DEMOCRAZY.ID — Setelah penantian panjang selama hampir dua dekade, Indonesia akhirnya resmi memiliki Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan regulasi krusial untuk pemberantasan korupsi dan berbagai kejahatan luar biasa tersebut dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi para wakil ketua yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Sementara dari unsur pemerintah, hadir Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.
Setelah Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, membacakan laporan hasil pembahasan tingkat pertama, Puan Maharani meminta persetujuan forum untuk mengesahkan naskah RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, yang langsung disambut seruan setuju oleh seluruh anggota Dewan yang hadir.
Menjelang pengesahan, Habiburokhman menyatakan bahwa disahkannya beleid ini menjawab aspirasi publik yang telah menanti kehadiran aturan khusus perampasan aset selama 18 tahun.
Ia memaparkan bahwa Komisi III DPR telah mengawal ketat pembentukan undang-undang ini sejak September 2025, setelah mendapat dorongan langsung dari Wakil Ketua DPR Korpolkam Sufmi Dasco Ahmad pada Agustus 2025.
“Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini,” ujar politikus Partai Gerindra tersebut.
Proses legislasi regulasi ini tercatat membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) melalui sedikitnya 87 rapat dengar pendapat, kunjungan kerja ke 15 provinsi, serta sosialisasi oleh 46 anggota Komisi III di daerah pemilihan masing-masing sebelum ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026 dan dirampungkan di tingkat Panja pada 5 November 2026.
Pengesahan regulasi ini menghadirkan terobosan hukum melalui mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based forfeiture/NCBF) di samping mekanisme perampasan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap.
Berikut adalah 10 poin ketentuan utama yang diatur dalam UU Perampasan Aset:
Aset Bisa Dirampas Tanpa Putusan Pidana (Pasal 6 dan 7): Negara berwenang merampas aset tanpa menunggu putusan pidana apabila pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau identitas maupun keberadaannya tidak diketahui, dengan syarat nilai aset minimal Rp1 miliar saat diperoleh.
Menyasar Narkotika hingga Penipuan Digital (Pasal 4): Selain tindak pidana korupsi, regulasi ini mencakup kejahatan narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, hingga kejahatan berbasis teknologi informasi seperti judi daring, penipuan investasi, penyalahgunaan dana haji/umrah, dan tindak pidana aset kripto.
Berbagai Jenis Kekayaan Jadi Objek Perampasan (Pasal 5): Mencakup hasil kejahatan yang telah diubah bentuknya, sarana kejahatan, aset tak bertuan, hingga aset sah milik pelaku sebagai pengganti apabila hasil kejahatan tidak dapat dieksekusi—kecuali aset yang telah berfungsi sebagai fasilitas sosial, fasilitas umum, atau tempat ibadah.
Permohonan Jaksa Pengacara Negara (Pasal 9, 10, dan 36): Perampasan tanpa putusan pidana diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) ke pengadilan—khusus buronan, pengajuan dilakukan paling cepat 60 hari setelah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)—dengan beban pembuktian keterkaitan aset berada di pihak JPN.
Batas Waktu Ketat Pemblokiran dan Penyitaan (Pasal 16, 18, 19, dan 21): Penghentian transaksi dibatasi maksimal 5 hari (dapat diperpanjang maksimal 15 hari), pemblokiran atas izin ketua pengadilan negeri maksimal 7 hari (perpanjangan satu kali 7 hari), dan penyitaan wajib dilakukan maksimal 15 hari sejak izin terbit (perpanjangan satu kali maksimal 7 hari).
Perburuan Aset di Luar Negeri (Pasal 22): Pemerintah berwenang meminta pemblokiran dan penyitaan aset di luar negeri; jika ditolak negara setempat, penyidik dapat menyita aset lain milik pelaku di dalam negeri dengan nilai yang setara.
Perlindungan Pihak Ketiga Beriktikad Baik (Pasal 30, 31, dan 37): Pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beriktikad baik berhak mengajukan keberatan maupun ganti kerugian, kecuali bagi buronan, terdakwa in absentia, beserta advokatnya.
Pemeriksaan Perkara Maksimal 60 Hari (Pasal 44, 46, dan 50): Sidang perkara perampasan aset dibatasi paling lama 60 hari, dengan satu-satunya upaya hukum melalui kasasi yang juga diputus paling lama 60 hari dan bersifat final serta mengikat.
Pengelolaan Diawasi Badan Independen (Pasal 52, 53, 58, 61, dan 65): Presiden membentuk badan khusus pengelola aset serta badan pengawas independen beranggotakan lima orang dengan persetujuan DPR, disertai ancaman sanksi etik, administratif, hingga pidana bagi penyidik atau JPN yang menyalahgunakan kewenangan.
Berlaku 12 Bulan Setelah Diundangkan (Pasal 72 dan 74): Ketentuan perampasan aset tidak berlaku surut dan baru efektif berjalan 12 bulan setelah diundangkan serta setelah badan pengelola dan badan pengawas resmi terbentuk.