Said Didu Tunjuk Jokowi, Luhut, dan Sri Mulyani: Mereka Perampok Tambang 10 Tahun!

DEMOCRAZY.ID – Nama Jokowi, Luhut, Sri Mulyani, dan Bahlil Lahadalia kembali dituding sebagai sosok yang paling bertanggungjawab atas perampokan kekayaan tambang di Indonesia.

Selama berkuasa sepanjang 2014-2024, Jokowi diduga malah membuat kebijakan yang menguntungkan perusahaan asing khususnya Cina.

Tudingan serius ini dilontarkan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dalam tayangan di kanal YouTube-nya, berjudul “Inilah Biang Kerok Kebijakan ‘Perampokan’ Tambang”, Senin (13/10/2025).

“Kalau kita ingin kembali bahwa siapa sih yang biang kerok sebenarnya perampokan tambang di Indonesia, menurut saya yang pertama adalah Joko Widodo, yang kedua adalah Luhut Binsar Pandjaitan, yang ketiga adalah Bahlil Lahadalia, yang keempat adalah Sri Mulyani,” kata Said Didu.

Baca Juga

Menohok! Denny Indrayana Sentil UGM ‘Tak Bisa’ Tunjukkan Salinan Ijazah Jokowi Saat Sidang KIP

Said Didu merasa kesal karena perusahaan tambang China di Indonesia menikmati fasilitas istimewa berupa pembebasan pajak, bea, dan berbagai pungutan lainnya selama 30 tahun.

Celakanya, umur tambang di Indonesia umumnya tidak akan mencapai 30 tahun.

“Artinya mereka tidak akan pernah membayar apa pun ke Indonesia dan datang mengeruk tambang di Indonesia,” tandasnya.

Said kemudian mencontohkan kawasan pertambangan Morowali di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang diklaim merugikan negara hingga Rp700 triliun per tahun.

Baca Juga

‘Tangkap Adili Jokowi Diduga Berijazah Palsu & Makzulkan Gibran!’

Luhut, sambung Said, menjadi sosok kunci yang memperjuangkan masuknya perusahaan tambang China ke Indonesia.

Luhut disebut mengubah aturan untuk membolehkan tenaga kerja asing China masuk secara masif, meski sebelumnya dilarang undang-undang.

“Promotor utama perusahaan China dan tambang China di Indonesia selama 10 tahun ini adalah Luhut Binsar Pandjaitan,” jelas Said.

Ia berharap Prabowo dan jajaran kabinetnya, termasuk Menteri Keuangan, agar mengevaluasi kembali kebijakan pembebasan pajak dan bea untuk tambang yang masih berlaku hingga saat ini.

Baca Juga

Hashim Yakin Prabowo Terpilih Lagi di 2029: Kepuasan Publik ke Presiden Tinggi!

“Kepada Menteri Keuangan, saya berharap mengevaluasi kembali tentang pembebasan pajak dan bea terhadap tambang-tambang yang masih ada sekarang. Karena sebenarnya itu tidak diperlukan,” tukas Said Didu.

Sumber: LiraNews