DEMOCRAZY.ID – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut partai politik di Indonesia terjebak ‘hipnotis politik’ selama lebih dari 15 tahun.
Menurut dia, hidup partai hanya bergantung pada survei dan pencitraan, sementara kualitas kepemimpinan terabaikan.
Karena itu, Cak Imin mengatakan PKB kini intens berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk merombak sistem politik nasional agar tidak lagi berbiaya mahal.
Ia menilai perombakan itu mendesak demi memutus cengkeraman oligarki atas partai dan mengembalikan pemilu sebagai adu gagasan serta program bagi kesejahteraan rakyat, bukan transaksi elektoral.
“Hidup partai itu hanya bergantung pada dua hal, yang pertama survei, yang kedua pencitraan,” kata Cak Imin saat memberikan sambutan dalam acara Haul Triumvirat Ulama NU, Deklarator, Perintis, dan Pejuang PKB di halaman Gedung Pusaka NU dan Resolusi Jihad Surabaya, Kamis (19/11) malam.
Cak Imin menilai ekosistem politik Indonesia selama 15 tahun terakhir sudah tidak sehat.
Partai, kader, dan simpatisan, kata dia, dihipnotis oleh dua hal, yakni survei dan pencitraan.
Ia lantas mengenang peristiwa gorong-gorong.
“Masuk gorong-gorong aja bisa jadi presiden. Itu pencitraan kok. Bahkan, kita itu ngusung presiden lihat surveinya, bukan lihat kualitas orangnya. Ngusung bupati sampai sekarang itu, goblok enggak penting, sing penting surveinya. Yang kedua menangnya. Itu sudah hipnotis lebih dari 15 tahun,” beber Cak Imin.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu mengatakan situasi tersebut ditambah parah saat biaya politik naik besar-besaran untuk menduduki jabatan politik.
Akibatnya, kata dia, politikus tidak fokus mengemban amanah sebagai wakil rakyat dan sibuk mencari dana ke berbagai pihak agar terpilih lagi pada kontestasi berikutnya.
Lonjakan biaya politik itu, lanjut Cak Imin, membuka pintu lebar bagi pemodal besar atau oligarki untuk mendikte arah kebijakan dan mengurung partai dalam kepentingan mereka.
“Dari yang tua sampai yang muda ketika tahu realitas politik itu mahal, bukan berpikir cari otak untuk mencari jalan merombak keadaan tetapi otak yang muncul apa? ‘Kira-kira ngamen nang endi (di mana) yo supaya kepilih dadi (menjadi) DPR?’ Siap masuk menjadi cengkeraman oligarki. Sejak 15 tahun itulah oligarki mencengkeram dunia politik,” ujarnya.
Cak Imin juga mengakui PKB ikut terjebak dalam orientasi elektoral dan perolehan kursi akibat tekanan sistem yang ada.
Ia turut menyoroti sebagian pengurus dan kader yang memaksakan praktik politik uang padahal kemampuan finansialnya terbatas.
“Saking mencengkeramnya, termasuk PKB lah terus terang pikirannya elektoral sama jumlah kursi sehingga dikasih Undang-Undang Pesantren wis (sudah) puas. Syukuran terus gara-gara Undang-Undang Pesantren. Padahal undang-undangnya enggak pati (terlalu) penting asline karena enggak ada aspek pemberdayaan di situ,” ucapnya.
“Kalau saya minta kepada pengurus juga harus berpikir terus. Pengurus PKB ini jangan sok kaya, padahal lu miskin. Berpikir elektoral dengan sogokan, tapi Anda sebetulnya nyogoknya pas-pasan juga. Nah, ini juga harus diobati,” tambahnya.
Cak Imin menyatakan dukungan penuh terhadap agenda penataan ulang atau restart sistem politik yang juga digagas Prabowo.
Lewat pembahasan bersama kepala negara, PKB berharap sistem pemilu ke depan kembali memunculkan gairah perjuangan dan cita-cita kolektif seperti Pemilu 1999, yang berlangsung usai Reformasi 1998.
“Nah, akhirnya kita sadar sepenuhnya setelah Pak Prabowo melakukan restart dan sudah diskusi panjang soal perubahan sistem politik yang tidak mahal. Terakhir kita diskusi dengan presiden, PKB juga ikut diskusi dengan presiden bagaimana membangun sistem politik yang tidak mahal, kembali kepada pemilu tahun ’99 ada gairah dan cita-cita bersama, bukan lagi sekedar berbagi recehan,” pungkasnya.