DEMOCRAZY.ID – Akademisi Universitas Indonesia Rocky Gerung menjadi buah bibir di media sosial menyusul sejumlah sikapnya belakangan ini.
Kritik disampaikan kepada Rocky karena dianggap berat sebelah dalam pemikiran.
Berat sebelah dimaksud yakni kritis terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo tapi terlalu lembek terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto.
Dalam sebuah bedah buku “MARHAENISME: Dalil Baru untuk Gen Z” karya Airlangga Pribadi Kusman” yang disiarkan oleh PDIP Perjuangan Surabaya pada 27 Juni lalu, Rocky menjawab semua tudingan-tudingan itu.
“Wartawan bertanya ke saya, aktivis bertanya ke saya ‘Rocky Gerung Anda harus mengkritik seperti Anda mengkritik ke Jokowi dong, kenapa lemah ke Prabowo, Anda gak jujur’?” ujar Rocky menirukan pertanyaan kepadanya.
Rocky lantas bertanya,”Apa yang perlu saya kritik? Kebijakannya (Prabowo)? oke,” katanya.
Rocky lantas mengatakan, ia mengkritik Prabowo karena pemerintah menghaburkan uang untuk Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).
Rocky mengkritik pemerintah Prabowo karena dia membuatnya ikut harus membayar kerugian Whoosh 170 tahun lalu.
“Betul enggak?,” tanya Rocky.
Namun, Rocky bertanya ulang, dan membalik logika dengan pertanyaan, “siapa yang awal mula membangun semua proyek tersebut.”
“Astagfirullah? yang bikin Whoosh itu siapa, yang bikin IKN itu siapa? kenapa yu bilang ‘betul’?” katanya menyindir pemerintahan Jokowi.
“Ini yang saya mau bilang bagaimana kemampuan kita untuk memfilter persoalan itu telah hilang, enggak mungkin saya kritik Prabowo seperti saya kritik Jokowi,” katanya.
Rocky mengaku mengkritik Jokowi baru pada masa periode pemerintahan kedua. Adapun Prabowo, saat ini baru berjalan di periode pertama.
“Jadi kemarahan saat ini sekadar amarah,” ujarnya.
Padahal, menurut pengamat sosial politik itu, sikap kritis mesti dilandasi dengan otak yang tajam.
Kemarahan yang tak bisa diorganisir secara epistemik, katanya, maka akan menjadi sebuah kemarahan ke semua arah.
Rocky mengaku setuju karena itu merupakan perintah konstitusi. MBG, jelasnya, dibela karena itu buat keadilan sosial.
“Apakah itu artinya saya memihak ke pemerintah?” tanya Rocky merespons spekulasi pertanyaan tersebut.
“Enggak. Saya memihak konstitusi,” jawabnya.
Ia menekankan pentingnya antara konsep dan pelaksanaan. Konsep MBG Rocky mengaku jelas mendukung. “Lantas kalau di bilang itu sarang korupsi?”
“Ya memang betul,” jawab Rocky.
Dalam kesempatan yang sama, Rocky juga mengkritik pola pikir eks ketua BEM UGM Tiyo Ardianto yang menurutnya telah turun level.
“Bodoh saya bilang,” kata Rocky mengkritik Tiyo.
Menurut Rocky pada level Tiyo, semestinya ia membuat sebuah abstrak.
Ini justru membuat pernyataan-pernyataan sehingga membuat ia dilaporkan ke polisi karena dianggap memanasi Tiyo.
“Padahal kalau konteksnya, saya bilang ‘Tiyo naikkan oktaf’ lalu apa yang dia bikin, Prabowo jadiin kucing, itu bukan naik oktaf tapi turun oktaf,”ujarnya,
“Posisinya betul tetapi ketiadaan pikiran dan gagasan membuat orang sarkas,” ujarnya.
Rocky tak menepis ada yang menyinggung pernyataan sarkasnya di masa lalu dengan menyebut ‘Jokowi bajingan tolol’.
Rocky mengatakan, pernyataan sarkas ke Jokowi itu bisa dipertanggungjawabkan.
Ia mengaku berbicara secara akademis dan sistematis. Rocky lantas menyinggung salah satu produk kebijakan Jokowi yakni tentang Omnibus Law.
“Jadi kita mulai lihat gejala gerakan mahasiswa akan ditunggangi oleh fasisme orang bodoh,” katanya menekankan.
Lantas apakah ia menentang Gerakan mahasiswa?
Rocky menegaskan, “tidak.”
Ia menyebut seluruh mahasiswa Universitas Indonesia itu merupakan muridnya.
Namun ia mengingatkan gerakan sosial mahasiswa yang menjadi liar tanpa sebuah gagasan.
“Akhirnya mulai dibuktikan dapat 20 juta senang. karena kita tak ada diskusi tajam tak ada kelekatan, perjuangan rapuh. Tokoh-tokoh yang muncul menunggangi kedunguan,” katanya.
Ia lalu menyoroti pengusiran paksa sejumlah Menteri dalam diskusi di Universitas Gadjah Mada. Ia menilai pengusiran itu bagus secara emosi, tapi gagal secara etika.
“Kita ingin mahasiswa harus bertempur ke arah gagasan,” ujarnya.
Sumber: Republika