‘Ancaman Anomali Jokowi-Gibran Dalam Pemerintahan Prabowo’
DEMOCRAZY News
24 April 2026 9:15 pm
.
5 menit membaca
‘Ancaman Anomali Jokowi-Gibran Dalam Pemerintahan Prabowo’
Demo di depan DPR kemaren tanggal 16 April 2026 dengan Tuntutan Adili Jokowi dan Lengserkan Gibran, menunjukkan bahwa publik yang sebagian besarnya memang tumbuh dari komplik terbuka dengan keluarga Jokowi-Gibran dan TerMulnya, dalam fenomena sosial kemasyarakatan tanah air telah berkembang menjadi komplik yang abadi.
Dalam kasus Ijazah Jokowi dan Gibran misalnya, terminologi Genk Solo dan Termulnya versus netizen – warganet tanah air.
Oleh Para pengamat dan pakar menilai bahwa komplik tersebut baik lewat media sosial maupun dalam diskusi publik di TV dan media berdikari lainnya yang diselenggarakan oleh kelompok dan individu, telah menyeret energi bangsa yang begitu besar dari perhatian persoalan bangsa yang sesungguhnya.
Ini yang di kritik JK yang kalau kita narasikan dalam bahasa yang sederhana, “ya sudah tunjukkan saja ijazah itu, masalah akan selesai.”
Masalahnya justru disitulah yang menjadi kata kunci dari persoalan ini.
Kejujuran Pak JK yang terbawa dengan kultur ‘Siri Na Pesse”, dimana terbiasa dengan nilai sportifitas dengan segala konsekwensinya, adalah pilihan yang sulit dan tidak mungkin mampu dibuka begitu saja oleh geng solo Jokowi Gibran.
Karena resiko akan pilihan itu yang kemudian bisa berbalik dituai menjadi badai politik dari apa yang telah ditebar selama ini oleh keluarga Jokowi Gibran dan TerMulnya.
Dibutuhkan Sikap Tegas Prabowo Bukan Lagi Hidup Jokowi!
Perlawanan kepada Jokowi Gibran sebenarnya upaya yang sah-sah saja, Bukan sebagai upaya membenci mereka secara kemanusian,,
Perlu disadari bahwa fenomena Jokowi Gibran adalah ekses dari anomali cara yang ditempuh dalam berkenegaraan yang menjadi praktek “semau dewe” dlm konteks KKN yang sudah melampaui batas,,
Kegelisahan rakyat dalam melihat sepak terjang berkenegaraan dari pemangku negara mulai terlihat TSM sejak era Jokowi.
Negara menjadi Bancakan politik dan ekonomis bagi penguasa, hukum dibuat ompong yang hanya tajam ke rakyat.
Baca Juga
Warga negara dibuat menjadi penonton dan objek penderita dari situasi carut marutnya pengelolaan negara sehingga berdampak pada ketegangan dan friksi sosial yang makin keluar dari kewarasan bernegara dan berwarga-negara dalam harapan civil society yang demokratis dan berdaulat.
Negara makin kehilangan aturan, etika, dan moral hampir disemua lini tatanan berkenegaraan.
Negara makin kacau balau, entah kemudian rembesannya oleh pemerintahan Prabowo dibuat sempoyongan menatanya.
Mulai dari kasus ijasah palsu, soal kedudukan Gibran sebagai Wapres Dimata publik bermasalah- Unlegitimate, Menteri Kabinet yang menjadi beban karena jauh dari capable dan terkesan over acting saja, hingga artikulasi kekerasan yang mulai ditunjukkan baik di interen pemerintahan dengan isu “penamparan anggota kabinet,” maupun terhadap kasus aktivis Andre, dinilai hanyalah merupakan ekses oleh sebab rasa frustrasi pengelolaan pemerintahan yang tak kunjung stabil dan dalam bayang bayang kerentanan resesi ekonomi yang makin menghantui.
Suara pembangkangan sosial mulai muncul membayangi proses bernegara yang tak kunjung sesuai harapan publik.
