Eks Direktur E BAIS TNI Kritik Eks Presiden: Safari Politik Jokowi Picu Instabilitas Nasional!
DEMOCRAZY News
2 Juli 2026 11:30 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Mantan Direktur E Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Poernomo, menilai berbagai langkah politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini berpotensi menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat.
Menurutnya, situasi tersebut perlu disikapi secara hati-hati demi menjaga stabilitas nasional.
Poernomo mengatakan, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan harus menjadi pegangan bersama.
Namun, di sisi lain, ia menilai sejumlah aktivitas politik Jokowi memunculkan persepsi yang berbeda di ruang publik.
Ia mencontohkan kunjungan Jokowi ke Lampung yang dinilai sebagian kalangan dapat ditafsirkan sebagai langkah politik menuju Pemilu Presiden 2029.
Baca Juga
“Jalan-jalan Jokowi ke Lampung dipilih sebagian orang dianggap bahwa suara Sumatra sudah selesai. Seakan-akan Jokowi mencuri start menuju 2029. Itu yang berkembang di masyarakat,” kata Poernomo, Kamis (2/7/2026).
Menurutnya, selama menjabat sebagai presiden, Jokowi dikenal sering membuat kejutan-kejutan politik yang menjadi perhatian publik.
Kondisi tersebut, kata dia, masih terus berlanjut setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara.
Poernomo mengingatkan bahwa Indonesia saat ini membutuhkan suasana yang kondusif.
Ia menilai masih terdapat kelompok masyarakat yang menerima Jokowi maupun yang bersikap kritis terhadap mantan presiden tersebut.
“Yang saya khawatirkan, ada yang menerima Jokowi dan ada yang tidak menerima Jokowi. Kalau kondisi ini terus dipelihara, jangan sampai berkembang menjadi konflik horizontal. Pemerintah saat ini tentu menginginkan stabilitas nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kepentingan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan politik jangka pendek.
Menurutnya, Indonesia tidak boleh terjebak dalam polarisasi yang berkepanjangan.
Baca Juga
Poernomo juga menyinggung proses persidangan terhadap dr. Tifauzia Tyassuma (dr. Tifa).
Ia menyoroti surat dakwaan jaksa yang disebut mencapai sekitar 700 halaman.
Menurut Poernomo, untuk menghilangkan berbagai spekulasi di ruang publik, proses hukum harus berjalan secara transparan dan tidak menimbulkan kesan adanya kepentingan politik.
Ia berpendapat, apabila memang diperlukan dalam proses pembuktian di persidangan, seluruh pihak yang relevan, termasuk Jokowi, sebaiknya hadir apabila dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Proses hukum terhadap dr. Tifa jangan sampai berbau politik. Kalau memang diperlukan dalam proses persidangan, Jokowi harus hadir sehingga semuanya menjadi jelas,” katanya.
Poernomo juga menyoroti berkembangnya persepsi di masyarakat mengenai masih kuatnya pengaruh politik Jokowi setelah berakhirnya masa jabatan presiden.
Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan anggapan adanya “dua matahari” dalam kepemimpinan nasional, yakni Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan yang sah dan Jokowi yang dinilai masih memiliki pengaruh politik.
Poernomo berharap Jokowi dapat menempatkan diri sebagai seorang negarawan yang mengedepankan persatuan bangsa.
Baca Juga
Menurutnya, sebagai mantan kepala negara, setiap langkah dan pernyataan Jokowi memiliki dampak besar terhadap situasi politik nasional sehingga perlu mempertimbangkan potensi munculnya perbedaan persepsi di tengah masyarakat.
“Kalau Jokowi menjadi negarawan, jangan membuat konflik di masyarakat. Jangan sampai memunculkan konflik horizontal karena bangsa ini membutuhkan stabilitas untuk menghadapi tantangan ke depan,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Poernomo juga mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan geopolitik yang tidak ringan.
Menurutnya, terdapat kepentingan berbagai negara yang tidak menginginkan Indonesia berkembang menjadi negara besar, sehingga persatuan nasional harus tetap dijaga.
Baca Juga
Catatan Redaksi: Pernyataan di atas merupakan pandangan dan opini narasumber.
Kebenaran dugaan, penilaian, maupun tafsir politik yang disampaikan merupakan ranah perdebatan publik dan bukan merupakan fakta yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan atau pernyataan resmi pihak terkait.
Sumber: JakartaSatu
Artikel terkait lainnya
