DEMOCRAZY.ID – Kasus ledakan yang melibatkan seorang siswa di SMAN 72 Jakarta akhirnya diklarifikasi langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Ia memastikan tidak ada praktik bullying di SMAN 72, seperti yang ramai dispekulasikan publik dalam beberapa hari terakhir.
Pramono menegaskan, hasil penelusuran pihak sekolah dan pemerintah daerah menunjukkan bahwa pelaku bukan korban perundungan, melainkan terpengaruh oleh tayangan kekerasan yang ditontonnya di media digital.
Pernyataan ini sekaligus membantah berbagai dugaan publik yang mengaitkan peristiwa tersebut dengan isu diskriminasi atau intoleransi di lingkungan sekolah, yang sempat viral di media sosial.
Dalam keterangan pers di Balai Kota Jakarta, Kamis (13/11/2025), Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa seluruh siswa dan guru di SMAN 72 Kelapa Gading telah memberikan keterangan yang membantah adanya tindakan perundungan terhadap pelaku.
“Spekulasinya memang banyak, tapi pihak sekolah sendiri sudah memastikan tidak benar ada bullying di lingkungan mereka,” ujar Pramono kepada awak media.
Ia menjelaskan, pelaku justru terpengaruh oleh konten berunsur kekerasan yang dikonsumsi secara berulang.
Pemerintah DKI pun menyoroti bagaimana tayangan digital ekstrem dapat memicu perilaku menyimpang pada remaja jika tidak diawasi dengan baik.
“Persiapan dengan tujuh bahan peledak itu menunjukkan ada pengaruh dari tayangan tertentu. Saya yakin tindakan itu lahir karena terinspirasi dari apa yang dia tonton,” kata Pramono.
Menurut catatan pihak keamanan, pelaku sempat melakukan eksperimen sederhana menggunakan bahan yang mudah ditemukan di rumah.
Beruntung, ledakan yang terjadi tidak menimbulkan korban jiwa.
Kasus ini membuka kembali kekhawatiran publik akan dampak tayangan digital terhadap psikologis remaja, terutama di usia sekolah menengah atas.
Dalam survei Kominfo 2024, sekitar 67% remaja Indonesia mengaku pernah menonton konten kekerasan di internet, dan lebih dari separuhnya menilai konten tersebut “tidak berbahaya”.
Para pakar pendidikan menilai, rendahnya literasi digital dan kontrol orang tua menjadi faktor utama anak mudah terpengaruh.
Psikolog anak dari UI, Dr. Ratna Wulandari, menjelaskan bahwa kecenderungan meniru aksi berisiko sering terjadi pada remaja yang mencari identitas diri.
“Anak-anak di fase remaja sering kali mencoba membuktikan diri dengan cara ekstrem, apalagi kalau mereka melihat aksi berani di media.
Peran keluarga dan sekolah sangat penting untuk mengimbangi paparan semacam ini,” ujarnya saat dihubungi secara terpisah.
Menepis isu lain yang sempat beredar, Pramono Anung juga menegaskan bahwa peristiwa di SMAN 72 sama sekali tidak berhubungan dengan intoleransi atau diskriminasi antar siswa.
“Banyak yang berspekulasi, tapi saya pastikan tidak ada kaitannya dengan intoleransi. Pelaku tidak memiliki latar belakang seperti itu,” katanya.
Pernyataan ini sekaligus menenangkan publik, mengingat sekolah tersebut sebelumnya dikenal sebagai salah satu SMA unggulan di Jakarta Utara dengan lingkungan belajar yang cukup inklusif.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov DKI Jakarta akan memperkuat pendidikan karakter dan literasi digital di sekolah-sekolah.
Gubernur Pramono mengatakan telah meminta Dinas Pendidikan DKI untuk mengembangkan modul pencegahan dan pengawasan konten berisiko di kalangan pelajar.
“Nah yang seperti itu harus kita antisipasi. Saya sudah minta Kepala Dinas Pendidikan menyiapkan program pendidikan pencegahan agar kasus seperti ini tidak terulang,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan menjadi gerakan jangka panjang yang melibatkan guru, orang tua, dan siswa dalam menciptakan ruang belajar aman dan bebas dari pengaruh negatif dunia maya.
Kasus di SMAN 72 menjadi pengingat penting bahwa ancaman kekerasan di dunia pendidikan kini tak hanya datang dari lingkungan sosial, tetapi juga dari dunia digital.
Fenomena “copycat behavior” atau perilaku meniru aksi di internet kini menjadi tantangan baru bagi sekolah-sekolah di kota besar seperti Jakarta.
Selain pendidikan formal, edukasi media dan pengawasan algoritma tontonan remaja perlu menjadi agenda serius Pemprov DKI.
Kerja sama dengan Kominfo, platform digital, dan lembaga psikologi pendidikan akan menentukan efektivitas kebijakan pencegahan di masa depan.
Kasus ini menunjukkan bahwa pengaruh tayangan digital terhadap perilaku remaja tidak bisa dianggap remeh.
Di balik kemajuan teknologi, terselip tanggung jawab besar bagi orang tua, sekolah, dan pemerintah untuk menanamkan literasi dan kontrol diri sejak dini.
Langkah cepat Gubernur DKI Jakarta merespons isu ini patut diapresiasi, terutama karena menekankan sisi edukatif, bukan sekadar mencari kambing hitam.
Masyarakat diharapkan turut aktif menjaga ekosistem pendidikan yang sehat dengan tidak mudah menyebarkan spekulasi, serta berperan dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi generasi muda.
Sumber: HukamaNews