Kesadaran politik dari rasa kecewa yang kian memuncak mulai bersemi sebagai alarm bagi kita semua jika ini kemudian diprediksi tumbuh menjadi chaos,,
Situasi ini seyogyanya harus segera dihentikan dan tidak boleh dibiarkan, sebelum menjadi terlambat.
Prabowo sebagai Presiden seharusnya sudah perlu mengambil tindakan ekstra tegas kepada kebenaran.
Baca Juga
Kebohongan yang disembunyikan sudah saatnya di bongkar, dan hukum harus bekerja untuk hukum yang adil bukan bekerja untuk patron politik.
Sebab bagi warga negara yang setiap hari kecewa melihat situasi berkembang negatif yang mempengaruhi kebutuhan dan kepentingan warga negara yang makin sulit, maka bersabar adalah keistimewaan tingkat dewa yang utopis.
Bahwa, kesadaran Warga negara yang nantinya akan tumpah kejalan bukanlah sesuatu peristiwa yang tiba-tiba, melainkan itu adalah upaya sadar kolektif dari perjuangan konstitusional mereka dalam melihat situasi yang makin jauh dari harapan mereka, sehingga bentuk parlemen jalanan adalah upaya sah untuk meluruskan kembali jalannya konstitusi negara agar tegak dari penghianatan penguasa yang mereka pilih sebelumnya, dan itu adalah berbahaya bagi pemerintahan Prabowo, karena sewaktu-waktu itu bisa berarti menggulung kredibilitas dan kekuasaan Presiden.
Adili Jokowi dan lengserkan Gibran sebagai biang masalah, yang menjadi beban pemerintahan Prabowo adalah tuntutan konstitusional yang terus berkembang dalam percakapan warga negara tanah air, yang makin sadar bahwa Jokowi Gibran adalah suatu beban dan anomali dalam pemerintahan Prabowo, bahwa ekses dan kompleksitasnya negara ini menjadi “makin kacau balau”.
Baca Juga
NKRI tentu harus diselamatkan jika masih ingin eksis dalam kancah kompetisi global, alias tidak bubar di tengah jalan.
Jokowi Gibran dan TerMulnya kian hari kian tampak seperti virus yang menggerogoti kekuasaan Prabowo, dan menjadi blunder kenegaraan bagi pemerintahan Prabowo.
Sikap tegas Prabowo sudah sering dipertanyakan publik terhadap dirkursus fenomena Jokowi Gibran di tengah masyarakat yang mulai berkembang menjadi musuh bersama yang harus di eliminasi dalam kancah politik tanah air.
Perlu disadari bahwa kompleksitas serumit apa pun dalam proses bernegara, jika kunci masalahnya telah ditemukan dan tetap didiamkan, maka Kebenaran pemilik “common enemy” akan menemukan jalannya sendiri, dan itu akan ditelan sekali pun pahit’ dan berdarah darah, tapi itulah realita politik jika perubahan tak kunjung diambil oleh pemerintahan Prabowo dalam kasus Jokowi Gibran yang makin memanas di tengah masyarakat.
Komprensi pers JK soal ijazah Jokowi Dengan narasi, “Kasih tahu itu Termul-Termul itu, Jokowi jadi presiden karena saya,” ujar JK.
Hanyalah “call warning” dari situasi yang setiap saat bisa memicu eskalasi nasional yang lebih luas ditengah masyarakat, apalagi sudah melibat tokoh-tokoh sekaliber JK yang sumbangsih reputasinya bagi negara ini di akui dunia internasional.
Kita kuatir jika suara kritis publik bergeser, bahwasanya anomali Jokowi Gibran tidak mampu disikapi tegas oleh Prabowo sebagai Presiden yang membiarkan masalah ini berlarut larut yang menguras semua kredibilitas yang dicapai Prabowo, maka publik pada akhirnya hanya merujuk pada pilihan “Negative less consumption”, dan tentu ini berbahaya, badai politik bagi kekuasaan Prabowo tak dapat di hindari.
Anomali politik akan bekerja bersaman kebenaran yang mencari jalannya sendiri.
Pada akhirnya Dibutuhkan Sikap Tegas Prabowo Bukan lagi Hidup Jokowi!
Artikel terkait lainnya
