DEMOCRAZY.ID – Kewajiban pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Woosh telah jatuh tempo.
Pengamat ekonomi, Dipo Satria Ramli, menyoroti adanya lempar tanggung jawab antara BUMN terkait yang berpotensi memaksa pemerintah untuk turun tangan membayar utang proyek tersebut.
Menanggapi permasalahan utang proyek whoosh, Dipo menjelaskan bagaimana struktur yang kompleks dalam pembiayaan proyek ini melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Danantara sebagai holding BUMN, dan PT KAI, sehingga memicu ketidakjelasan mengenai siapa penanggung jawab utama pelunasan utang.
“Kereta api cepat ini ketika dulu dimulai, mendapat semacam jaminan dari pemerintah, kalau ada pembayaran macet atau apa itu akan ditalangin, jadi mungkin secara legalitas memang nggak clear gitu pencatatan ini utangnya siapa,” jelas Dipo, melalui kanal YouTube Refly Harun, Rabu (29/10/2025).
Menurut Dipo, Danantara sebagai holding BUMN seharusnya menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran utang Proyek Whoosh.
Namun, ia meragukan kemampuan finansial Danantara untuk menanggung utang proyek yang begitu besar.
“Memang itu adalah tanggung jawab Danantara selaku holding BUMN, tapi Danantara juga kayaknya duitnya mepet nih, kesulitan membayar utang,” kata dia.
Jika Danantara dan PT KAI sama-sama tidak mampu membayar, Dipo meyakini pemerintah pada akhirnya tidak memiliki pilihan selain melakukan bailout atau menalangi utang tersebut.
“Secara legalitas kalau detail infrastruktur itu ada tahapan-tahapannya. Misalnya kereta api (PT KAI) atau danantara nggak bisa bayar, selanjutnya dia tagih pemerintah. Sejarah membuktikan setiap ada BUMN yang bermasalah pasti pemerintah bail out, bantu,” ucapnya.
Terlebih lagi, dengan adanya soft guarantee atau jaminan dari pemerintah yang ia sebut sebelumnya diberikan ketika proyek whoosh ini dimulai.
“Di dalam hutang itu ada semacam soft guarantee namanya atau semacam jaminan ringanlah dari pemerintah,” lanjut Dipo.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan enggan ikut campur dalam negosiasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh ke China.
Seperti diketahui, Danantara dan tim pemerintah akan terbang ke China untuk membahas lebih lanjut mengenai restrukturisasi utang.
Purbaya pun mengatakan dirinya sebisa mungkin tidak akan ikut ke China.
Hal ini ditegaskan Purbaya kepada pewarta yang menunggu di kantor Kementerian Keuangan kemarin, Kamis (23/10/2025).
Dia menilai permasalahan restrukturisasi ini sifatnya bussiness to business sehingga bukan ranahnya untuk ikut campur.
“Kalau mereka udah putus kan udah bagus. Top. Sebisa mungkin (saya) enggak ikut. Biar aja mereka selesaikan business to business. Jadi top,” paparnya.
Namun demikian, dia mengapresiasi jika kesepakatan restrukturisasi utang Whoosh dengan pihak China.
Dalam restrukturisasi ini, tenor utang Whoosh ditetapkan menjadi 60 tahun dari semula 40 tahun.
“Bagus. Saya (APBN) enggak ikut (bayar) kan? Top,” katanya
Terkait dengan restrukturisasi ini, COO Danantara Dony Oskaria mengatakan pihaknya akan melakukan negosiasi dengan China.
Negosiasi ini juga diikuti oleh tim khusus yang terdiri dari Pemerintah bersama PT KCIC.
Dia pun menambahkan Danantara dan tim negosiasi akan pergi ke China.
Negosiasi ini harus dijalankan karena proses pembahasan restrukturisasi yang belum selesai penuh.
Menurut Dony, masih ada bahasan terkait pembayaran suku bunga hingga mata uang yang akan digunakan untuk pembayaran utangnya.
“Kami akan berangkat lagi juga untuk menegosiasikan mengenai term daripada pinjaman ini. Ini menjadi point of negosiasi kita. kan berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan,” ujarnya.
Sumber: Suara