DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik dan militer Selamat Ginting memperingatkan adanya potensi ancaman terhadap keselamatan mantan Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ia menduga Listyo bisa menjadi target pembunuhan untuk menghilangkan jejak dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Selamat menilai posisi Listyo dalam perkara tersebut cukup krusial.
Sebagai mantan pucuk pimpinan Polri, ia diduga mengetahui sejumlah informasi penting yang berpotensi mengungkap pihak-pihak lain di balik kasus penyadapan tersebut.
Atas dasar itu, Selamat meminta aparat tidak mengabaikan aspek keselamatan Listyo selama proses penanganan perkara berlangsung.
Ia bahkan mendesak agar penempatan penahanan mantan Kapolri itu segera dievaluasi.
Menurut dia, Listyo sebaiknya tidak lagi ditempatkan di fasilitas tahanan kepolisian, seperti Bareskrim Polri atau Brimob.
Ia mengusulkan agar Listyo dipindahkan ke fasilitas penahanan militer di Guntur, Jakarta, yang dinilainya memiliki pengamanan lebih ketat.
“Sebaiknya Listyo Sigit Prabowo dipindahkan dari tahanan kepolisian, baik itu Bareskrim atau Brimob, taruh saja di tahanan Guntur, tahanan super ekstra ketat. Mengapa ini pentingnya? Karena dia berpotensi dibunuh,” kata Selamat.
Ia meminta pemindahan tersebut tidak ditunda.
Selamat bahkan menyarankan agar langkah pengamanan itu dilakukan secepat mungkin demi mengantisipasi kemungkinan terburuk.
“Kalau bisa hari ini juga pindahkan saja ke penjara di Guntur itu. Di bawah polisi militer super ketat,” ujarnya.
Selain menyoroti keselamatan Listyo, Selamat juga mempertanyakan kemampuan penyidik Bareskrim Polri dalam mengungkap perkara tersebut secara cepat dan menyeluruh.
Ia mengaku pesimistis penyidikan internal kepolisian dapat segera menuntaskan kasus yang menyeret nama mantan Kapolri itu.
Salah satu alasannya adalah perkembangan penyidikan yang dinilainya belum menunjukkan hasil signifikan setelah berlangsung selama sepekan.
“Saya nggak yakin penyidik-penyidik Bareskrim Polri itu akan mampu secepat ini. Buktinya satu pekan nggak selesai,” kata dia.
Bagi Selamat, perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo tidak bisa semata-mata dipandang sebagai tindak pidana biasa.
Dugaan adanya aktivitas mata-mata membuat kasus tersebut berpotensi bersinggungan dengan kepentingan intelijen dan keamanan nasional.
Ia merujuk pada pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang disebutnya mengindikasikan adanya unsur mata-mata dalam perkara tersebut.
Karena itu, Selamat menilai pengusutan kasus tidak semestinya hanya bertumpu pada penyidik kepolisian.
Ia mendorong keterlibatan BIN, Badan Intelijen Strategis (BAIS), hingga kejaksaan untuk menelusuri seluruh kemungkinan keterlibatan pihak lain.
“Kan sudah cukup. Pernyataan juga dari Kepala BIN bahwa ini terindikasi mata-mata. Maka BAP-nya harus juga diperiksa oleh semua,” ujarnya.
Lebih jauh, Selamat mengusulkan agar penanganan perkara dipertimbangkan melalui mekanisme peradilan koneksitas.
Mekanisme ini memungkinkan penanganan perkara pidana yang melibatkan unsur sipil dan militer dalam satu kerangka peradilan sesuai ketentuan hukum.
Menurut dia, dugaan penyadapan terhadap kepala negara memiliki dimensi pertahanan dan keamanan yang tidak bisa diabaikan.
Terlebih, pengamanan presiden juga melibatkan unsur militer.
“Ini juga menyangkut militer. Yang jaga presiden kan militer. Ini jadi urusannya bisa pertahanan keamanan negara. Bukan hanya keamanan, tapi pertahanan keamanan negara,” tuturnya.
Dugaan ancaman pembunuhan terhadap Listyo maupun keterlibatan pihak lain dalam kasus penyadapan masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum.
Demikian pula, penentuan mekanisme peradilan harus didasarkan pada fakta penyidikan, status hukum para pihak, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Diketahui, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik dan illegal access terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Empat tersangka itu adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN), dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan terbaru adalah berinisial SU alias Irjen Pol. Slamet Uliandi.