Sentilan Keras Pakar UMY: Saat Jabatan Strategis BUMN Diobral Demi Balas Budi, Meritokrasi Hanya Jadi Pajangan!
DEMOCRAZY News
1 Juli 2026 12:00 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Fenomena penempatan orang-orang yang memiliki kedekatan politik maupun hubungan personal dengan lingkar kekuasaan di sejumlah posisi strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai sorotan.
Pakar Kebijakan Publik UMY, Isnaini Muallidin, menilai pola tersebut menunjukkan menguatnya praktik politik berbasis loyalitas dibanding profesionalisme.
Sehingga memunculkan keraguan publik terhadap kompetensi para figur yang dipilih.
“Saya melihat ini dalam perspektif pos kolonial. Di mana mental-mental pos kolonial itu kan dicirikan pertama itu dengan bagaimana membangun gurita kekuasaan itu ya. Membangun gurita kekuasaan itu dengan segala segala lini,” kata Isnaini, Selasa (30/6/2026).
Menurut Isnaini, dari sisi politik, kecenderungan menempatkan orang-orang terdekat dalam jabatan strategis bukanlah fenomena baru.
Baca Juga
Praktik tersebut merupakan bagian dari logika kekuasaan yang telah lama berlangsung di Indonesia.
Ia menilai pola tersebut membuat jabatan publik, termasuk di BUMN, lebih banyak dipengaruhi pertimbangan politik daripada kebutuhan menghadirkan sumber daya manusia yang kompeten.
Kondisi itu dinilai semakin menjauhkan praktik tata kelola pemerintahan dari prinsip meritokrasi yang selama ini dikampanyekan pemerintah.
“Sebenarnya kita tidak menyalahkan siapa pun orangnya, menurut saya ya, keluarga pun kalau dia profesional enggak masalah secara politik. Kalau dia secara secara profesional dipilih dan punya track record yang bagus, itu enggak ada masalah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, persoalan utama bukan terletak pada latar belakang keluarga atau kedekatan seseorang dengan penguasa.
Melainkan pada proses seleksi yang harus mengedepankan kompetensi, rekam jejak, serta profesionalisme.
Tanpa prinsip tersebut, kata Isnaini, kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMN akan terus menurun dan praktik politik patronase semakin mengakar.
“Meritokrasi itu bukan anti keluarga. Tetapi profesionalismenya itu yang dilihat, kemudian kesesuaian prosesnya,” imbuhnya.
Isnaini mempertanyakan apakah Presiden Prabowo Subianto benar-benar mengendalikan atau sekadar mengetahui seluruh proses penempatan orang-orang di lingkar kekuasaan tersebut.
Menurutnya, terdapat perbedaan antara gagasan yang sering disampaikan Prabowo dengan praktik politik yang berlangsung di lapangan.
Sehingga memunculkan dugaan bahwa presiden lebih banyak mempercayakan keputusan kepada orang-orang di sekitarnya.
“Antara apa yang dia omongkan di forum langsung itu dengan tindakan tuh beda. Itu berarti apa? Dia sendiri itu enggak tahu apa yang dia kendalikan di dalam itu,” ucapnya.
Kondisi tersebut membuat publik mempertanyakan sejauh mana Presiden merasa nyaman dengan pola pengisian jabatan yang lebih mengutamakan kedekatan politik.
Jika dibiarkan, praktik tersebut dinilai berpotensi memperkuat jaringan kekuasaan sekaligus mengurangi ruang bagi figur profesional yang memiliki kapasitas memimpin BUMN.
Isnaini menyebut paradoks itu terlihat dari perbedaan antara narasi reformasi birokrasi dan meritokrasi yang disampaikan elite politik dengan praktik pengangkatan pejabat di lapangan.
Jargon reformasi kemudian hanya menjadi simbol apabila proses seleksi tetap didominasi kepentingan politik.
“Elite itu bicaranya luar biasa, reformasi birokrasi, meritokrasi, itu kan simbol-simbol yang menyejukkan masyarakat. Tetapi apa yang dilakukan oleh praktik elite? Justru sangat jauh dari harapan,” tandasnya.
Sumber: Suara
Artikel terkait lainnya
