Debu-Debu Korupsi yang ‘Rapuhkan’ Singgasana PM Israel Benjamin Netanyahu
DEMOCRAZY News
18 Oktober 2025 7:03 pm
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Belum lama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi masalah gencatan senjata yang memaksanya menarik pasukan dari Gaza, kini masalah baru lain bertubi-tubi muncul ke permukaan.
Netanyahu dituduh terlibat sejumlah perkara hukum yang mencoreng nama baiknya dan menghancurleburkan reputasi Israel di mata dunia.
Benjamin Netanyahu menghadapi sejumlah perkara hukum, baik di tingkat domestik maupun internasional.
Saat ini, ia terlibat dalam tiga kasus korupsi yang terpisah di pengadilan Israel dan juga menjadi target surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang. Berikut ini rinciannya
Baca Juga
Kasus Korupsi di Israel
Sejak 2019, Netanyahu telah didakwa atas tuduhan penipuan, pelanggaran kepercayaan, dan menerima suap dalam tiga kasus korupsi terpisah.
Proses persidangan ini dimulai pada Mei 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini, meskipun kerap tertunda karena berbagai alasan, termasuk kondisi kesehatannya dan konflik yang terjadi.
Teranyar, Netanyahu menjalani sidang lanjutan terkait kasus korupsi yang menjeratnya pada Rabu, 15 Oktober 2025, di Pengadilan Distrik Tel Aviv.
Persidangan tersebut sempat tertunda selama sekitar satu bulan karena peringatan hari raya Yahudi dan jadwal perjalanan Netanyahu ke New York.
Berikut rincian dari masing-masing kasus:
Kasus 1000 (Kasus Hadiah)
Kasus 1000, yang juga dikenal sebagai “Kasus Hadiah”, adalah salah satu dari tiga kasus korupsi yang menjerat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Dalam kasus ini, Netanyahu dan istrinya, Sara, didakwa atas penipuan dan pelanggaran kepercayaan.
Tuduhan utamanya adalah mereka menerima hadiah-hadiah mewah secara terus-menerus selama beberapa tahun, yang jumlahnya mencapai ratusan ribu dolar, dari pengusaha kaya Arnon Milchan, seorang produser film Hollywood Israel, dan miliarder Australia James Packer.
Hadiah-hadiah tersebut dilaporkan termasuk kotak cerutu dan botol sampanye, serta perhiasan untuk Sara.
Sebagai imbalannya, jaksa penuntut menduga bahwa Netanyahu memberikan sejumlah bantuan dan keuntungan politik kepada Milchan.
Contohnya, Netanyahu diduga membantu Milchan dalam urusan visa Amerika Serikat dan mempromosikan legislasi yang akan menguntungkan pengusaha Israel yang tinggal di luar negeri, termasuk Milchan.
Meskipun Netanyahu selalu membantah tuduhan ini dan mengklaim hadiah-hadiah tersebut hanya tanda persahabatan, Jaksa Agung Israel saat itu, Avichai Mandelblit, menyatakan bahwa pemberian hadiah yang terus-menerus tersebut telah berubah menjadi “jalur suplai”.
Persidangan untuk kasus ini masih berlangsung dan menjadi salah satu sumber utama tekanan politik terhadap Netanyahu.
Kasus 2000 (“Kasus Surat Kabar”)
Kasus 2000, yang juga dikenal sebagai “Kasus Surat Kabar”, melibatkan dugaan kesepakatan koruptif antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Arnon “Noni” Mozes, penerbit dan pemilik pengendali salah satu surat kabar terbesar di Israel, Yedioth Ahronoth.
Jaksa penuntut menduga bahwa pada tahun 2014, Netanyahu dan Mozes mengadakan pertemuan rahasia yang direkam, di mana mereka membahas kemungkinan pertukaran keuntungan.
Mozes menawarkan untuk meningkatkan liputan media yang menguntungkan Netanyahu dan memburukkan lawan-lawan politiknya di Yedioth Ahronoth.
Sebagai imbalannya, Netanyahu akan menggunakan pengaruhnya untuk melemahkan pesaing utama Yedioth, yaitu surat kabar gratis pro-Netanyahu, Israel Hayom, yang didanai oleh Sheldon Adelson.
