Beranda › Politik

Muncul Dugaan Banyak Politisi Terima ‘Suap’ untuk Amankan Pansus Haji: Level Kejahatannya Setara Iblis dan Firaun!

DEMOCRAZY News 29 Oktober 2025 1:37 pm . 3 menit membaca

DEMOCRAZY.ID – Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan melontarkan kritik keras terhadap lambannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani dugaan korupsi dana dan kuota haji.

Melalui pernyataannya di media sosial X (Twitter), Umar mengungkapkan adanya indikasi kuat bahwa sejumlah politikus turut menikmati uang suap dari kasus tersebut.

“Baru tahu kenapa @KPK_RI gak berani tetapkan tersangka kasus korupsi haji. Ternyata banyak politikus terima uang suap untuk amankan pansus haji kemarin,” tulis Umar Hasibuan dengan nada geram, Rabu (29/10/2025).

Ia menambahkan, “Mereka yang terima suap korupsi kuota haji lebih level jahatnya sudah setara iblis, setan, Firaun, Qorun, dan Haman.”

Baca Juga

Pernyataan ini sontak mengguncang ruang publik, terutama di tengah sorotan terhadap tata kelola haji yang kerap dikaitkan dengan kepentingan politik dan bisnis.

Kritik Umar dianggap membuka kembali luka lama publik terhadap praktik jual beli kuota haji dan penyalahgunaan dana jamaah yang seharusnya dikelola dengan penuh amanah.

Beberapa tahun terakhir, isu pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji di DPR RI sempat mencuat untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan haji.

Namun, inisiatif itu tidak pernah berlanjut ke tahap serius.

Baca Juga

Banyak pihak menduga bahwa Pansus tersebut “didinginkan” oleh kekuatan politik tertentu.

Menurut Umar Hasibuan, justru di sinilah akar masalahnya: ada permainan uang yang diduga mengalir ke sejumlah anggota dewan agar proses pengusutan berhenti di tengah jalan.

“Kalau benar uang suap itu mengalir ke elit politik, ini bukan sekadar pelanggaran hukum — tapi pengkhianatan terhadap amanah umat Islam,” ujar Umar dalam unggahan lanjutannya.

Kritik Umar juga menyiratkan bahwa KPK kini menghadapi tekanan politik besar.

Baca Juga

Ia mempertanyakan kenapa lembaga antirasuah itu seolah kehilangan taring dalam menangani kasus-kasus besar, terutama yang melibatkan pejabat tinggi dan politisi berpengaruh.

“Publik menunggu keberanian KPK. Kalau kasus korupsi haji pun tak disentuh, apalagi yang lain,” kata Umar.

Korupsi Dana Haji: Luka Lama Umat

Kasus korupsi terkait penyelenggaraan haji bukan hal baru.

Pada tahun-tahun sebelumnya, publik sempat digemparkan oleh kasus penyalahgunaan Dana Abadi Umat (DAU) dan pengelolaan investasi haji yang tak transparan.

Selain itu, isu jual beli kuota haji antara biro perjalanan dan oknum pejabat Kementerian Agama juga kerap mencuat menjelang musim haji.

Baca Juga

Skema tersebut disebut-sebut telah merugikan jamaah yang telah menunggu bertahun-tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci.

Dalam pernyataannya yang bernada tegas, Umar Hasibuan menilai korupsi haji bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan dosa besar yang mengandung dimensi moral dan spiritual.

“Dana dan kuota haji itu milik umat. Menyentuhnya dengan niat jahat sama saja mencuri hak orang yang ingin beribadah. Itu kejahatan spiritual. Mereka yang melakukannya setara dengan iblis, Firaun, Qorun, dan Haman,” tegas Umar.

Umar mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama ormas Islam, untuk mendesak KPK agar membuka kembali penyelidikan kasus korupsi haji secara tuntas dan transparan.

Baca Juga

“Kita tidak boleh diam. Jika dana haji dikorupsi dan pelakunya dilindungi, itu artinya negara sedang mengkhianati rakyat yang beriman,” ujarnya.

Baca Juga

Sumber: RadarAktual

korupsi hajikpkmenagyaqut
DEMOCRAZY News
Artikel terkait lainnya