DEMOCRAZY.ID – Pernyataan kritis datang dari kalangan akademisi terkait arah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dosen Universitas Indonesia, Ronnie H Rusli, mempertanyakan kelayakan wacana dua periode bagi Prabowo, terutama dikaitkan dengan isu hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel.
Dalam pernyataannya, Ronnie menyoroti ironi yang menurutnya terjadi di tengah situasi global, khususnya konflik di Timur Tengah.
Ia menyebut bahwa warga Gaza menunjukkan solidaritas dengan Indonesia dengan melaksanakan sholat ghaib untuk tiga prajurit TNI yang wafat akibat serangan Israel.
“Warga Gaza sholat ghaib buat tiga TNI yang wafat oleh serangan Israel, sementara presidennya justru mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Apa pantas dua periode?” ujar Ronnie dalam pernyataan yang beredar, Ahad (12/4/2026).
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya sensitivitas publik terhadap konflik antara Gaza dan Israel, yang kembali memanas dalam beberapa waktu terakhir.
Solidaritas terhadap Palestina selama ini menjadi bagian dari sikap politik luar negeri Indonesia yang konsisten sejak lama.
Menurut Ronnie, langkah membuka hubungan diplomatik dengan Israel, jika benar diwujudkan, berpotensi menimbulkan resistensi publik yang luas.
Ia menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina.
Di sisi lain, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait rencana konkret pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel.
Namun, isu tersebut kerap mencuat dalam diskursus geopolitik, terutama dalam konteks normalisasi hubungan beberapa negara dengan Israel dalam beberapa tahun terakhir.
Pengamat menilai, polemik ini berpotensi menjadi isu politik domestik yang signifikan, terutama jika dikaitkan dengan wacana kepemimpinan jangka panjang.
Kritik dari kalangan akademisi seperti Ronnie mencerminkan adanya kekhawatiran bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dapat bergeser dari prinsip-prinsip historisnya.
Situasi ini pun menegaskan bahwa legitimasi politik seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh stabilitas dalam negeri, tetapi juga oleh konsistensi sikap terhadap isu-isu global yang sensitif dan menyentuh emosi publik.
Sumber: JakartaSatu