Dalam percakapan yang direkam, Netanyahu dan Mozes dilaporkan secara terperinci mendiskusikan cara-cara untuk membatasi peredaran Israel Hayom melalui undang-undang atau langkah-langkah lain.
Tujuannya adalah untuk mengurangi kerugian finansial yang diderita Yedioth Ahronoth akibat persaingan dengan surat kabar gratis tersebut, dan sebagai gantinya, Netanyahu akan mendapat perlakuan media yang jauh lebih baik.
Meskipun perjanjian ini pada akhirnya tidak terealisasi, jaksa penuntut tetap menganggap diskusi itu sebagai upaya suap.
Bukti percakapan ini ditemukan selama penyelidikan terhadap mantan staf Netanyahu dan menjadi inti dari tuduhan terhadapnya.
Atas kasus ini, Netanyahu didakwa atas penipuan dan pelanggaran kepercayaan.
Dakwaan tersebut didasarkan pada argumen bahwa meskipun kesepakatan itu tidak tuntas, negosiasi itu sendiri sudah merupakan pelanggaran berat terhadap kepercayaan publik.
Kasus ini menyoroti hubungan yang tidak sehat antara elite politik dan media di Israel, yang memicu kontroversi besar tentang independensi pers dan integritas pemerintahan Netanyahu.
Selama persidangan, Netanyahu terus membantah tuduhan ini, mengklaim bahwa ia hanya mencoba menjebak Mozes atau bahwa ia tidak berniat untuk benar-benar melaksanakan kesepakatan tersebut.
Kasus 4000 (“Kasus Bezeq”)
Kasus 4000, yang dianggap sebagai kasus korupsi paling serius yang menjerat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, berpusat pada dugaan skandal quid pro quo dengan Shaul Elovitch, pemegang saham pengendali perusahaan telekomunikasi raksasa Israel, Bezeq.
Tuduhan menyatakan bahwa saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi antara 2014 dan 2017, Netanyahu melakukan serangkaian tindakan regulasi yang menguntungkan Bezeq secara finansial.
Imbalan yang diduga diterima adalah liputan media yang sangat positif dan menguntungkan dari situs berita Walla News, yang juga dimiliki oleh Elovitch.
Jaksa penuntut menuduh bahwa hubungan “saling memberi dan menerima” ini membuat Elovitch mendapat keuntungan miliaran shekel, sementara Netanyahu mendapat perlakuan media yang diinginkannya.
Kasus ini semakin diperkuat dengan kesaksian dari mantan ajudan dan pejabat, termasuk mantan juru bicara keluarga Netanyahu, Nir Hefetz, dan mantan direktur Kementerian Komunikasi, Shlomo Filber, yang berubah menjadi saksi negara.
Para saksi ini mengklaim bahwa mereka menerima tekanan untuk mempromosikan kepentingan Bezeq dan memastikan liputan yang mendukung Netanyahu di Walla News.
Meskipun Netanyahu selalu membantah tuduhan ini, persidangan yang masih berlangsung telah mengungkap detail-detail yang menunjukkan adanya konflik kepentingan yang signifikan dan penyalahgunaan kekuasaan, yang merusak integritas lembaga-lembaga pemerintahan Israel.
Surat Perintah Penangkapan dari ICC
Pada November 2024, Jaksa Penuntut Umum ICC, Karim Khan, mengumumkan niatnya untuk meminta surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant.
Tuduhan yang dihantamkan kepadanya adalah kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diduga terjadi di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.
Dakwaan yang menjeratnya adalah penggunaan kelaparan sebagai metode perang, sengaja mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil, pembunuhan yang disengaja, dan kejahatan kemanusiaan lainnya.
Surat perintah ini telah dikeluarkan, dan meskipun Israel tidak mengakui yurisdiksi ICC, hal ini secara signifikan membatasi kemampuan Netanyahu untuk bepergian ke luar negeri.
Netanyahu membantah semua tuduhan dan mengklaim bahwa kasus-kasus tersebut merupakan bagian dari upaya politik untuk menjatuhkannya.
Namun, perkara hukum yang sedang berjalan ini terus menambah tekanan politik dan publik terhadap dirinya, terutama di tengah konflik yang masih berlangsung.
Sumber: Republika
Artikel terkait lainnya
