Pakar Hukum UMY Tanggapi Vonis MA: Putusan Tak Otomatis Kosongkan Kursi Wapres, DPR Harus Proses Impeachment!

DEMOCRAZY.ID – Pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka oleh Mahkamah Agung (MA) tidak serta-merta membuat jabatan Wakil Presiden kosong. Pengosongan jabatan konstitusional harus melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di DPR, bukan hanya berdasarkan opini dan penafsiran politik. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), King Faisal Sulaiman, menegaskan bahwa pembatalan dokumen administratif […]

. 2 jam yang lalu