

DEMOCRAZY.ID – Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, melontarkan candaan kepada Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud.
Bahlil mengatakan setiap pemerintahan pasti memiliki kekurangan dan kelebihan.
Hal itu disampaikan Bahlil dalam pembukaan dan peresmian IPA Convention and Exhibition 2026 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (20/5/2026).
Mulanya, Bahlil mengapresiasi penemuan blok gas baru di Kalimantan Timur oleh ENI dan Petronas.
“Apresiasi kepada ENI yang baru mengumumkan untuk mendapatkan blok baru di Kalimantan Timur dengan 5 TCF gas dan bisa menghasilkan 200.000 kondensat ekuivalen dengan 200.000 barel, kalau tidak salah Pak Joko ya, dan itu akan mulai produksi di 2028-2029,” kata Bahlil, dilihat di YouTube Kementerian ESDM, Kamis (21/5/2026).
Bahlil menilai hal itu merupakan sebuah langkah baru.
Dia pun lantas melontarkan candaan kepada Rudy Mas’ud yang tengah viral beberapa waktu ini.
“Ini adalah sebuah langkah baru. Ini gubernurnya nih, ada gubernurnya. Pak Rudy, berdiri Pak Rudy. Ini Gubernur Kalimantan Timur yang lagi viral,” canda Bahlil.
“Yang lagi viral. Pak Rudy, kalau kita jadi pejabat nggak viral itu nggak top. Karena kita viral, maka kita top. Plus minus itu biasa. Tinggal bagaimana cara kita memitigasi dan mensiasati. Nah, dengan kata lain harus kita olah-olah sedikit, kira-kira begitu,” sambungnya.
Bahlil pun menyemangati Rudy agar tak mundur. Dia meyakini Rudy bisa menghadapi dinamika politik dan kritik publik.
“Nggak apa-apalah, kamu Ketua Golkar kok, nggak apa-apa. Jadi nggak ada itu kita mundur-mundur,” tuturnya.
👇👇
Sebagai informasi, kebijakan Rudy Mas’ud kerap menuai polemik. Salah satunya, terkait pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar.
Rudy mengatakan jika pengadaan dilakukan sesuai aturan serta untuk menjaga marwah Kaltim.
Saat ini, mobil tersebut telah dikembalikan usai banyak dikritik oleh berbagai pihak.
Meski begitu, polemik kebijakan Rudy Mas’ud tak berhenti sampai di situ.
Dia kembali menuai kritikan usai penganggaran renovasi rumah dinas mencapai Rp 25 miliar.
Kebijakan-kebijakan tersebut pun memicu kemarahan masyarakat hingga menimbulkan aksi demonstrasi.
Sumber: Detik