Bukan Cak Imin, PKB Justru Nilai Sosok Ini Layak Dipertimbangkan Jadi Wapres Baru Pengganti Gibran!

DEMOCRAZY.ID – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan dukungan penuh terhadap kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan nama calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti.

PKB memastikan tidak akan menyodorkan kader internal dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden, meski menilai Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebagai sosok yang layak dipertimbangkan.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh.

Rano Alfath, dalam keterangannya pada Minggu (15/11/2026).

“Pada prinsipnya, PKB menghormati sepenuhnya kewenangan Bapak Presiden dalam menentukan calon Wakil Presiden yang akan diusulkan sesuai mekanisme konstitusi. Kami tidak akan mencalonkan kader internal. Kepentingan yang kami kedepankan adalah keberlanjutan pemerintahan dan kepentingan bangsa,” ujar Rano.

Rano menjelaskan, bahwa penghormatan terhadap hak prerogatif Presiden tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Dalam aturan tersebut, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden berwenang mengusulkan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya untuk kemudian dipilih salah satunya oleh MPR dalam sidang yang digelar paling lambat 60 hari.

Kendati menyerahkan keputusan akhir kepada kepala negara, Rano mengungkapkan bahwa PKB memiliki pandangan tersendiri mengenai figur yang dinilai cakap membantu jalannya roda pemerintahan.

“Namun apabila diberi kesempatan menyampaikan pandangan sebagai bahan pertimbangan presiden, kami Partai Kebangkitan Bangsa menilai Bapak Sufmi Dasco Ahmad merupakan sosok yang tepat untuk dipertimbangkan,” katanya.

“Presiden tentu memiliki pertimbangan mengenai figur yang dapat mendampingi beliau dan membantu pelaksanaan agenda pemerintahan. Pandangan PKB mengenai Pak Dasco kami tempatkan sebagai masukan. Penentuan dua nama yang akan diajukan kepada MPR tetap sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden,” tegasnya.

Menurutnya, pandangan PKB terhadap Dasco bertumpu pada pengalaman, kematangan politik, serta kapasitasnya dalam menjembatani komunikasi lintas kepentingan.

Kemampuan tersebut dinilai krusial untuk merajut konsensus, menjaga soliditas koalisi, dan menyelaraskan hubungan antara pihak eksekutif dengan parlemen.

“PKB melihat Pak Dasco memiliki kemampuan merangkul berbagai kekuatan politik, mendengarkan perbedaan pandangan, dan mencari titik temu. Kemampuan ini penting agar komunikasi di dalam koalisi tetap terjaga dan agenda pemerintahan memperoleh dukungan politik yang kuat,” tuturnya.

Selain kepiawaian berpolitik, faktor loyalitas Dasco terhadap Presiden Prabowo Subianto juga menjadi sorotan utama PKB.

Rano menilai kesetiaan tersebut terbukti dari konsistensi Dasco dalam mengawal setiap agenda dan arah kebijakan Presiden agar dapat dipahami dan didukung secara luas.

“PKB juga melihat kesetiaan Pak Dasco kepada Bapak Presiden. Beliau menunjukkan kesediaan untuk bekerja, menjaga kepercayaan, dan membantu mengawal agenda Presiden. Kesetiaan seperti ini penting karena Presiden membutuhkan pendamping yang dapat dipercaya, memahami arah kepemimpinannya, dan memiliki komitmen yang sama untuk menyukseskan pemerintahan,” ujarnya.

Perpaduan antara loyalitas dan komunikasi politik yang cair ini diyakini menjadi modal kuat bagi terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara Presiden dan Wakil Presiden, sehingga agenda pembangunan dapat berjalan berkesinambungan.

Lebih lanjut, Rano menyoroti rekam jejak Dasco dalam menyerap aspirasi publik, salah satunya saat memfasilitasi ruang dialog dan audiensi antara perwakilan kelompok buruh dengan pemerintah terkait regulasi ketenagakerjaan.

Menurutnya, figur pendamping Presiden harus peka terhadap persoalan akar rumput dan mampu mendorong penyelesaian melalui koordinasi lintas sektor.

“Persoalan buruh, pedagang kecil, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat lainnya membutuhkan saluran komunikasi yang baik kepada pemerintah. PKB memandang Pak Dasco memiliki kapasitas untuk menjadi penghubung, agar persoalan yang dirasakan masyarakat mendapat perhatian dan tindak lanjut,” tuturnya.

Rano menambahkan, keterbukaan komunikasi sangat dibutuhkan untuk meredam potensi ketegangan sosial sekaligus memastikan setiap kebijakan pemerintah tetap berpihak pada keberlangsungan usaha dan daya beli masyarakat.

“Pengalaman politik, kemampuan menjembatani berbagai kepentingan, serta kesetiaan kepada Presiden itulah yang menjadi pertimbangan PKB dalam memandang sosok Pak Dasco. Pada akhirnya, kami tetap menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Bapak Presiden untuk menentukan nama yang akan diusulkan sesuai konstitusi,” pungkasnya.

Artikel terkait lainnya