Aktivis:Presiden Prabowo Tak Mampu Kendalikan ‘Jokower’ di Pemerintahan!
DEMOCRAZY News
20 April 2026 6:00 am
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, melontarkan kritik tajam terhadap dinamika politik nasional setelah mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) meminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ijazah aslinya.
Menurut Said Didu, serangan terhadap JK pasca pernyataan tersebut menunjukkan masih kuatnya pengaruh kelompok loyalis Jokowi atau yang ia sebut sebagai “Jokower” di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pernyataannya, Said Didu menilai Presiden Prabowo belum mampu mengendalikan para loyalis Jokowi yang masih bercokol di lingkaran kekuasaan.
“Serangan ke Pak JK setelah Pak JK meminta Jokowi menunjukkan ijazah asli dilakukan oleh Termul dan Jokower yang ada dalam pemerintahan Prabowo. Dua partai yang menyerang Pak JK adalah partai loyalis Jokowi, yaitu PSI dan Partai Golkar,” kata Said Didu dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).
Ia menambahkan, serangan tersebut tidak hanya berupa kritik politik, tetapi juga menyentuh persoalan pribadi dan bisnis JK, termasuk isu pembocoran kredit perusahaan milik mantan wapres tersebut.
“Sepertinya Presiden Prabowo tidak mampu ‘mengendalikan’ Jokower yang ada dalam pemerintahan sehingga Jokower yang menjadi pejabat masih terus menyerang Pak JK, termasuk pembocoran kredit perusahaan Pak JK,” ujarnya.
Said Didu juga menyoroti respons cepat dan solid dari berbagai pihak yang membela Jokowi ketika isu ijazah kembali mencuat.
Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa persoalan ijazah mantan Presiden Jokowi dianggap sangat sensitif.
“Sepertinya masalah ijazah Jokowi sangat penting sehingga Termul dan Jokower kompak pasang badan dan menyerang siapapun yang mempermasalahkan ijazah Jokowi,” lanjutnya.
Pernyataan Said Didu ini kembali memanaskan diskursus publik mengenai polemik ijazah Jokowi yang beberapa waktu terakhir kembali menjadi sorotan.
Isu tersebut memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama setelah sejumlah tokoh nasional ikut memberikan tanggapan.
Jusuf Kalla sendiri sebelumnya menilai polemik tersebut sebaiknya diselesaikan secara terbuka agar tidak terus menjadi bahan spekulasi publik.
Pernyataan itu kemudian memicu reaksi keras dari sejumlah pihak, termasuk elite politik dan kelompok pendukung Jokowi.
Situasi ini dinilai mencerminkan masih kuatnya tarik-menarik pengaruh politik pasca transisi kekuasaan dari era Jokowi menuju pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sejumlah pengamat menilai, keberadaan loyalis lama di kabinet dan struktur kekuasaan menjadi tantangan tersendiri bagi konsolidasi pemerintahan baru.
Di sisi lain, publik kini menanti bagaimana Presiden Prabowo merespons dinamika tersebut, terutama terkait hubungan politik antara kelompok loyalis Jokowi dengan tokoh-tokoh senior nasional seperti Jusuf Kalla yang masih memiliki pengaruh besar dalam percaturan politik nasional.
Baca Juga
Sumber: MoneyTalk
Artikel terkait lainnya
