DEMOCRAZY.ID – Opsi kenaikan minyak subsidi oleh pemerintah tampaknya belum akan terjadi dalam waktu dekat ini. Sebagai gantinya pemerintah menggantikan dengan kebijakan Work From Home atau WFH.
Kebijakan ini diambil untuk meredam gejolak sosial pasca beredarnya proyeksi kenaikan harga minyak subsidi dan non subsidi.
Risiko politik terlalu besar andai Presiden Prabowo merestui kenaikan minyak subsidi, yaitu pertalite dan bio solar.
Selain berdampak terhadap kenaikan sembilan bahan pokok (sembako) ditengah merosotnya daya beli masyarakat, inflasi dan berpotensi memicu demo besar-besaran.
Dan ini yang harus diwaspadai oleh Presiden Prabowo. Adanya kekuatan politik tertentu yang menghendaki terjadinya chaos (kekacauan) ekonomi dan politik.
Apalagi kalau bukan untuk melengserkan Presiden Prabowo. Situasi dan kondisi chaos yang sedang mereka intip.
Kenaikan minyak subsidi dimanfaatkan agar terjadi seperti peristiwa tahun 1998 setelah mereka gagal dalam peristiwa Agustus kelabu tahun 2025.
Memobilisasi kemarahan rakyat karena hidup makin susah. Sementara Prabowo jalan-jalan terus keluar negeri.
Sisi lain, pemerintah dituding sedang melakukan bancakan terhadap APBN melalui program MBG dan koperasi merah putih.
Memang masih ada opsi lain selain menaikkan minyak subsidi, yaitu stop MBG untuk sementara sampai kondisi keuangan negara pulih kembali.
Bila program MBG dihentikan bisa menghemat APBN Rp268 triliun hingga Rp335 triliun. Lebih baik daripada pemerintah gali lobang tutup lobang dengan berutang.
Beban APBN sudah sangat berat. Selain APBN 2026 baru masuk bulan kedua defisit sudah tembus angka Rp135,7 triliun atau 0,53% dari PDB.
Ngerinya lagi! Utang pemerintah Indonesia jatuh tempo pada tahun 2026 ini tercatat mencapai angka tertinggi, yakni sekitar Rp833,96 triliun.
Masih ada waktu bagi Presiden Prabowo untuk secara serius mempertimbangkan penghentian program MBG sebelum terlambat.
Sebab, sesuai prediksi, gejolak ekonomi akan melanda Indonesia pada bulan Juli-Agustus 2026.
Ditambah kenaikan minyak subsidi akan lebih mudah menyulut emosi rakyat.
Apalagi ada yang mengipas-ngipasi agar rakyat turun ke jalan. Menuntut turunnya Presiden Prabowo.
Diam-diam ada kekuatan politik tertentu memancing di air keruh berpura-pura pro rakyat.
Drama pura-pura dengan “menyiram” kenaikan minyak subsidi dengan korek api dengan mendanai demo besar-besaran.
Menuntut Presiden Prabowo turun dan digantikan oleh putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dengan memobilisasi kemarahan dan kekecewaan rakyat terhadap Prabowo. ***