

DEMOCRAZY.ID – Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran periode 2012–2016, Dian Wirengjurit kasih paham Presiden RI Prabowo Subianto soal tuduhan Iran memiliki senjata Nuklir.
Dian menjelaskan isu nuklir sudah ada sejak Perang Dunia 2 dan terus menjadi kontroversi di forum internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sampai detik ini.
PBB sebetulnya sudah memiliki mekanisme untuk mengurangi penyebaran senjata nuklir melalui perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (Nuclear Non-Proliferation Treaty atau NPT).
NPT adalah kesepakatan internasional tahun 1968 yang mulai berlaku pada 5 Maret 1970.
Perjanjian ini bertujuan mencegah penyebaran senjata nuklir, mendorong pelucutan senjata, dan mempromosikan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai.
Sebanyak 191 negara telah bergabung dalam perjanjian ini, termasuk Indonesia dan juga Iran.
“Artinya negara-negara ini sudah punya komitmen bersama, tidak akan memiliki senjata nuklir di luar negara-negara yang berdasarkan NPT memang diizinkan memilikinya, yaitu Amerika, Rusia, Cina, Perancis, dan Inggris,” urai Dian seperti dimuat pada Jumat (7/8/2026).
Akan tetapi, lanjutnya, sejak NPT disepakati tahun 1968 hingga saat ini, kenyataannya sudah ada empat negara lain di luar NPT yang mengembangkan senjata nuklir, yaitu Israel, India, Pakistan, dan Korea Utara.
“Israel sejak tahun 1974 sudah memiliki senjata nuklir. Berbagai resolusi, berbagai kecaman tidak dipedulikan oleh Israel karena dia dibela Amerika. Dan resolusi-resolusi yang mengecam Israel di PBB selalu diveto oleh Amerika,” imbuhnya.
Menurut Dian, hingga sidang peninjauan ulang NPT tahun 2025, tidak pernah ditemukan pelanggaran yang menunjukkan program nuklir Iran ditujukan untuk kepentingan militer.
Ia juga mengutip penjelasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang disebutnya belum menemukan bukti pengayaan uranium Iran melebihi batas yang dipersyaratkan untuk kepentingan damai.
Prabowo: “Dikatakan bahwa Iran sudah punya senjata nuklir.
Sekarang Saudi Arabia ingin juga punya senjata nuklir.
Kalau Saudi Arabia ingin punya senjata nuklir, tidak menutup kemungkinan Emirates juga mau punya senjata nuklir.
Qatar juga mau punya senjata nuklir.
Mesir juga mau… pic.twitter.com/2rfe5ple6b— Jejak digital. (@ARSIPAJA) July 31, 2026
Lebih lanjut, Dian memaparkan bahwa kepemilikan senjata nuklir tidak hanya bergantung pada kemampuan memperkaya uranium.
Menurutnya, terdapat sedikitnya lima komponen yang harus dipenuhi, yakni uranium dengan tingkat pengayaan tinggi, teknologi rudal, sistem bahan bakar, hulu ledak nuklir (warhead), serta uji coba senjata nuklir.
Ia menilai Iran belum memenuhi seluruh komponen tersebut.
“Sejauh ini IAEA tidak bisa membuktikan bahwa pengayaan uranium Iran sudah melebihi ambang batas 20 persen. Bahkan, ada yang menduga katanya sudah mendekati 60 persen, padahal masih jauh dari pengayaan 90 persen untuk senjata nuklir. Iran juga belum memiliki hulu ledak nuklir dan tidak pernah melakukan uji coba senjata nuklir,” ujarnya.
Dian menyebut proses merakit senjata nuklir membutuhkan waktu panjang dan kemampuan teknologi yang jauh lebih kompleks.
Karena itu, Dian menegaskan bahwa pernyataan yang menyebut Iran telah memiliki senjata nuklir merupakan kesimpulan yang tidak tepat.
“Kalau pernyataan Presiden menyatakan Iran sudah memiliki senjata nuklir, jelas tidak berdasar dan salah,” tegasnya.
Selain mengoreksi pernyataan tersebut, Dian juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan isu internasional yang sensitif.
Ia berharap para pembantu dan penasihat Presiden Prabowo memberikan masukan berdasarkan kajian yang kredibel agar tidak menimbulkan dampak diplomatik terhadap hubungan Indonesia dengan negara lain maupun terhadap program nuklir Indonesia di masa mendatang.
“Ini pandangan saya, kalau diterima oleh Bapak Presiden alhamdulillah, saya gembira. Kalau tidak diterima, mudah-mudahan ini jadi salah satu pertimbangan untuk mengambil keputusan atau menyampaikan pernyataan mengenai internasional ke depan harus diteliti dan juga check and recheck,” tandasnya.
Dian khawatir pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta akan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam isu geopolitik internasional yang sensitif.
“Saya ingin menegaskan bahwa pernyataan Bapak itu sangat tidak berdasar dan tidak benar,” kata dia.