Soroti Kemunculan Laskar Gibran di 34 Provinsi, Prof Ryaas Rasyid: Ada Yang Ingin Prabowo ‘Berhenti’ Sebelum 2029!
DEMOCRAZY News
13 April 2026 12:05 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Kemunculan Laskar Gibran di 34 provinsi dibaca pakar birokrasi Prof. Ryaas Rasyid sebagai sinyal konsolidasi terbuka demi memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka menggantikan Presiden Prabowo sebelum periode berakhir.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam wawancara di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Sabtu (11/4/2026).
“Kelompok ini tidak diam. Mereka sangat berkepentingan agar Gibran jadi dalam periode sekarang, bukan 2029. Mereka bahkan mungkin menciptakan situasi agar Prabowo harus berhenti,” kata Ryaas.
Ia memetakan tiga kelompok yang kini menghadapi Prabowo: kaum cendekiawan yang kecewa dengan arah pemerintahan, kelompok yang bekerja untuk memuluskan Gibran, dan kelompok yang menyimpan memori kecurangan Pilpres 2024 serta menilai pemerintahan ini tidak akan mendapat berkah.
Ryaas menilai Gibran justru menikmati posisi yang relatif bebas dari beban tanggung jawab sebagai wakil presiden sehingga leluasa mengkonsolidasikan dukungan.
Ia mengingatkan Prabowo agar tidak lengah, karena konstitusi menjamin wakil presiden otomatis naik jika terjadi sesuatu pada presiden—sebuah skenario yang menurutnya sedang dinantikan kelompok pendukung Gibran.
Prabowo Tersandera Jaringan Orang Ini yang Masih Mencengkeram?
Pakar birokrasi Prof. Ryaas Rasyid menuding Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari jaringan yang ditanamkan mantan Presiden Joko Widodo sebelum lengser.
Pernyataan itu disampaikan Ryaas dalam wawancara di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Sabtu (11/4/2026).
Baca Juga
“Apakah mungkin Pak Prabowo justru termasuk salah satu orang yang ditanamkan itu? Saya yakin begitu. Diproyeksikan untuk jadi presiden, bertanggung jawab memelihara semua jaringan Jokowi yang sudah ada dalam pemerintahan,” ujar Ryaas.
Menurut Ryaas, selama sepuluh tahun berkuasa Jokowi telah menanam orang-orang kepercayaan di berbagai institusi strategis, mulai dari KPK, Polri, kejaksaan, hingga pengadilan.
Akibatnya, ada gerakan diam-diam yang melindungi Jokowi dari jeratan hukum hingga hari ini.
Ryaas menilai Prabowo tidak mampu bersikap tegas terhadap Jokowi karena ikatan pribadi yang dalam, termasuk rasa utang budi atas kemenangan Pilpres 2024 yang disebutnya tidak lepas dari peran besar mantan presiden tersebut.
Situasi ini, menurut Ryaas, menjadikan seluruh bangsa tersandera oleh urusan pribadi dua tokoh.
80 Persen Kabinet Prabowo Harus Dirombak Total
Pakar birokrasi Prof. Ryaas Rasyid mendesak Presiden Prabowo Subianto merombak total kabinetnya, bukan sekadar melakukan reshuffle parsial.
Desakan itu ia sampaikan dalam wawancara di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Sabtu (11/4/2026).
“Reformasi kabinet itu adalah merombak seluruh kabinet. Keluarkan semua yang tidak ada gunanya. Menurut saya, 80 persen harus diganti,” tegas Ryaas.
Ia membedakan antara reshuffle dan reformasi kabinet.
Reshuffle, kata Ryaas, secara faktual maksimal hanya mengubah sepertiga kabinet, sementara kondisi yang dihadapi Indonesia saat ini jauh lebih parah dan membutuhkan perombakan menyeluruh.
Kabinet Prabowo dinilainya amburadul, tidak jelas arah dan komposisinya, serta terlalu gemuk dengan keberadaan tiga wakil menteri dalam satu kementerian di kondisi yang tidak darurat.
Ryaas juga menyoroti kontradiksi kebijakan: kabinet yang besar menghabiskan anggaran besar, sementara transfer dana ke daerah justru dipotong.
Satu-satunya nama yang ia sebut masih layak dipertahankan adalah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, yang dinilainya sebagai loyalis Prabowo dengan kompetensi yang dapat diandalkan.
Pemerintahan Jokowi Paling Buruk Sepanjang Sejarah
Pakar birokrasi Prof. Ryaas Rasyid menegaskan pemerintahan Joko Widodo merupakan yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia.
Penilaian itu ia sampaikan dalam wawancara di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Sabtu (11/4/2026).
“Pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan paling buruk yang pernah kita miliki sepanjang sejarah. Dia menjerumuskan bangsanya ke jurang yang menghinakan. Ini jahat 100 persen,” kata Ryaas.
Ia merinci sejumlah kerusakan yang ditinggalkan, mulai dari kepemimpinan yang rusak, manajemen pemerintahan yang hancur, hingga korupsi yang dinilainya jauh lebih dahsyat dibanding era Orde Baru (Orba).
Menurutnya, BUMN porak-poranda dan utang negara berlipat ganda, sementara proyek-proyek yang dibiayai dari utang tersebut sarat mark up.
Ryaas juga mengutip pernyataan Mahfud MD yang secara terbuka menyebut korupsi di era reformasi jauh lebih besar daripada Orde Baru—dan rujukan sesungguhnya, kata Ryaas, adalah periode Jokowi.
Ia menilai era Megawati dan SBY relatif tidak separah itu.
[FULL VIDEO]
Sumber: JakartaSatu
Artikel terkait lainnya
