Terungkap! Ada Satu Menteri Disebut ‘Temani’ Jokowi Saat Tanda Tangan Proyek Whoosh dengan China
DEMOCRAZY News
3 November 2025 3:30 am
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Sosiolog Perkotaan dari Nanyang Technology University (NTU) Singapura, Profesor Sulfikar Amir, mengungkapkan ada satu menteri yang menemani Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), ketika tanda tangan kerja sama proyek kereta cepat atau Whoosh dengan China pada 2014 silam.
Hal ini disampaikan Sulfikar dalam program ROSI di KompasTV, dikutip Tribunnews.com, Minggu (2/11/2025).
Sulfikat mengatakan, Jokowi bertemu dengan Presiden China, Xi Jinping, pada Mei 2014, di Jakarta, ketika peringatan Konferensi Asia-Afrika (KAA).
Pertemuan itu berlangsung satu bulan setelah Jokowi berkunjung ke negeri tirai bambu.
Dalam pertemuan itu, Sulfikar menyebut Jokowi dan Xi Jinping menandatangani kerja sama antara dua negara dalam proyek kereta cepat.
“Sebulan setelah itu (kunjungan Jokowi ke China), Xi Jinping ke Jakarta untuk mengikuti Peringatan Konferensi Asia-Afrika di Bandung, dan mereka bertemu lagi di Jakarta.”
“Apa yang terjadi saat itu adalah penandatanganan kerja sama antara Indonesia-China, dan di situ mencantumkan proyek kereta cepat,” urai Sulfikar.
Lebih lanjut, ia menyebut ada seorang menteri yang mendampingi Jokowi kala itu, yaitu Sofyan Djalil yang sedang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Sofyan dilantik sebagai Menko Bidang Perekonomian pada 27 Oktober 2014, dan hanya mengemban jabatan tersebut selama satu tahun, sebelum akhirnya ditunjuk menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (2015-2016).
Ia kembali mengalami pergeseran jabatan menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (2016-2022), ketika Jokowi melakukan perombakan kabinet pada 27 Juli 2016.
“Ada satu menteri, dia menemani Jokowi saat itu, yaitu Sofyan Djalil, Menteri Perekonomian saat itu,” kata Sulfikar.
Penandatanganan itu, imbuh Sulfikar, artinya sudah ada kerja sama secara resmi antara Jokowi dan Xi Jinping sejak lama sebelum pemerintah Indonesia mengumumkan soal proyek kereta cepat.
“Artinya, jauh sebelum pemerintah Indonesia mengatakan proyek pembangunan kereta cepat itu diserahkan ke China, sudah ada deal antara Jokowi dan Xi Jinping secara resmi dan ditandatangani di Jakarta,” imbuhnya.
Buat Perencanaan Proyek Jadi Tak Matang
Masih dalam program yang sama, Sulfikar Amir menilai kesepakatan kerja sama bukan perkara benar atau salah.
Namun, menurutnya, kesepakatan yang dibuat Jokowi dan Xi Jinping pada 2014 itulah yang membuat perencanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh menjadi tidak matang dan berakhir seperti saat ini.
“Deal itu sebenarnya bukan perkara salah atau benar, tapi deal itulah yang membuat seluruh perencanaan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu menjadi seperti apa yang kita lihat sekarang,” tutur Sulfikar.
Ia mengungkapkan, dibandingkan China, perencanaan dari Jepang mengenai titik berhenti Whoosh justru lebih bagus.
Ketika pemerintah Indonesia memutuskan bekerja sama dengan Jepang, ujar Sulfikar, negeri tirai bambu itu tak melakukan studi kelayakan secara mendalam seperit Jepang sebelumnya.
Sulfikar mengatakan China hanya menggunakan studi kelayakan dari Jepang dan dari situlah anggaran dibuat.
“Perencanaan dari Jepang itu jauh lebih bagus. Berhenti di Tugu Atas, Jakarta, lalu di Bandung, itu di Stasiun Bandung, center to center,” ujarnya.
Baca Juga
“Ketika China masuk, mereka tidak melakukan studi kelayakan, mereka hanya mengkaji studi kelayakan dari Jepang yang dilakukan dalam waktu 3 bulan.”
“Lalu kemudian mereka membuat susunan anggaran yang sebenarnya tidak berbasis pada studi-studi empirik, berbeda dari apa yang dilakukan oleh Jepang,” lanjut Sulfikar.
Jadi Rebutan Jepang-China
Proyek kereta cepat sempat menjadi “rebutan” antara pemerintah Jepang dan China.
Hal ini bermula pada 2014-2015, di mana proyek kereta cepat awalnya merupakan gagasan Jepang di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Juga
Jepang, melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), sudah sempat melakukan studi kelayakan, meski saat itu pemerintah Indonesia belum memutuskan soal kerja sama.
Dilansir Kompas.com, JICA kala itu mengeluarkan modal hingga 3,5 juta dolar AS sejak 2014, untuk mendanai studi kelayakan.
Studi kelayakan itu dilakukan bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (kini bernama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN).
Ketika pemerintahan beralih dari era SBY ke Jokowi, diputuskan oleh pemerintah Indonesia, proyek kereta cepat akan dibangun dengan rute Jakarta-Bandung.
Pemerintah Indonesia lantas membuka lelang terbuka bagi negara-negara yang tertarik, hingga masuklah China sebagai lawan Jepang yang sebelumnya sudah lebih dulu menyatakan minatnya.
Bersamaan dengan munculnya tawaran dari China dan pemerintah Indonesia kurang menunjukkan minat pada proposal pertama Jepang, utusan negeri sakura saat itu, Izumi Hiroto, membawa proposal kedua yang sudah direvisi.
Proposal yang dibawa pada 26 Agustus 2015, berisi tawaran investasi kereta cepat sebesar 6,2 miliar dolar AS.
Jepang juga menawarkan pinjaman proyek dengan masa waktu 40 tahun berbunga hanya 0,1 persen per tahun dengan masa tenggang 10 tahun, padahal sebelumnya bunga yang ditawarkan Jepang sampai 0,5 persen per tahun.
Usulan terbaru, Jepang juga menawarkan jaminan pembiayaan dari pemerintah Jepang dan meningkatkan tingkat komponen produk dalam negeri Indonesia.
Tidak lama setelahnya, China mengirimkan proposalnya pada 11 Agustus 2015, dengan tawaran harga pembangunan jauh lebih murah dan mendapat dukungan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2014-2019, Rini Soemarno.
China kemudian menawarkan nilai investasi yang lebih murah dari Jepang, yakni sebesar 5,5 miliar dollar AS dengan skema investasi 40 persen kepemilikan China dan 60 persen kepemilikan lokal, yang berasal dari konsorsium BUMN.
Dari estimasi investasi tersebut, sekitar 25 persen akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2 persen per tahun.
Selain itu, berbeda dengan tawaran Jepang, China menjamin pembangunan kereta cepat tak menguras dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Indonesia.
Tawaran China lainnya yang berbeda dengan proposal Jepang, adalah mereka mengeklaim akan terbuka soal transfer teknologi kepada Indonesia.
Dengan keuntungan yang ditawarkan, pemerintah Indonesia pun akhirnya berpaling dan memilih proposal yang ditawarkan China, meski hal itu menimbulkan kekecewaan pemerintah Jepang.
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
