Prabowo Ingin Jadi Mediator Konflik Iran-AS, Pengamat UGM: Siapa Yang Mau Percaya?
DEMOCRAZY News
2 Maret 2026 7:05 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Di tengah memanasnya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, muncul wacana agar Indonesia mengambil peran sebagai mediator atau juru damai.
Namun, Pengamat Kebijakan Hubungan Internasional Fisipol Universitas Gadjah Mada, Dafri Agussalim, meragukan Presiden Prabowo Subianto memiliki kredibilitas yang cukup untuk menjalankan peran tersebut.
Dafri menilai posisi tawar Indonesia saat ini sangat lemah, terlebih menyusul kesan hilangnya netralitas setelah bergabung dengan Board of Peace (BoP), hingga munculnya isu kredibilitas personal pemimpin di mata internasional.
“Setidak-tidaknya kita sudah meninggalkan posisi dasar kita sebagai negara non-blok, non-alignment, bebas aktif dan seterusnya. Jadi itu dampaknya sangat luas ke depan menurut saya ya bagi citra, image ya, bahkan bargaining position kita di dunia internasional,” kata Dafri kepada wartawan, Senin (2/3/2026).
Disampaikan Dafri, dalam teori resolusi konflik, mediator harus berdiri pada posisi yang benar-benar netral dan tidak memiliki rekam jejak keberpihakan.
Tanpa dua syarat utama tersebut, upaya mediasi berpotensi tidak dipercaya oleh para pihak yang bertikai.
“Mediator itu harus seorang yang tidak terlihat memihak di sana memihak di sini dan punya kredibilitas,” ucapnya.
Dafri bahkan secara terbuka mempertanyakan apakah kepemimpinan Prabowo saat ini memiliki legitimasi moral yang cukup kuat, baik untuk sekadar menegur maupun mengingatkan negara lain terkait isu perang dan pelanggaran hak asasi manusia.
Menurutnya, kredibilitas personal pemimpin menjadi faktor penting dalam diplomasi tingkat tinggi.
Ia mencontohkan figur dunia yang memiliki reputasi moral kuat sehingga didengar ketika berbicara soal perdamaian.
“Kalau misalnya kita balik ke almarhum Nelson Mandela mengingatkan Amerika atau Iran jangan berperang, orang dengar, karena dia memang kredibilitasnya tinggi,” ucapnya.
“Lah kalau anda [presiden] yang pernah dianggap melanggar HAM bilang orang lain ‘jangan melanggar HAM’, siapa yang mau percaya? Apalagi bicara Anda sudah terlihat di sisi salah satu pihak, kemudian Anda mau jadi mediator. Enggak begitu teori resolusi konflik itu enggak begitu,” imbuhnya.
Selain faktor personal, Dafri mengkritik kebijakan luar negeri Indonesia yang dinilai telah terjebak dalam skema kepentingan geopolitik Amerika Serikat dan Israel melalui keanggotaan BOP.
Langkah tersebut dianggap sebagai tamparan keras bagi posisi politik luar negeri Indonesia.
“Kita masuk ke BOP, Israel dan Amerika langsung menyerang Iran. Itu tertampar banget kita kelihatan,” ujarnya.
Gagasan untuk memainkan peran dari dalam pun disebut tak dapat terealisasi seiring lemahnya daya tawar Indonesia.
Dafri turut menyoroti gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai terlalu “presiden-sentris” dalam menentukan arah kebijakan luar negeri tanpa kajian yang mendalam.
“Presiden ini seperti single player, semua kebijakan itu ada di tangannya. Kemenlu apa saja, departemen perdagangan itu seperti tidak memainkan peran,” tandasnya.
Dubes Iran Respons Niat Prabowo Jadi Juru Damai, Begini Katanya!
Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi merespons niat pemerintah Indonesia soal niat Presiden Prabowo Subianto menjadi mediator konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS)-Israel.
Boroujerdi menyampaikan apresiasi atas tawaran pemerintah Indonesia untuk menjdi juru damai.
Tetapi ia menekankan saat ini belum ada tindak lanjut berupa komunikasi dari pemerintah Indonesia.
“Kami apresiasi niat baik yang disampaikan oleh pemerintah Republik Indonesia, tetapi sampai saat ini belum ada langkah berkaitan dengan hal tersebut,” kata Boroujerd di kediaman Duta Besar Republik Islam Iran di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).
Boroujerdi menyampaikan pihaknya juga belum mengetahui langkah seperti apa dan berpengaruh atau tidak perihal niatan pemerintah Indonesia tersebut.
“Kami masih belum mengetahui, apakah langkah seperti ini dapat berdampak atay berpengaruh atau tidak,” kata Boroujerdi.
Boroujerdi menegaskan pemerintah Iran terbuka bila pemerintah Indonesia ingin berkomunikasi dan berinteraksi mengenai situasi terkini yang terjadi di Iran pasca serangan AS-Israel di Teheran.
Tetapi, Boroujerdi menegaskan tidak bisa memberikan jawaban dan tidak dapat memastikan, apakah mediasi dapat dilakukan atau tidak.
Lebih jauh, ia menyampaikan tidak bisa berkomentar lebih banyak perihal niat Indonesia menjadi juru damai.
“Apakah di situasi seperti ini mediasi bisa membuahkan hasil atau tidak, saya tidak bisa menjawabnya. Tetapi komunikasi dan interaksi antar pejabat senior pemerintahan kedua negara tentu memungkinkan dan dapat dilakukan,” kata Boroujerdi.
Sumber: Suara
Artikel terkait lainnya
