DEMOCRAZY.ID – Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya (RUU PATP) oleh DPR menuai kecaman masyarakat sipil.
Koalisi Advokasi Perampasan Aset menilai proses pembentukan dan substansi aturan tersebut bermasalah.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Ibrahim.
Dia menyebut naskah hasil Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (Timus/Timsin) tertanggal 16 November 2026 sebagai RUU Perampasan Aset palsu.
Naskah tersebut dinilai justru melemahkan instrumen pemulihan kerugian negara.
“Kami mendukung kehadiran instrumen perampasan aset sebagai alat pemulihan kerugian negara, tapi menolak RUU Perampasan Aset Palsu yang cara pembentukannya sengaja ditutup oleh DPR karena menyusun isi yang menumpulkan instrumen perampasan aset di hadapan pelaku besar,” tegas Ibrahim dalam keterangan resminya, Kamis 19 November 2026.
Ibrahim mengatakan proses penyusunan hingga pembahasan di tingkat Timus/Timsin berlangsung tertutup.
Naskah RUU, Naskah Akademik, dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tidak dipublikasikan melalui kanal resmi DPR maupun Sistem Informasi Legislasi.
Dia menilai proses tersebut bertentangan dengan sejumlah aturan.
Di antaranya Pasal 88, 89, dan 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Ketentuan tersebut mewajibkan akses publik terhadap rancangan regulasi.
Ibrahim juga menyoroti Pasal 46 terkait harmonisasi RUU inisiatif DPR oleh Badan Legislasi serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Koalisi telah menempuh jalur hukum, mulai dari menelusuri kanal resmi sejak September hingga melayangkan somasi yang jatuh tempo 16 November. Semua upaya diabaikan dan pembahasan tetap melaju,” ujar Ibrahim.
Ibrahim juga menilai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPR belum memenuhi prinsip partisipasi bermakna.
Prinsip tersebut diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
Menurutnya, masyarakat tidak memegang naskah resmi saat memberikan masukan.
Koalisi antikorupsi seperti ICW, Transparency International Indonesia (TII), Auriga, ICJR, hingga IM57+ juga tidak dilibatkan dalam pembahasan substansi.
Ibrahim juga menyoroti pihak yang diundang dalam RDPU mengenai kekayaan tidak wajar pada 26–27 Oktober lalu.
Menurut dia, pihak yang dihadirkan justru berasal dari kelompok yang menolak instrumen tersebut.
Dari sisi substansi, Ibrahim menilai draf 16 November 2026 lebih lemah dibandingkan draf pemerintah pada 2023.
Menurutnya, draf terbaru hanya mempertahankan bentuk perampasan aset tanpa pemidanaan atau Non-Conviction Based(NCB), tetapi menghilangkan sejumlah instrumen penting.
Salah satunya penghapusan ketentuan mengenai kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment pada Pasal 5.
Padahal, instrumen untuk merampas harta yang tidak sepadan dengan penghasilan dan tidak dilaporkan dalam LHKPN itu pernah diusulkan KPK.
Ambang batas aset yang dapat dirampas melalui skema NCB juga dinaikkan sepuluh kali lipat.
Nilainya berubah dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar dalam Pasal 6 dan dapat diubah melalui Peraturan Pemerintah.
Ibrahim menilai perubahan itu berpotensi membuat aset hasil kejahatan bernilai menengah tidak tersentuh.
Jangkauan terhadap perkara lama juga dinilai semakin terbatas karena adanya ketentuan non-retroaktif pada Pasal 72 dan penundaan keberlakuan dalam Pasal 74.
Dia juga menyoroti desain kelembagaan dan hukum acara dalam draf tersebut.
Pengelolaan aset dan dewan pengawas dinilai tidak dijamin independensinya karena pembentukannya diserahkan kepada Presiden melalui Peraturan Presiden.
Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 53, 61, dan 67.
Ibrahim menilai pengaturan tersebut berisiko membuat pengelolaan aset terlalu bergantung pada eksekutif.
Draf tersebut juga membuka ruang pengelolaan dan penjualan aset sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap.
Ketentuan itu terdapat dalam Pasal 54, 57, dan 58 serta dinilai berisiko merugikan pihak ketiga.
Akses terhadap upaya hukum juga dinilai dibatasi.
Pasal 46 hanya membuka kasasi tanpa banding, sedangkan Pasal 30 ayat (5) melarang pengajuan keberatan bagi buronan atau terpidana in absentia.
Ibrahim menilai konsep in rem dalam draf tersebut juga belum diterapkan secara utuh.
Mekanisme yang seharusnya berfokus pada aset masih dikaitkan dengan pelaku dan perkara pidana.
Draf itu bahkan mencantumkan ketentuan pidana mati dalam Pasal 4 ayat (2).
Ketentuan tersebut dinilai tidak sejalan dengan karakter perampasan aset tanpa pemidanaan yang menjadi salah satu instrumen utama dalam RUU tersebut.
Ibrahim mengingatkan lemahnya aturan perampasan aset dapat menghambat pemulihan kerugian negara.
Dia mencontohkan sejumlah kasus korupsi besar yang dinilai belum berhasil memulihkan aset secara maksimal.
Salah satunya perkara korupsi pada masa pemerintahan mantan Presiden Soeharto.
Perkara pidananya terhenti dan pemulihan aset hanya dilakukan sebagian melalui jalur perdata.
Dia juga menyinggung kasus mantan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jafar.
Dari perintah perampasan aset korporasi senilai lebih dari Rp1 triliun, eksekusi uang pengganti disebut hanya mencapai Rp12,367 miliar.
Contoh lainnya adalah perkara korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto.
Eksekusi uang pengganti disebut hanya sekitar Rp49,5 miliar atau sekitar 2 persen dari total kerugian negara Rp2,3 triliun.
Ibrahim menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya\ mekanisme perampasan harta di luar ketentuan LHKPN.
Tanpa instrumen yang kuat, pemulihan aset hasil kejahatan dinilai sulit dilakukan secara maksimal.
Dia juga mengingatkan pengesahan RUU yang tidak transparan dan melemahkan pemberantasan korupsi dapat menjauhkan Indonesia dari standar Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC).
Konvensi tersebut telah diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.
Koalisi mendesak DPR dan pemerintah mencabut draf yang dinilai bermasalah tersebut.
Mereka juga meminta seluruh dokumen RUU, Naskah Akademik, dan DIM dibuka kepada publik.
Koalisi turut meminta pengesahan ditunda hingga partisipasi masyarakat terpenuhi.
Mereka mendesak agar ketentuan kekayaan tidak wajar, prinsip retroaktif, dan pengawasan independen dikembalikan ke dalam undang-undang.
“Bila pengesahan tetap dipaksankan, Koalisi menempuh uji formil dan materil ke Mahkamah Konstitusi, dengan seluruh ketertuutupan sebagai bukti,” pungkas Ibrahim.