Sindiran Tajam Pakar Hukum Tata Negara: Bivitri Susanti Beri Komentar Menohok Soal Program Kopdes Yang Disebut Berawal dari ‘Bisikan Gaib’ Prabowo!
DEMOCRAZY News
21 September 2026 4:57 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pernyataan Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengenai Presiden Prabowo Subianto yang disebut mendapat ‘wangsit’ sebelum menggagas program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) menuai perhatian.
Untuk diketahui, wangsit merupakan pesan atau amanat gaib, petunjuk, atau bisikan batin yang diyakini berasal dari kekuatan spiritual atau leluhur.
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti ikut merespons pernyataan tersebut.
Bagi Bivitri, proses perumusan kebijakan publik semestinya memiliki ukuran yang jelas.
Ia menekankan pentingnya perencanaan, pemantauan, hingga evaluasi agar kebijakan yang dibuat pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Pernyataan Ferry mengenai istilah ‘wangsit’ sebelumnya disampaikan dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Ferry menyebut istilah tersebut tidak dimaksudkan dalam konteks mistis dan mengaitkannya dengan referensi sejarah serta kajian mengenai pembangunan ekonomi pedesaan.
Bivitri Bicara Soal ‘Wangsit’
Blak-blakan, Bivitri mengajak publik melihat persoalan tersebut dari sudut pandang bagaimana sebuah kebijakan negara seharusnya dirumuskan.
“Anda terganggu nggak ketika ada seorang menteri yang bilang sebuah kebijakan datangnya dari wangsit?” ujar Bivitri, Senin (21/9/2026).
Ia kemudian mengaitkan hal tersebut dengan pentingnya sistem dalam penyusunan kebijakan publik.
“Kalau Anda terganggu, sama dengan saya, terganggunya berarti kita cocok untuk membicarakan hal ini,” tukasnya.
Dikatakan Bivitri, Indonesia sebenarnya telah memiliki mekanisme perencanaan kebijakan yang dapat menjadi ukuran dalam menentukan sebuah program pemerintah.
“Tapi bagaimanapun, saya ingin mengatakan bahwa kita sudah punya sistem yang dengan segala kritik, kami juga sering sekali mengkritik, tapi ini ada ukurannya supaya membuat kebijakan tidak berdasarkan wangsit,” imbuhnya.
Baca Juga
Kebijakan Harus Direncanakan dan Dievaluasi
Bivitri kemudian menyentil tahapan yang menurutnya tidak boleh dilepaskan dari proses pembuatan kebijakan.
“Semuanya harus berdasarkan perencanaan dan semuanya harus dimonitoring dan evaluasi,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan sebuah kebijakan pada akhirnya tidak hanya berada pada kepentingan pemerintah maupun elite politik.
“Namanya kebijakan teman-teman, jangan pernah lupa dia harus bergunanya untuk warga dong,” tutur Bivitri.
“Janganlah kita hitung kebergunaan dia bagi si elit politik itu,” tambah pemain film dokumenter Dirty Vote ini.
Anggaran Negara Harus Punya Prioritas
Selain soal proses perumusan kebijakan, Bivitri juga mengingatkan pemerintah dengan keterbatasan anggaran negara.
Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah pada akhirnya akan menggunakan sumber daya negara sehingga diperlukan penentuan prioritas.
“Jadi itu dulu ya, warga. Dan satu lagi, kenapa juga jadi penting, kebijakan pasti juga akan menggunakan anggaran negara yang bukannya nggak terbatas, alias lebih lugas, terbatas anggarannya,” jelasnya.
Bivitri kemudian memberikan contoh dengan membandingkan besarnya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kondisi sejumlah guru dan fasilitas pendidikan.
“Jadi harus ada prioritas. Apakah misalnya kita mau terus-menerus melaksanakan MBG yang dananya besar sekali, padahal di sisi lain ada guru-guru yang honornya itu cuma 50 ribu atau 300 ribu?” cetusnya.
“Atau anak-anak sekolah yang nggak bisa sekolah karena sekolahnya roboh,” sambung dia.
Bivitri: Pemerintah Harus Menentukan Prioritas
Bivitri bilang, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menentukan program mana yang menjadi prioritas.
Baca Juga
“Prioritas, kenapa? Karena anggaran itu terbatas. Mau cari uang dari mana lagi pemerintah?” timpalnya.
Lebih jauh, ia menyinggung berbagai sumber penerimaan negara yang menurutnya telah banyak dioptimalkan pemerintah.
“Kita udah dikorek-korek sampai sedemikian rupa pajaknya, pungutan, segala macam ya,” tandasnya.
Artikel terkait lainnya
