DEMOCRAZY.ID – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengkritik keras pengambilan keputusan proyek-proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang menurutnya lebih mengandalkan kekuatan politik ketimbang data dan kajian ilmiah.
Dalam paparannya di Konferensi Kerja Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) beberapa waktu lalu, yang kemudian diunggah di kanal YouTube-nya hari ini, Jumat (23/1/2026), Anies menyebut proyek-proyek tersebut mengabaikan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang rasional.
“Saya mau bangun kereta api dari Jakarta sampai Bandung. Oke. Maka lupakan ini,” ujar Anies sambil menjelaskan empat prinsip pengambilan keputusan yang ia yakini, yakni keadilan, kepentingan umum, data dan ilmu pengetahuan, serta peraturan perundangan.
“Maka ambil keputusan harus apa? Harus pakai otot politik. Mau bikin IKN harus pakai otot politik. Kenapa? Karena kalau pakai ini maka akan ketemu dengan feasibility studies,” tambahnya.
Anies menegaskan bahwa keputusan yang baik harus bisa diperdebatkan dan didiskusikan secara terbuka.
Menurutnya, keputusan-keputusan yang cenderung otoriter biasanya tidak melewati fase diskusi yang memadai.
“Keputusan-keputusan yang cenderung otoriter biasanya tidak melewati fase ini. Nah, kami melihat ke depan ya kalau republik ini mau maju semua keputusan harus bisa diperdebatkan, harus bisa didiskusikan,” katanya di hadapan para dokter spesialis penyakit dalam.
Ia mencontohkan pengalamannya sebagai Gubernur DKI Jakarta yang selalu mengedepankan data dan ilmu pengetahuan dalam mengambil keputusan, terutama saat menangani pandemi COVID-19 pada 2020.
Dalam kesempatan itu, Anies juga menjelaskan empat prinsip yang ia terapkan dalam pengambilan keputusan, baik saat memimpin DKI Jakarta maupun di Kementerian Pendidikan sebelumnya.
Pertama adalah prinsip keadilan, disusul kepentingan umum atau besar, kemudian data, ilmu pengetahuan, dan objektivitas, dan terakhir adalah undang-undang dan aturan.
Urutan ini, menurutnya, sengaja dibuat berbeda dari praktik birokrasi pada umumnya yang cenderung mendahulukan aturan.
“Ini ketika di birokrasi mereka kaget karena mereka biasanya keputusan nomor empat dulu baru yang lainnya,” ungkapnya.
Anies menekankan pentingnya memberikan pedoman pengambilan keputusan kepada seluruh jajaran organisasi agar keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga berbagi pengalamannya menangani pandemi COVID-19 di Jakarta sebagai megapolitan dengan 35 juta penduduk.
Ia menceritakan tekanan yang dihadapi karena berbeda pandangan dengan pemerintah pusat yang lebih memprioritaskan ekonomi.
“Sekarang saya bukan pejabat lagi. Bisa ngomong Bapak Ibu,” katanya sambil tertawa, mengungkap bahwa Kementerian Kesehatan waktu itu juga menomorduakan ekonomi di atas kesehatan masyarakat.
Anies mengaku aktif mengikuti video conference dengan walikota-walikota besar dunia melalui jaringan C40, asosiasi kota-kota besar dunia, untuk belajar dari pengalaman mereka menangani pandemi.
Dalam situasi ketidakpastian seperti pandemi, Anies menegaskan bahwa pegangan utama adalah ilmu pengetahuan.
“Masa itu adalah ujian seluruh dunia. Pemimpin mana yang mempercayai sains dan scientific method dan yang tidak,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya memprioritaskan keputusan yang benar di atas keputusan yang populer.
“Jangan takut atas apa yang dikatakan orang hari ini, tapi pikirkan apa yang akan ditulis sejarawan di masa depan,” tegasnya.
Video berdurasi sekitar 23 menit tersebut mendapat respons dari berbagai kalangan yang menilai kritik Anies terhadap pengambilan keputusan berbasis kekuatan politik semakin relevan dengan kondisi saat ini.
Sumber: JakartaSatu