Alarm Bahaya! Ketika Militer Nekat Ambil Alih Ekonomi: Berkaca dari Kehancuran Tragis Myanmar Hingga Mesir
DEMOCRAZY News
4 Juli 2026 4:00 am
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Dominasi militer dalam dunia bisnis dan ekonomi bukanlah fenomena baru.
Dari Asia hingga Amerika Latin, sejarah mencatat bahwa keterlibatan institusi pertahanan di sektor komersial kerap membawa dampak buruk bagi stabilitas negara.
Bukannya membawa kemakmuran, intervensi ini sering kali berujung pada matinya sektor swasta, lonjakan utang negara, hingga krisis ekonomi yang berkepanjangan.
Berikut adalah rekam jejak dan dampak keterlibatan militer dalam pusaran ekonomi di empat negara dunia:
Myanmar: Puncak Kehancuran Pasca-Kudeta 2021
Krisis ekonomi Myanmar mencapai titik nadir setelah junta militer menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.
Baca Juga
Demi mendanai operasionalnya, junta langsung mengambil alih Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), salah satu aset paling menguntungkan di negara tersebut.
Langkah ini memicu efek domino yang menghancurkan perekonomian.
Kontraksi Ekonomi Tajam
Bank Dunia mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) Myanmar anjlok hingga -18% pada tahun 2021, membantah klaim pertumbuhan ekonomi yang digemborkan pihak junta.
Mata Uang Ambruk
Nilai tukar Kyat jatuh bebas dari 1.300 per USD menjadi 3.000 per USD di pasar gelap, sementara bank sentral di bawah kontrol ketat militer berusaha menahan kurs resmi secara artifisial.
Eksodus Massal Investor Asing
Investor global berbondong-bondong angkat kaki dari Myanmar. Raksasa telekomunikasi Telenor (Norwegia) hingga perusahaan energi TotalEnergies (Prancis) memilih hengkang demi menghindari reputasi buruk dan ketidakpastian hukum.
Pakistan: Gurita Bisnis Militer Sejak 1958
Di Pakistan, keterlibatan militer dalam ekonomi telah mengakar sejak tahun 1958 melalui skema “yayasan kesejahteraan purnawirawan”.
Berkedok dana pensiun, skema ini justru melahirkan konglomerasi raksasa yang kebal terhadap hukum bisnis sipil.
Gurita bisnis militer Pakistan dikendalikan oleh tiga entitas utama.
Pertama, Fauji Foundation & Army Welfare Trust yang memonopoli sektor-sektor vital seperti pabrik semen, pupuk, hingga industri perbankan.
Kedua, Defence Housing Authority (DHA) yang menjelma sebagai kartel real estat komersial terbesar di seantero Pakistan.
Ketiga, Frontier Works Organisation (FWO). Kontraktor raksasa yang memonopoli proyek jalan tol dan bendungan tanpa melalui proses tender terbuka.
Demi memanjakan bisnis tentara, pemerintah militer menerapkan pembebasan pajak dan subsidi terselubung.
Dampaknya fatal bagi negara, sektor swasta mati perlahan karena kalah saing, investor asing enggan masuk ke pasar yang tidak adil, dan pendapatan pajak negara merosot tajam.
Akibatnya, Pakistan mengalami gagal bayar utang kronis dan harus meminta bantuan dana talangan (bailout) dari IMF sebanyak 24 kali sejak 1958.
Puncaknya, pada pertengahan 2023, inflasi Pakistan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah di angka 38 persen.
Mesir: Monopoli Total di Bawah Rezim El-Sisi
Sejak Presiden Abdel Fattah el-Sisi naik takhta pada 2013, militer Mesir bertransformasi menjadi pemain ekonomi tunggal yang menguasai hampir seluruh hajat hidup orang banyak.
Baca Juga
Monopoli ini dijalankan lewat dua lembaga utama yaitu National Service Projects Organization (NSPO) dan Armed Forces Engineering Authority (AFEA)
NSPO menguasai lini bisnis harian mulai dari produksi air minum, jaringan pom bensin, hingga industri baja dan semen.
Adapun AFEA memonopoli proyek infrastruktur publik mega-besar melalui sistem penunjukan langsung tanpa tender.
Perusahaan milik militer Mesir menikmati tiga hak istimewa (privilege) yakni bebas pajak, penguasaan lahan negara secara sepihak, dan penggunaan tenaga kerja gratis dari warga yang sedang menjalani wajib militer.
