Tak Mau Kabinet Prabowo Terganggu, PKS Desak Kejelasan Isu Ijazah Gibran!

DEMOCRAZY.ID — Gelombang penuntasan skandal keabsahan berkas pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kian populer dengan sebutan “Ijazah-Gate” memasuki babak baru yang kian krusial.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan kesiapannya untuk pasang badan menjadi jembatan komunikasi lintas fraksi di DPR RI demi menggalang kekuatan parlemen dan menyelesaikan polemik hukum sang Wapres.

Langkah politis PKS ini ditegaskan oleh Kepala Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, usai menerima audiensi pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama jajaran pengurus pusat Partai Ummat di Kantor DPP PKS, Jakarta.

Pertemuan Strategis PKS, Denny Indrayana, dan Partai Ummat: Inisiatif Jembatan Parlemen

Pertemuan tersebut menjadi momentum krusial mengingat Denny Indrayana dan Partai Ummat merupakan pemohon utama Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang sukses menelanjangi fakta ketiadaan dokumen ijazah setara SMA milik Gibran.

Zainudin Paru menyatakan bahwa PKS membuka pintu selebar-lebarnya untuk mengonsolidasikan seluruh fraksi di Senayan agar skandal Ijazah-Gate ini segera mendapatkan kepastian hukum dan konstitusional melalui mekanisme pengawasan DPR.

Baca Juga

Terima Denny Indrayana Cs, PKS Tegaskan Bakal Seriusi Polemik Keabsahan Ijazah Gibran Pasca Putusan MK!

“Dalam kaitan dengan ijazahgate ini, kenapa kami kemudian membuka diri sebagai jembatan dan berkomunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR RI, agar kami menginginkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dengan program yang sedang digencarkan saat ini harus memberikan ketenangan, sehingga semua program yang dijalankan mampu memberikan pelayanan yang optimal dan paripurna kepada masyarakat,” tegas Zainudin Paru, Kamis (29/10/2026).

Menyelamatkan Presiden Prabowo dari Beban Penyanderaan Ijazah-Gate

PKS menguraikan alasan mendasar di balik manuver agresifnya di parlemen.

Menurut PKS, keberadaan Gibran dengan rentetan skandal cacat administrasi dan tuduhan pidana pemalsuan dokumen justru menjadi beban beracun yang menyandera efektivitas kerja kabinet serta stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

PKS menegaskan bahwa para menteri dan partai koalisi harus dibebaskan dari kekeruhan akibat skandal dinasti Solo agar mampu bekerja maksimal demi rakyat.

Baca Juga

Ulah Bikin Geram! Viral Gerombolan Turis Israel Mencuri di Lombok, Bayar Uang Damai Rp48 Juta Lalu Kabur ke Bali

“Kami menginginkan agar Pak Prabowo tetap berdiri sebagai Presiden Republik Indonesia, menjalankan program-programnya dengan baik, dan semua program itu dijalankan oleh pembantu-pembantunya,” ujar Zainudin.

Amunisi Pemakzulan Makin Mengerucut demi Kebahagiaan 280 Juta Rakyat

Zainudin kemudian mengutip pesan strategis dari Presiden PKS yang menegaskan bahwa kesuksesan kepemimpinan Presiden Prabowo adalah kunci kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, benang kusut Ijazah-Gate tidak boleh dibiarkan menggantung dan harus diselesaikan secara tuntas.

“Kesuksesan Presiden Prabowo dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, termasuk program-programnya, adalah kesuksesan dan kebahagiaan bagi 280 juta rakyat Indonesia. Itulah yang kami inginkan agar tidak boleh terganggu dan harus selesai tentang masalah ijazahgate ini,” pungkas Zainudin Paru.

Baca Juga

Kasus Investasi Gibran Rp600 M Bermasalah, Anggota Parlemen Malaysia Desak Pihak yang Bertanggung Jawab!

Keberanian PKS bertindak sebagai jembatan komunikasi lintas fraksi mempercepat pembentukan konsolidasi Hak Angket di Senayan.

Pintu Pemakzulan Gibran kini terbuka makin lebar demi memutus beban politik dinasti dan memastikan pemerintahan Presiden Prabowo berjalan murni di atas koridor hukum dan konstitusi!

Baca Juga

Pengakuan Bikin Geger! Eks Komandan Antiteror Ungkap 4000 Polisi Disiapkan ‘Bentrok’ dengan Mahasiswa dan Warga