DEMOCRAZY.ID – Salinan dokumen telegram bersifat rahasia yang memuat perintah status Siaga I terhadap jajaran TNI dalam mengantisipasi konflik di Timur Tengah pada Sabtu (7/3/2026) juga menjadi perhatian kalangan pemerhati pertahanan dan keamanan di dalam negeri.
Pengamat pertahanan sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mencatat ada tiga hal yang dapat dilihat dari penetapan status Siaga I itu.
Pertama, menurutnya langkah itu merupakan bentuk konsolidasi awal kekuatan dalam mencermati dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Sekalipun situasi nasional belum terjadi kegentingan, kata Anton, konsolidasi tetap diperlukan.
Kedua, menurut dia penetapan status itu juga dapat dilihat sebagai upaya preventif dan ingin memberi kesan TNI tidak mau “kecolongan” dalam mengambil tindakan dalam merespons perkembangan situasi.
Langkah itu dipandang penting mengingat perkembangan situasi keamanan berlangsung sangat cepat dan implikasinya bisa berdampak hingga internal.
Ia mencatat pandangan dari sejumlah yang menilai jika perang berlarut hingga lebih dari empat bulan maka potensi krisis global menjadi terbuka.
Hal itu diakibatkan sejumlah rantai pasok terganggu dan harga minyak dunia melambung tinggi.
Akibatnya, kata dia, harga jual BBM nasional dan sejumlah barang bisa ikut naik yang tentu saja dapat berpengaruh terhadap stabilitas domestik.
Terlebih, lanjutnya, Indonesia juga pengalaman terjadi dinamika nasional yang cukup tinggi pada pertengahan tahun 2025 lalu.
“Ketiga, penetapan status siaga 1 yang diikuti apel khusus di kawasan Monas juga ingin memberi pesan bahwa TNI sudah bersiap dalam menghadapi situasi kedaruratan,” ungkap Anton saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (8/3/2026).
“Harapannya, dengan adanya peningkatan kesiapan, publik dapat lebih tenang dan bijak dalam membaca eskalasi konflik di Timur Tengah. Apalagi, ada kekhawatiran terjadinya panic buying BBM di domestik,” lanjut dia.
Anton memandang langkah itu hendaknya diikuti peningkatan kesiapsiagaan dalam merespons potensi melebarnya konflik hingga ke kawasan Asia Tenggara-Asia Timur.
Hal itu mengingat saat ini terdapat dua potensi hotspot yaitu Laut China Selatan dan Selat Taiwan.
Terlebih, kata dia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kerap membuat kebijakan atau sikap yang tidak terduga.
“Sekalipun kita bukan pihak yang terlibat, kemungkinan mengalami dampak kolateral menjadi terbuka. Terlebih wilayah perairan Indonesia memiliki empat dari 10 chokepoint yang ada di dunia,” kata Anton.
“Refleksi dari konflik di Timur Tengah, serangan bisa terjadi pada negara-negara sekitar dimana terdapat fasilitas yang dimiliki atau digunakan oleh pihak militer yang bertikai,” ungkapnya.
Dengan demikian, kata Anton, wilayah Indonesia menjadi tidak imun terhadap serangan militer, apabila konflik bersenjata terjadi di kawasan.
Belum lagi, lanjutnya, wilayah Indonesia masuk dalam radius rudal jelajah yang dimiliki oleh negara tetangga seperti Australia, Korea Utara dan Tiongkok.
“Dalam konteks ini, penguatan upaya dalam lingkup regional seperti ASEAN juga menjadi penting,” kata dia.
“Peneguhan sebagai kawasan damai, bebas, dan netral (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality/ZOPFAN) adalah sikap yang mesti diperkuat di tengah dinamika keamanan yang sedang tidak menentu,” pungkasnya.
Terkait beredarnya telegram rahasia itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah tidak secara gamblang mengonfirmasi soal status Siaga I tersebut.
Akan tetapi, Aulia menjelaskan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang TNI, salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara.
TNI, ungkapnya, bertugas secara profesional dan responsif yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional.
Selain itu, lanjut dia, juga siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional.
“Dengan demikian TNI harus memiliki kesiapsiagaan operasional yang tinggi, salah satunya adalah dengan melaksanakan Apel pengecekan kesiapan secara rutin,” kata Aulia saat dihubungi Sabtu (7/3/2026) malam.
Sumber: Tribun