Indonesia Kena Mental! Ekonom AS Steve Hanke Sebut Potensi Ekonomi RI Kalah Telak dari Vietnam
DEMOCRAZY News
1 Juli 2026 3:00 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pakar ekonomi terkemuka asal Amerika Serikat, Steve Hanke, kembali memberikan sorotan tajam terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Melalui akun X resminya, Hanke membandingkan performa pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan Vietnam.
Dalam unggahan terbarunya pada Selasa (30/6/2026), Hanke menilai bahwa pendekatan ekonomi Indonesia cenderung intervensionis, berbeda dengan Vietnam yang terus melakukan reformasi pasar bebas.
“Vietnam terus mengadopsi reformasi pasar bebas. Indonesia di bawah Presiden Prabowo mengadopsi kebijakan ekonomi intervensionis. INDONESIA GAGAL MENCAPAI POTENSINYA,” tulis Hanke dalam cuitannya.
Bersama dengan pernyataan tersebut, ia juga mengunggah sebuah grafik visual bertajuk “Indonesia vs Vietnam: Changes in GDP Per Capita, 2008 to 2025”.
Grafik berbasis data IMF yang diolah oleh Johns Hopkins University tersebut memperlihatkan tren pertumbuhan PDB per kapita Vietnam (indeks 233,42) yang bergerak naik lebih signifikan dibanding Indonesia (indeks 178.97) sejak periode 2008 hingga 2025.
👇👇
Vietnam continues to adopt free market reforms.
Pres. Prabowo’s Indonesia adopts interventionist economic policies.
INDONESIA FAILS TO REACH ITS POTENTIAL. pic.twitter.com/frdaehVNnW
— Steve Hanke (@steve_hanke) June 29, 2026
Siapakah Steve Hanke?
Steve Hanke bukan nama baru di dunia ekonomi internasional. Ia adalah seorang Profesor Ekonomi Terapan di Johns Hopkins University, Amerika Serikat.
Selain akademisi, Hanke dikenal aktif dalam berbagai kesibukan.
Di antaranya Senior Scholar di Mises Institute, kontributor di majalah bisnis terkemuka Fortune, trader komoditas dan valuta asing (FX), Mantan penasihat ekonomi senior di era pemerintahan Presiden AS Ronald Reagan.
Di Indonesia, namanya sempat mencuat pada krisis moneter 1998 ketika ia diundang oleh Presiden Soeharto untuk mendiskusikan penerapan sistem Currency Board System (CBS) atau dewan mata uang guna menyelamatkan Rupiah.
Antara Kritik Kebijakan dan Pembelaan Nasional
Unggahan Hanke langsung memancing perdebatan sengit di kolom komentar, baik dari netizen global maupun warganet Indonesia.
Opini publik terpantau terbelah menjadi beberapa sudut pandang:
Ada pihak yang mendukung kritik kebijakan dan menyoroti korupsi. Beberapa netizen setuju bahwa regulasi yang terlalu mengekang dan masalah struktural dalam negeri menjadi penghambat investor.
“Tolong sebarkan opini bahwa Indonesia selamanya akan dilihat sebagai lelucon global dan tempat di mana investor enggan menghabiskan uang mereka…,” tulis @yaint8
“Apa yang bisa diharapkan dari negara yang menormalisasi korupsi? Di akhir setiap pemilu, pejabat yang ditunjuk sibuk mengembalikan modal kampanye,” kritik lainnya.
Baca Juga
Sebaliknya, tidak sedikit netizen yang menilai bahwa model pasar bebas murni (neoliberalisme) tidak cocok untuk Indonesia dan mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga kedaulatan sumber daya.
“Neoliberalisme sudah terbukti menjadi ideologi sampah di Indonesia… kita mengadopsinya selama 30 tahun setelah reformasi tetapi tidak mendapat hasil signifikan. Di bawah Prabowo kita memilih jalur kita sendiri.. dengan melimpahnya sumber daya alam, dunia yang butuh kita, bukan sebaliknya,” ujar @Sangpencarimi (Islam Nusantara).
Netizen lain mengingatkan Hanke bahwa tren ketertinggalan dalam grafik tersebut sudah terjadi sebelum masa jabatan Presiden Prabowo dimulai, sehingga tidak adil jika kesalahan langsung ditimpakan sepenuhnya pada pemerintahan saat ini.
Sumber: Fajar
Artikel terkait lainnya