Kondisi ini diperparah dengan kebijakan pemerintah yang memaksa bank-bank lokal mendanai proyek ambisius militer, termasuk pembangunan Ibu Kota Administratif Baru senilai USD 58 miliar (sekitar Rp1.035 triliun).
Imbas kemunduran ekonomi Mesir meliputi:
Sektor swasta tercekik di mana engusaha lokal mati kutu karena kesulitan mendapatkan akses pendanaan dari bank.
- Lonjakan utang luar negeri. Utang Mesir meroket empat kali lipat, dari USD 46 miliar pada 2014 menjadi USD 164 miliar pada 2025.
- Ketergantungan pada IMF. Mesir kini tercatat sebagai negara pengutang terbesar kedua di IMF setelah Argentina—negara yang juga punya sejarah panjang di bawah rezim militer.
- Devaluasi Pound Mesir. Mata uang Pound Mesir (EGP) hancur lebur dari nilai 7 per USD pada 2013 menjadi kisaran 50 per USD sejak awal 2024 hingga saat ini.
Chili: Ambisi “Chicago Boys” dan Krisis Hebat 1982
Sejarah kelam juga terjadi di Amerika Latin ketika Jenderal Augusto Pinochet menggulingkan Presiden sipil Salvador Allende lewat kudeta berdarah pada 11 September 1973.
Pinochet kemudian menunjuk “Chicago Boys” atau kelompok ekonom Chili lulusan AS, untuk menerapkan kebijakan ekonomi liberal radikal.
Namun, di balik narasi pasar bebas tersebut, militer mengamankan kepentingan finansialnya sendiri.
Pada tahun 1976, Pinochet menerbitkan undang-undang rahasia (Ley Reservada del Cobre) yang mewajibkan perusahaan tembaga milik negara, CODELCO, untuk menyetor 10% pendapatan ekspornya langsung ke kas militer tanpa boleh diaudit oleh lembaga sipil.
Intervensi dan salah urus ini memicu krisis ekonomi dahsyat pada tahun 1982. Krisis itu menyebabkan PDB Chili merosot tajam hingga -14,3%.
Angka pengangguran melonjak hingga 23,7% menyusul bangkrutnya ratusan pabrik lokal.
Bahkan, hak-hak buruh dikebiri dan protes dilarang keras, sementara angka kemiskinan melambung hingga menembus 40%.
Meskipun ekonomi Chili sempat membaik pada akhir 1980-an dengan pertumbuhan mencapai 7%, luka struktural akibat krisis 1982 membekas sangat lama.
Banyak pakar ekonomi, termasuk peraih Nobel Amartya Sen, menilai bahwa ekonomi Chili baru benar-benar mencapai stabilitas yang sehat pada tahun 1990, yaitu ketika kekuasaan dikembalikan sepenuhnya ke tangan pemerintahan sipil yang demokratis.
Pergeseran Peran: Dari Penjaga Kedaulatan Menjadi Pemburu Profit
Dari rekam jejak keempat negara yang dilansir dari akun edukasi finansial populer di Instagram, @ngomonginuang, ditarik satu kesimpulan merah yang sama bahwa ketika institusi militer keluar dari fungsi pertahanan dan mendominasi ranah ekonomi, sektor swasta akan terpinggirkan, utang negara membengkak, dan pasar kehilangan iklim kompetisi yang sehat.
Keterlibatan aktif militer dalam pengelolaan ekonomi sipil sering kali membawa dampak buruk bagi stabilitas jangka panjang suatu negara.
Fenomena ini dinilai dapat memicu terjadinya crowding out effect, sebuah kondisi di mana sektor swasta nasional terpinggirkan karena kalah bersaing dengan institusi yang memegang kendali senjata sekaligus regulasi.
Ketika profesionalisme militer bergeser dari pertahanan menjadi profit seeking (pencarian keuntungan), akuntabilitas publik dan transparansi anggaran cenderung melemah.
Akibatnya, hal ini kerap memicu inefisiensi sistemik dan pembengkakan beban utang negara.
Pemulihan ekonomi yang berkelanjutan terbukti baru bisa berjalan setelah kendali kekuasaan dikembalikan kepada sistem pemikiran sipil.
Sumber: Fajar
Artikel terkait lainnya
