Soroti Sejumlah Proyek Ambisius, Peneliti ISEAS Beberkan Risiko Beban Fiskal Negara dari Kereta Cepat hingga MBG
DEMOCRAZY News
1 Maret 2026 10:00 am
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Peneliti senior dari ISEAS Yusof-Ishak Institute, Made Supriatma, mengungkapkan risiko besar yang mengintai keuangan negara akibat sejumlah proyek strategis nasional era Presiden Joko Widodo.
Dalam analisis mendalamnya, ia menyoroti bahwa proyek-proyek ambisius seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Woosh), Ibu Kota Nusantara (IKN), dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi menjadi beban fiskal jangka panjang yang signifikan.
Kereta Cepat Jakarta–Bandung dan Beban Keuangan PT KAI
Made menjelaskan bahwa proyek kereta cepat yang awalnya dijanjikan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ternyata berujung pada beban negara.
Skema pembiayaan dari China Development Bank yang dipilih menggantikan tawaran Jepang, meski tanpa jaminan langsung APBN, membawa risiko tinggi karena biaya proyek membengkak dari US$5,5 miliar menjadi US$7,2 miliar dengan bunga yang meningkat hingga 3,5 persen per tahun.
Perubahan rute Woosh dari Manggarai–Bandung Kota menjadi Halim–Tegalluar akibat kesulitan pembebasan lahan juga menurunkan daya saing kereta cepat tersebut.
Meski penumpang mencapai lima hingga enam juta per tahun, pendapatan tiket belum mampu menutup beban utang dan bunga.
Karena PT Kereta Api Indonesia (KAI) memegang 60 persen saham KCIC, hampir seluruh keuntungan PT KAI tersedot untuk menopang proyek ini.
Utang KCIC akhirnya dialihkan ke Danantara, sovereign wealth fund yang dibentuk pada masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan pemerintah mengumumkan kewajiban tersebut akan ditanggung negara melalui APBN.
“Proyek yang awalnya disebut tidak membebani APBN, pada akhirnya tetap kembali ke APBN,” katanya, dikutip dari unggahannya di Facebook, Sabtu (28/2/2026).
Proyek IKN dan Fenomena “Airport to Nowhere”
Selain kereta cepat, Made juga menyoroti proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengalami kendala anggaran.
Untuk tahun 2026, Otorita IKN mengajukan anggaran Rp17 triliun, namun hanya disetujui Rp6,2 triliun. Dengan dana tersebut, pembangunan fisik hampir tidak bergerak dan hanya cukup untuk pemeliharaan.
Fenomena bandara dengan minim pemanfaatan, seperti Bandara Kertajati dan bandara di Bojonegoro yang diresmikan pada 2021 dengan anggaran Rp132 miliar, juga menjadi perhatian.
Made menyebutnya sebagai “airport to nowhere” karena tidak memiliki lalu lintas penumpang yang memadai.
Proyek Sirkuit Mandalika yang dibiayai pinjaman Rp3,6 triliun dari Asian Infrastructure Investment Bank turut menjadi contoh proyek mercusuar yang berisiko tinggi.
Kritik Terhadap Skema Makan Bergizi Gratis dan Program Lainnya
Made mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggunakan skema Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) yang dikelola swasta.
Ia menilai skema ini berpotensi menjadi “privatisasi kepentingan publik” dengan insentif Rp6 juta per hari per SPPG yang dalam setahun bisa mencapai Rp1,14 miliar, hampir menutup biaya pembangunan dapur sebesar Rp1,6 miliar.
Baca Juga
“Artinya, nyaris tidak perlu modal besar. Tahun pertama saja sudah tertutup oleh insentif negara,” jelasnya.
Selain itu, Made mempertanyakan transparansi kepemilikan SPPG dan menilai skema ini berpotensi menjadi pola distribusi rente kepada kelompok tertentu.
Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga dianggap tidak realistis secara bisnis.
Dengan kewajiban cicilan Rp600 juta per tahun, koperasi harus memutar omzet hingga Rp1–1,5 miliar per bulan dengan margin keuntungan 3–5 persen, angka yang sulit dicapai bahkan oleh desa makmur sekalipun.
Rencana pembentukan lebih dari 500 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang bergerak di sektor pertanian juga dipertanyakan.
Dengan estimasi biaya Rp1,9 miliar per bulan per batalyon, beban anggaran dianggap sangat besar.
“Apakah produksi yang dihasilkan setara dengan biaya yang dikeluarkan?” tanyanya.
Peringatan Tentang Tata Kelola dan Transparansi
Made menegaskan bahwa ambisi besar untuk memproyeksikan kebangkitan Indonesia sejajar negara maju harus disertai perhitungan ekonomi dan tata kelola yang cermat.
Ia mengingatkan bahwa tanpa transparansi, akuntabilitas, dan perencanaan berbasis kelayakan ekonomi, proyek-proyek besar berisiko menjadi beban jangka panjang bagi keuangan negara.
“Yang menjadi persoalan bukan pada negara pemberi pinjaman, melainkan pada keputusan politik yang diambil di dalam negeri,” katanya menegaskan.
Lebih lanjut, Made menyatakan kritiknya bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai pengingat agar kebijakan publik benar-benar dihitung matang demi kepentingan rakyat luas.
Sumber: Fajar
Artikel terkait lainnya
