

DEMOCRAZY.ID – Mantan Menteri BUMN sekaligus pendiri Harian Jawa Pos, Dahlan Iskan menyoroti proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) warisan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari sisi efisiensi ekonomi.
Menurut Dahlan, anggaran yang sudah digelontorkan ke proyek mercusuar tersebut mencapai sekitar Rp147 triliun.
Namun, manfaat nyata yang dirasakan hingga kini dinilai belum jelas.
“Kita mengeluarkan sekian ratus triliun di IKN, kita dapat apa? Akan dapat apa? Belum dapat apa-apa lho,” kata Dahlan di Jakarta, dikutip Minggu (17/5/2026).
Pria yang dijuluki “Raja Koran” itu menilai proyek IKN mencerminkan lemahnya prinsip ekonomi investasi, khususnya terkait ICOR (Incremental Capital Output Ratio), yakni perbandingan antara investasi yang dikeluarkan dengan hasil ekonomi yang diperoleh.
Dahlan menilai Indonesia terlalu sering membangun proyek besar tanpa perhitungan manfaat jangka panjang yang matang.
Salah satu yang disorotinya adalah pembangunan Bandara VVIP IKN atau Bandara Nusantara.
Menurut dia, dari sisi ekonomi pembangunan bandara tersebut belum memiliki urgensi karena akses dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan menuju kawasan IKN relatif dekat.
“Yang jadi pertanyaan, kenapa Bandara VVIP IKN dibangun sekarang? Ngotot harus dibangun, menurut prinsip ekonomi, ya jangan sekarang,” ujarnya.
Bandara Nusantara diketahui dibangun menggunakan APBN senilai Rp4,3 triliun.
Rinciannya, sekitar Rp4,1 triliun digunakan untuk pembangunan sisi udara (airside) dan sekitar Rp800 miliar untuk pembangunan sisi darat (landside).
Bandara tersebut memiliki landas pacu (runway) sepanjang 3.000 meter dengan lebar 45 meter.
Spesifikasi itu memungkinkan pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777-300ER hingga Airbus A380 mendarat dengan beban maksimal.
Fasilitas sisi udara dilengkapi apron yang mampu menampung tiga pesawat berbadan lebar secara bersamaan, serta taxiway untuk mendukung efisiensi pergerakan pesawat.
Sementara di sisi darat, terminal penumpang seluas 7.350 meter persegi disiapkan untuk melayani mobilisasi pejabat negara dan tamu VVIP/VIP pada tahap awal operasional.
Namun, Dahlan juga menyoroti besarnya biaya pemeliharaan bandara tersebut yang mencapai Rp9 miliar per tahun atau sekitar Rp750 juta per bulan.
Persoalannya, menurut dia, aktivitas penerbangan di bandara tersebut hingga kini masih minim sehingga berpotensi menjadi beban anggaran.
“Kalau masih sepi, ya buang-buang uang namanya,” ujarnya.
Daripada menjadi bandara sepi atau mangkrak, Dahlan mengusulkan agar fasilitas tersebut dimanfaatkan sebagai pangkalan militer sehingga tetap memiliki fungsi ekonomi sekaligus strategis.
Ia menilai, sudah banyak proyek infrastruktur besar pada era pemerintahan sebelumnya yang akhirnya memiliki tingkat utilisasi rendah, mulai dari Bandara Kertajati, LRT Palembang, hingga Bandara Kediri.
“Terlalu banyak yang seperti itu. Jadi kita kalau tidak maju memang pantas,” katanya.
Sumber: Inilah