jokowi bisa menjadi faktor konsolidasi bagi semua musuh presiden untuk meningkatkan perlawanan. Perlawanan Jokowi dipastikan akan sangat masif dan at all cost,” ujarnya.

Menurut analisis tersebut, persoalan tidak lagi sebatas hubungan antara Jokowi dan pemerintahan Prabowo.

Perubahan konfigurasi politik dapat terjadi apabila berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda menemukan satu titik persamaan, yakni menentang kebijakan atau kekuasaan pemerintah.

Pemakzulan Gibran Bisa Memunculkan Simpati Publik

Tony juga melihat adanya kemungkinan perubahan persepsi publik apabila Gibran benar-benar diberhentikan melalui proses politik.

Menurut dia, tindakan yang dianggap sebagai upaya menyingkirkan putra Jokowi dari jabatan wakil presiden justru dapat membangkitkan kembali simpati sebagian masyarakat kepada keluarga mantan presiden tersebut.

Situasi itu, lanjut Tony, dapat menjadi tambahan energi politik bagi Jokowi untuk mengonsolidasikan kekuatan.

“Ini bisa menjadi faktor penambah energi bagi dia untuk memasifkan perlawanan,” katanya.

Jika berbagai kelompok oposisi, faksi politik yang kecewa, maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan berseberangan kemudian berkumpul, peta politik nasional berpotensi mengalami perubahan.

Tony mengingatkan bahwa kondisi tersebut dapat menciptakan tekanan baru terhadap pemerintahan Prabowo apabila tidak dikelola dengan hati-hati.

Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu memperhitungkan setiap langkah dalam menghadapi polemik Gibran.

Persoalan yang bermula dari isu pemakzulan wakil presiden dikhawatirkan berkembang menjadi konflik politik yang lebih luas.

Pemerintah Hormati Proses Hukum

Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan memberikan pandangan berbeda mengenai isu tersebut.

Syahganda menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses serta putusan lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, persoalan mengenai dokumen pendidikan Gibran yang berkaitan dengan persyaratan pencalonannya tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemakzulan.

Ia mengatakan pemerintah masih mencermati perkembangan persoalan tersebut karena arah penyelesaiannya dapat berkembang ke berbagai ranah.

“Terkait tadi ke mana alurnya, ini kan kita masih melihat. Itu alurnya kan bisa ke politik, bisa ke kemudian ke hukum lainnya, dan lain-lain,” kata Syahganda.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih menunggu perkembangan lebih lanjut.

Di tengah munculnya wacana pemakzulan Gibran, dinamika politik nasional pun berpotensi semakin menarik perhatian, terutama terkait bagaimana Prabowo merespons isu tersebut dan apakah polemik tersebut akan berhenti pada persoalan Gibran atau berkembang menjadi pertarungan politik yang lebih luas.

Artikel terkait lainnya