BEM UGM Desak Prabowo ‘Tobat Politik’: Syarat Reformasi Jilid 2 Sudah Lengkap!

DEMOCRAZY.ID – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pernyataan terbarunya, Tiyo menyerukan agar sang kepala negara melakukan “taubat politik” demi memperbaiki kualitas demokrasi yang dinilai kian merosot.

Tolak Undangan Istana Sejak 2025

Tiyo mengungkapkan bahwa sikap kritisnya bukan tanpa dasar.

Ia mengaku pernah diundang secara resmi ke Istana pada Agustus 2025 lalu, namun memilih untuk menolak.

Baca Juga

Soroti Sejumlah Proyek Ambisius, Peneliti ISEAS Beberkan Risiko Beban Fiskal Negara dari Kereta Cepat hingga MBG

Baginya, pertemuan tatap muka tidak lagi krusial karena aspirasi mahasiswa sudah tersebar luas di ruang publik.

“Seluruh yang kita sampaikan itu bisa ditonton sendiri oleh Presiden lewat podcast. Jadi enggak perlu ketemu. Kita itu sudah sejak setahun yang lalu banyak mengkritik kebijakan publik rezim Prabowo-Gibran,” tegas Tiyo dalam kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu malam.

Soroti Anggaran MBG yang “Rampas” Dana Pendidikan

Poin krusial yang disorot BEM UGM adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tiyo menegaskan pihaknya tidak menolak pengentasan stunting, namun mengecam mekanisme anggarannya.

Ia menuding ada Rp223 triliun dana pendidikan yang dialihkan untuk program tersebut, yang menurutnya melanggar Pasal 31 ayat 4 Konstitusi.

Baca Juga

Mengapa Istana Ngotot ‘Membantah’ Sumber Dana MBG Hasil Menggasak Dana Pendidikan?

Tiyo memaparkan hitung-hitungan kontras: jika uang Rp223 triliun itu dikelola dengan benar untuk pendidikan, negara hanya butuh Rp180 triliun untuk menggratiskan seluruh biaya kuliah mahasiswa se-Indonesia.

“Yang terjadi adalah demi memberi nutrisi, dia melanggar konstitusi. MBG itu investasi yang baik bagi kemenangan politikmu, bukan bagi kesejahteraan rakyat. Justru lebih dekat pada korupsi yang tersistematis,” cetus Tiyo.

Alarm Reformasi Jilid 2

Merespons adanya teror pesan singkat yang masuk ke ponselnya, Tiyo menilai hal tersebut sebagai indikator cacatnya demokrasi.

Ia bahkan mulai mengajak publik untuk berimajinasi tentang gerakan besar kembali.

Baca Juga

Tak Berani Debat dengan Zainal Arifin Mochtar, Respons Publik: Natalius Pigai Jadi Banci Kaleng!

“Seluruh syarat terjadinya reformasi itu sudah lengkap,” ujarnya.

Meski begitu, Tiyo mengaku masih membuka pintu dukungan jika pemerintah menunjukkan perubahan sikap yang nyata.

“Kalau saja Pak Presiden bertaubat secara politik dan jadi presiden yang baik, mungkin saya mau kok jadi orang pertama yang akan dukung beliau,” pungkasnya.

Sumber: Konteks

Baca Juga

GEGER! Kronologi Skandal Perselingkuhan Istri Prajurit dengan 13 Anggota TNI, Terjadi di Markas Yonif, Rumah Dinas, hingga Hotel