DEMOCRAZY.ID – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI ternyata belum tentu mengakhiri polemik hukum yang membelitnya.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengingatkan, keputusan mundur dari jabatan publik tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban hukum atas persoalan yang terjadi sebelumnya.
Pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu membuka babak baru dalam polemik pengunduran diri Gibran.
Sebab, persoalan yang semula berkutat pada keabsahan administrasi pendidikan dan pencalonan wakil presiden kini merembet pada kemungkinan konsekuensi pidana.
Dalam siniar Terus Terang yang tayang di kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, 17 November 2026, Mahfud menjelaskan bahwa pengunduran diri dan pemberhentian pejabat negara merupakan dua mekanisme berbeda.
Keduanya memiliki konsekuensi administratif dan hukum yang tidak bisa disamakan.
Mahfud juga menyoroti belum adanya pengaturan konstitusional yang secara terperinci mengatur mekanisme pemberhentian wakil presiden dalam situasi seperti yang terjadi saat ini.
Karena itu, menurut dia, penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 12 November 2026 tidak otomatis membuat seluruh persoalan selesai.
Hal paling krusial dari penjelasan Mahfud adalah kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana apabila dalam proses yang memungkinkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden ditemukan unsur tindak pidana.
Artinya, pengunduran diri tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan proses hukum apabila memang terdapat dugaan pelanggaran pidana yang memenuhi unsur hukum.
Konsekuensinya pun tidak ringan.
Mahfud menyinggung kemungkinan pencabutan hak politik hingga kewajiban mengembalikan uang negara yang telah digunakan.
Namun, bentuk sanksi tersebut tetap bergantung pada konstruksi perkara, tuntutan jaksa, serta putusan hakim.
Dengan demikian, kemungkinan sanksi itu tidak bisa dimaknai sebagai hukuman yang otomatis dijatuhkan kepada Gibran.
Mahfud juga menyinggung persoalan fasilitas negara yang telah diterima selama Gibran menjabat wakil presiden.
Penggunaan fasilitas tersebut berpotensi dipersoalkan apabila nantinya terbukti terdapat dasar hukum yang membuat penerimaannya tidak sah.
Pandangan ini mempertegas satu hal: pengunduran diri dari jabatan publik tidak serta-merta menghapus konsekuensi atas perbuatan yang diduga dilakukan sebelum seseorang meninggalkan jabatannya.
Pernyataan Mahfud tidak bisa dilepaskan dari rangkaian polemik persyaratan pendidikan Gibran yang telah bergulir sejak proses pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.
Persoalan tersebut kembali mencuat setelah sejumlah pihak menggugat keabsahan dokumen pendidikan Gibran, terutama terkait penyetaraan pendidikan luar negeri sebagai persyaratan pendidikan calon wakil presiden.
Mahkamah Konstitusi melalui putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang setara dengan pendidikan menengah atas.
Meski demikian, putusan tersebut tidak serta-merta menyatakan Gibran melakukan tindak pidana.
Mahkamah Konstitusi juga menempatkan persoalan dugaan pelanggaran administrasi pencalonan di luar kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum.
Persoalan kemudian berlanjut ke ranah peradilan tata usaha negara.
Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 mengabulkan permohonan kasasi HM Subhan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan agar dokumen tersebut dimusnahkan.
Putusan ini menjadi perkembangan penting karena menyentuh langsung keabsahan dokumen administrasi yang selama ini menjadi bagian dari polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Namun, pembatalan keputusan administrasi tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana.
Untuk sampai pada kesimpulan tersebut, harus ada penyelidikan, penyidikan, pembuktian unsur pidana, serta proses peradilan sesuai ketentuan hukum.
Kini, pengunduran diri Gibran justru memunculkan pertanyaan baru mengenai konsekuensi hukum dari proses pencalonannya.
Apakah persoalan tersebut berhenti pada ranah administrasi pemerintahan, atau masih terdapat aspek pidana yang perlu ditelusuri aparat penegak hukum?
Pernyataan Mahfud memberikan penekanan bahwa kedua persoalan itu harus ditempatkan secara terpisah.
Seseorang bisa saja sudah tidak lagi menduduki jabatan publik, tetapi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang terjadi ketika proses memperoleh jabatan tersebut berlangsung.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pengumuman mengenai proses pidana terhadap Gibran terkait polemik dokumen pendidikannya.
Dengan demikian, pernyataan Mahfud bukanlah penetapan bahwa Gibran telah melakukan tindak pidana.
Namun, pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa pengunduran diri tidak boleh diperlakukan sebagai jalan pintas untuk menutup persoalan hukum.
Pada akhirnya, penentuan ada atau tidaknya pelanggaran pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan.
Sementara itu, publik berhak memperoleh kejelasan mengenai polemik yang telah berkembang jauh melampaui persoalan administrasi pencalonan wakil presiden.